Jangan Besarkan Program dengan Mengecilkan Rakyat Desa

"Ketika narasi politik mengalahkan data, yang terluka bukan hanya fakta, tetapi juga martabat masyarakat desa"

- Penulis

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Nasi Berkat. (Gambar: Pinterest)

Nasi Berkat. (Gambar: Pinterest)

Oleh: Ali Achmadi, Pemerhati Sosial

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Saya lahir dan besar di desa. Karena itu saya agak keki ketika mendengar ada pejabat yang berkali-kali mengatakan bahwa warga desa sekarang baru bisa makan telur dan ayam setelah ada program MBG pemerintah. Keki. Lalu menggeleng. Desa yang dkunjungi pejabat tersebut entah desa yang berada di planet mana. Sebab desa yang saya kenal tidak sesederhana itu.

Di desa, hampir setiap pekan ada tahlilan. Ada yasinan. Ada kenduri. Ada selamatan selapanan. Ada selametan wiwit tandur. Ada syukuran panen. Ada aqiqah. Ada walimah. Ada khitanan. Ada haul. Ada pengajian. Dan hampir semuanya berakhir dengan satu tradisi yang sangat akrab: “Berkat”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isinya? Nasi. Ayam. Sepotong daging. Telur. Mie. Tahu. Tempe. Kadang lengkap dengan sambal, kerupuk, bahkan buah. Tidak dibiayai APBN. Tidak menunggu program pemerintah. Tidak perlu konferensi pers.

Tradisi itu sudah hidup puluhan, bahkan ratusan tahun. Yang mampu berbagi kepada yang kurang mampu. Yang punya hajatan memberi kepada tetangga. Yang mendapat rezeki mengajak makan bersama. Itulah gotong royong yang sesungguhnya.

Tentu, saya tidak sedang mengatakan bahwa semua warga desa hidup berkecukupan. Tidak. Masih ada kemiskinan. Masih ada anak yang mengalami stunting. Masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan protein. Fakta itu nyata.

Baca Juga :  Bijak Mengelola Perkebunan Sawit di Bangka Belitung

Tetapi fakta tidak boleh dipelintir menjadi generalisasi. Mengatakan “masyarakat desa jarang makan telur dan ayam” seolah-olah itu menggambarkan seluruh desa di Indonesia adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa.
Karakter ekonominya berbeda. Budayanya berbeda. Potensi pangannya berbeda. Ada desa nelayan.

Ada desa peternak ayam. Ada desa sentra telur. Ada desa penghasil ikan. Ada desa penghasil sapi, kambing, domba. Ada pula desa yang memang masih tertinggal. Semuanya tidak bisa dimasukkan ke dalam satu kalimat.

Kalau seorang menteri mengatakan masyarakat desa jarang makan telur, pertanyaan sederhana muncul. Desa yang mana? Berapa persennya? Data tahun berapa? Survei siapa? Berapa konsumsi telur sebelum program berjalan? Berapa sesudahnya?

Kalau semua itu tidak ada, maka yang tersisa hanyalah opini. Sayangnya, opini itu keluar dari seorang pejabat negara.

Ucapan pejabat bukan sekadar suara. Ia membentuk persepsi. Sekali seorang menteri berkata warga desa jarang makan ayam, orang kota yang tidak pernah tinggal di desa bisa saja langsung percaya.

Padahal desa tidak meminta dikasihani. Desa hanya meminta dipahami. Ada kebiasaan yang mulai hilang dari sebagian pejabat kita. Yaitu kebiasaan berbicara dengan data.

Hari ini terlalu banyak yang berbicara dengan narasi. Kalau bantuan ingin terlihat luar biasa, kehidupan masyarakat sebelumnya dibuat seolah sangat menyedihkan.

Baca Juga :  Potensi Cuan Gede bagi Pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Benarkah?

Semakin gelap cerita sebelum program, semakin terang kesan keberhasilannya. Padahal rakyat bukan properti komunikasi politik. Mereka manusia. Mereka punya martabat. Mereka punya harga diri.

Program pemerintah boleh dipuji. Kalau memang berhasil, katakan berhasil. Kalau meningkatkan asupan gizi anak, tunjukkan angkanya. Kalau angka stunting turun, tampilkan datanya. Kalau konsumsi protein naik, jelaskan metodenya. Data akan membuat orang percaya.

Narasi yang berlebihan justru mengundang pertanyaan besar oleh masyarakat. Ironisnya, banyak pejabat sekarang lebih rajin mengutip kesan daripada statistik. Lebih percaya panggung daripada penelitian. Lebih fasih membuat slogan daripada membuka tabel data.

Akibatnya sederhana. Yang terluka bukan lawan politik. Yang tersinggung justru rakyat sendiri. Masyarakat desa tidak anti kritik. Mereka juga tidak anti program pemerintah.

Yang mereka tidak suka adalah ketika kehidupan mereka digambarkan secara serampangan. Apalagi oleh orang yang seharusnya paling memahami desa.

Sebab desa bukan sekadar angka kemiskinan. Desa adalah harga diri. Dan harga diri rakyat seharusnya tidak dijadikan latar belakang untuk memperbesar keberhasilan sebuah program.

Kalau ingin membangun desa, bangunlah dengan kebijakan. Kalau ingin memuji program, pujilah dengan data. Jangan membesarkan program dengan cara mengecilkan rakyat. (Red)

Editor : DT Atmaja

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hari Pahlawan di Tengah Kegaduhan Bangsa: Siapa yang Sebenarnya Memperjuangkan Rakyat?
Ketika Anak SD Menjadi Reporter: Menanam Literasi Lewat Ekstrakurikuler Jurnalistik
Menemukan Jalan Dakwah melalui Dunia Literasi dan Jurnalistik
Krisis LDR (Loyalitas, Distrust, Remunerasi): Saat Meritokrasi Jadi Pajangan di Ruang Direksi
Data Konsumen Bocor, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Iklan AI Makin Canggih, Konsumen Makin Mudah Tertipu?
Menembus Tembok Digitalisasi: Jangan Biarkan Pelayanan Publik Hanya Ramah bagi yang Melek Teknologi
Bukan Cuma Pintar, Mahasiswa Juga Harus Jago Bicara!
Berita ini 59 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:53 WIB

Hari Pahlawan di Tengah Kegaduhan Bangsa: Siapa yang Sebenarnya Memperjuangkan Rakyat?

Selasa, 3 November 2026 - 10:42 WIB

Ketika Anak SD Menjadi Reporter: Menanam Literasi Lewat Ekstrakurikuler Jurnalistik

Senin, 2 November 2026 - 22:57 WIB

Menemukan Jalan Dakwah melalui Dunia Literasi dan Jurnalistik

Minggu, 1 November 2026 - 17:34 WIB

Krisis LDR (Loyalitas, Distrust, Remunerasi): Saat Meritokrasi Jadi Pajangan di Ruang Direksi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:17 WIB

Data Konsumen Bocor, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Berita Terbaru