Oleh: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dalam ajaran Islam, kejujuran (al-sidq) bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Qur’an dan hadis menempatkan kejujuran sebagai jalan menuju keadilan, sementara kebohongan dipandang sebagai pangkal lahirnya kerusakan.
Dalam konteks negara demokrasi, kejujuran bukan hanya etika pribadi seorang pemimpin, tetapi juga prasyarat utama bagi tumbuhnya legitimasi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalannya, demokrasi tidak hanya diukur dari rutinnya penyelenggaraan pemilu. Demokrasi juga ditentukan oleh kualitas institusi, tegaknya supremasi hukum, transparansi kebijakan, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Ketika keempat pilar tersebut mengalami erosi, demokrasi secara formal memang tetap berjalan, tetapi substansinya mulai kehilangan makna.
Berbagai survei nasional dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa publik semakin sensitif terhadap isu integritas penyelenggara negara, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan.
Fenomena munculnya berbagai ekspresi sosial seperti “Indonesia Gelap” maupun “Kabur Aja Dulu” dapat dibaca sebagai bentuk kekecewaan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kesempatan ekonomi, kualitas birokrasi, dan rasa keadilan.
Terlepas dari pro dan kontra terhadap slogan tersebut, kemunculannya menunjukkan adanya kegelisahan publik yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan menurunnya public trust. Francis Fukuyama menyebut kepercayaan sebagai modal sosial paling penting dalam menjaga stabilitas negara.
Ketika kepercayaan melemah, legitimasi pemerintahan ikut tergerus, sekalipun pemerintahan tersebut memperoleh mandat konstitusional melalui pemilu.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat tentu berharap hadirnya arah baru yang mampu memperbaiki tata kelola negara, memperkuat independensi penegakan hukum, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Namun harapan tersebut akan sulit terwujud apabila pemerintahan baru masih dipersepsikan mempertahankan berbagai praktik atau kebijakan yang selama ini menjadi sumber kontroversi pada era sebelumnya.
Berbagai polemik yang berkembang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari kontroversi dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara, kritik terhadap kualitas demokrasi, hingga berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik, dimana masih terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Sebagian di antaranya bahkan masih bergulir melalui mekanisme hukum maupun diskursus akademik. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap tuduhan yang berkembang, satu hal yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa ruang publik masih dipenuhi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Dalam negara hukum, penyelesaian setiap kontroversi tentu harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, pembuktian hukum yang objektif, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Namun demikian, pemerintahan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran memperoleh penanganan yang transparan sehingga tidak terus menjadi beban politik berkepanjangan.
Literatur mengenai good governance menempatkan akuntabilitas sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas pemerintahan.
Tanpa akuntabilitas, setiap keberhasilan pembangunan akan terus dibayangi krisis legitimasi. Sebaliknya, keberanian membuka ruang evaluasi justru memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa transisi kekuasaan yang berhasil bukan hanya ditandai pergantian pemimpin, melainkan juga keberanian melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan pemerintahan sebelumnya.
Reformasi birokrasi, penguatan lembaga hukum, pemberantasan korupsi, serta pemulihan independensi institusi negara menjadi indikator penting keberhasilan sebuah pemerintahan baru.
Bagi Presiden Prabowo, tantangan tersebut menjadi semakin strategis. Dukungan politik yang besar pada awal pemerintahan merupakan modal penting, tetapi modal politik bersifat dinamis.
Ia hanya dapat dipertahankan apabila publik merasakan hadirnya pemerintahan yang independen, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar melanjutkan pola kekuasaan yang dianggap bermasalah.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan maupun pencitraan, melainkan melalui konsistensi tindakan. Transparansi, keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu, penghormatan terhadap konstitusi, serta keterbukaan terhadap kritik merupakan investasi politik yang jauh lebih berharga dibanding sekadar stabilitas jangka pendek.
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya maupun potensi. Yang paling dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengembalikan nilai kejujuran sebagai fondasi penyelenggaraan negara.
Sebab ketika kepercayaan publik pulih, pembangunan akan memperoleh legitimasi yang kuat. Sebaliknya, apabila krisis kepercayaan terus dibiarkan, maka keberhasilan ekonomi maupun pembangunan fisik akan selalu dibayangi pertanyaan mengenai kualitas demokrasi dan keadilan.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling lama berkuasa, melainkan siapa yang memiliki keberanian memperbaiki arah ketika negara berada di persimpangan.
Pemerintahan baru memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar pergantian aktor politik, tetapi juga perubahan cara negara memperlakukan hukum, keadilan, dan kebenaran. (Red)
Komentar