Oleh: Shevina Meynin Cahyatri, mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sepanjang tahun 2023 hingga 2025, dunia menyaksikan gelombang kehancuran sistematis terhadap fasilitas medis di berbagai wilayah konflik, terutama di Kivu Utara dan Sudan.
Meskipun Kivu Utara berada di Republik Demokratik Kongo dan Sudan menghadapi perang saudaranya sendiri, kedua wilayah ini dipersatukan oleh nestapa penjarahan rumah sakit yang masif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tindakan kriminal ini bukan lagi sekadar dampak sampingan pertempuran, melainkan bagian dari taktik perang keji untuk melumpuhkan pertahanan moral masyarakat.
Obat-obatan, generator listrik, hingga unit ambulans yang seharusnya menjadi penyelamat nyawa justru dirampas oleh kelompok-kelompok bersenjata tanpa memedulikan hukum humaniter internasional.
Akibatnya, jutaan warga sipil kini terjebak di dalam wilayah isolasi tanpa adanya jaminan akses medis yang paling mendasar sekalipun.
Krisis ini menandai runtuhnya pilar kemanusiaan terkecil ketika rumah sakit yang semestinya menjadi tempat aman berubah menjadi zona jarahan yang mencekam.
Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa ratusan fasilitas kesehatan di kedua wilayah konflik tersebut telah berhenti beroperasi secara total.
Di Sudan, penjarahan gudang medis dan rumah sakit utama di Khartoum serta Darfur membuat pasokan obat-obatan esensial seperti vaksin dan insulin lenyap dalam sekejap.
Sementara itu, di Provinsi Kivu Utara, serangan milisi lokal dan kelompok pemberontak menyebabkan hampir sembilan puluh persen klinik kehabisan stok obat medis mendasar.
Ketika sebuah fasilitas kesehatan dijarah, dampak kerusakannya tidak hanya dirasakan pada hari itu saja melainkan merusak rantai pasok hingga bertahun-tahun ke depan.
Tenaga medis yang ketakutan memilih untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka daripada bertahan di bawah ancaman senjata.
Kehilangan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia ini secara instan memutus urat nadi pelayanan kesehatan publik di sana. Kekosongan layanan kesehatan ini langsung memicu ledakan wabah penyakit mematikan yang sebenarnya sangat bisa dicegah atau diobati.
Sepanjang periode kelam tersebut, penyakit seperti kolera, malaria, dan gizi buruk akut dilaporkan melonjak secara eksponensial di kalangan pengungsi.
Tanpa adanya antibiotik dan cairan infus yang memadai akibat penjarahan, penyakit diare ringan sekalipun kini dapat berujung pada kematian anak-anak.
Ibu hamil harus melahirkan dalam kondisi yang sangat tidak higienis karena ruang persalinan telah dihancurkan atau kehilangan pasokan listrik.
Angka kematian ibu dan anak pun mencatat rekor tertinggi di dunia akibat nihilnya penanganan kegawatdaruratan kebidanan secara layak.
Krisis sekunder berupa penyakit menular ini pada akhirnya membunuh lebih banyak warga sipil dibandingkan dengan peluru nyasar di medan laga.
Komunitas internasional dan organisasi non-pemerintah seperti dokter lintas batas menghadapi hambatan yang sangat luar biasa dalam menyalurkan bantuan pengganti.
Setiap kali bantuan medis baru berhasil didistribusikan, bayang-bayang ancaman penjarahan berikutnya selalu mengintai di sepanjang jalur logistik.
Pembatasan akses keamanan yang ketat memaksa banyak lembaga kemanusiaan untuk mengevakuasi staf asing mereka demi keselamatan operasional.
Di sisi lain, dana bantuan global juga mengalami pemotongan yang signifikan seiring dengan jenuhnya perhatian dunia terhadap konflik yang berkepanjangan ini.
Minimnya perlindungan hukum di lapangan membuat hukum perang internasional terkesan mandul di hadapan para penjarah bersenjata.
Akibat ketidakberdayaan ini, masyarakat lokal dipaksa bertahan hidup dengan ramuan tradisional seadanya di tengah kepungan infeksi dan luka tembak.
Memulihkan kembali sistem kesehatan yang telah porak-poranda di Kivu Utara dan Sudan membutuhkan komitmen global yang jauh melampaui sekadar retorika politik.
Penghentian kekerasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penjarahan fasilitas medis harus menjadi syarat mutlak dalam setiap negosiasi damai.
Rekonstruksi fisik bangunan rumah sakit tidak akan berarti banyak tanpa adanya jaminan koridor keamanan bagi distribusi obat-obatan jangka panjang.
Dunia tidak boleh menutup mata dan membiarkan jutaan nyawa melayang hanya karena hilangnya akses terhadap perawatan medis yang paling sederhana.
Krisis pelayanan kesehatan ini adalah alarm keras bagi peradaban modern bahwa ruang perawatan harus tetap menjadi wilayah suci yang bebas dari intervensi militer.
Masa depan generasi di wilayah konflik tersebut kini sepenuhnya bergantung pada keberanian kolektif kita untuk segera menghentikan kebrutalan ini sekarang juga. (Red)
Komentar