Giliran Bayar Tak Boleh Telat, Giliran Listrik Mati Disuruh Maklum

"Pemadaman listrik bergilir yang terus berulang memicu keresahan masyarakat. Di tengah kewajiban membayar tagihan tepat waktu, warga mempertanyakan kualitas pelayanan dan keadilan bagi pelanggan yang dirugikan."

- Penulis

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Salman Farizi, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, berhubung ada pemeliharaan sistem, maka dilakukan pemadaman bergilir…”

Membaca pengumuman model begitu di grup WhatsApp RT atau media sosial rasanya langsung bikin tensi naik. Kalimat “di-gilir” yang harusnya terdengar tabu dan sensitif, anehnya malah jadi akrab banget di telinga kita akhir-akhir ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gak heran kalau netizen yang udah telanjur dongkol akhirnya nyeletuk ketus: “Ini listrik apa PSK, kok hobi banget digilir?”

Emang kedengarannya kasar, tapi ya mau gimana lagi? Ini adalah bentuk puncak kekesalan warga di berbagai wilayah yang aktivitasnya lumpuh gara-gara urusan setrum yang timbul tenggelam.

Ironisnya, drama giliran ini gak cuma terjadi di daerah pelosok, tapi juga berulang kali menghantam hampir dirasakan warga di Pulau Jawa yang katanya merupakan pusat ekonomi dan memiliki pasokan listrik paling megah di Indonesia.

Baca Juga :  Euforia Ekonomi Digital: Antara Akselerasi dan Ilusi Kesejahteraan

Giliran Bayar Telat Diputus, Pas Mati Cuma Disuruh Maklum

Di zaman sekarang, hampir semua aspek hidup kita butuh listrik. Begitu listrik mati, kelar semua urusan. Konter pulsa gak bisa transaksi, warung makan pusing mikirin daging di freezer yang mulai mencair, anak kos gak bisa ngerjain tugas, belum lagi ibu-ibu yang bayinya nangis semalaman gara-gara gerah dan digigit nyamuk.

Anehnya, pemadaman bergilir ini kayak penyakit tahunan yang gak sembuh-sembuh. Logikanya, kita sebagai konsumen kalau telat bayar tagihan dikit aja, dendanya langsung jalan, bahkan ada petugas yang siap datang bawa tang buat mutus aliran.

Tapi begitu hak kita buat dapet listrik lancar gak terpenuhi, kita cuma disuruh elus dada dan maklum. Rasa keadilannya di mana?

Alasan Klasik yang Terus Berulang

Kalau masyarakat protes, jawaban yang diterima biasanya tidak jauh dari masalah teknis: mulai dari gangguan transmisi, pemeliharaan gardu berkala, beban puncak yang overload, hingga faktor cuaca buruk seperti petir atau pohon tumbang.

Baca Juga :  Fitur Close Friends: Realitas Panggung Belakang yang Palsu?

Namun bagi masyarakat awam, alasan-alasan tersebut lama-lama terdengar seperti pembenaran. Sebagai konsumen, masyarakat tidak mau tahu urusan dapur sedetail itu.

Yang mereka tahu adalah mereka sudah menunaikan kewajiban membayar tarif listrik yang tidak murah, sehingga wajar jika mereka menuntut stabilitas pasokan yang sama.

Harapan Rakyat: Stop Drama “Bagi-Bagi Giliran”

Masyarakat tuh sebenernya gak minta yang aneh-aneh. Gak perlu muluk-muluk pamer proyek transisi energi hijau yang anggarannya triliunan, kalau urusan dasar kayak mastiin lampu gak kedip-kedip pas jam sibuk aja belum becus.

Kita cuma pengen satu hal: bayar lancar, listriknya juga jalan lancar tanpa perlu ada drama bagi-bagi giliran kayak piala bergilir. Semoga pihak berwenang sadar, listrik itu urat nadi ekonomi rakyat kecil, bukan barang mainan yang bisa dimati-hidupkan sesuka hati. (Red)

 

Editor : DT Atmaja

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rupiah, Ekspor, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia: Jangan Terjebak pada Angka Semata
Mencermati Dugaan Intervensi Politik di Balik Aksi Mahasiswa Kendal
Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial dan Alat Pengambilan Keputusan di Era Digital
Pengaruh Nilai Guna Marjinal terhadap Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian
Ekonomi Digital dan Masa Depan Bisnis di Era E-Commerce
Pasar Tidak Pernah Benar-Benar Bebas: Memahami Monopoli hingga Oligopsoni dalam Realitas Ekonomi Indonesia
Rencana Aksi Kendal: Menyuarakan Aspirasi atau Mengusung Kepentingan Politik?
Meritokrasi PBNU 2026–2031: Kepemimpinan yang Bertumpu pada Kapasitas dan Rekam Jejak
Berita ini 56 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:34 WIB

Giliran Bayar Tak Boleh Telat, Giliran Listrik Mati Disuruh Maklum

Selasa, 23 Juni 2026 - 22:23 WIB

Rupiah, Ekspor, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia: Jangan Terjebak pada Angka Semata

Senin, 22 Juni 2026 - 17:22 WIB

Mencermati Dugaan Intervensi Politik di Balik Aksi Mahasiswa Kendal

Minggu, 21 Juni 2026 - 10:34 WIB

Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial dan Alat Pengambilan Keputusan di Era Digital

Minggu, 21 Juni 2026 - 01:16 WIB

Pengaruh Nilai Guna Marjinal terhadap Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian

Berita Terbaru