Oleh: Fanesha Lencias Putri dan Irene Cahyaningtyas, Mahasiswa Psikologi, Universitas Muria Kudus
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan satu janji besar: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak agar mampu belajar lebih baik, tumbuh lebih sehat, dan menjadi generasi unggul di masa depan.
Di tengah persoalan stunting, ketimpangan gizi, dan akses pangan yang belum merata, program ini diproyeksikan menjadi salah satu tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sulit menemukan alasan untuk menolak tujuan tersebut. Siapa yang tidak menginginkan anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi secara gratis?
Secara normatif, hampir semua orang akan sepakat bahwa negara memang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk kebutuhan gizi peserta didik.
Namun, dalam praktik kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Sebuah program hanya akan memperoleh legitimasi apabila mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Ketika implementasi justru menghadirkan ancaman bagi keselamatan penerima manfaat, maka tujuan mulia perlahan kehilangan maknanya.
Kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan program, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya.
Bagi sebagian kalangan, kasus tersebut mungkin dipandang sebagai insiden teknis yang dapat diselesaikan melalui evaluasi. Namun, dari sudut pandang psikologi, persoalannya jauh lebih kompleks.
Yang rusak bukan hanya mekanisme distribusi makanan, melainkan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan mulai hilang, memperbaikinya sering kali jauh lebih sulit daripada membangun program itu sendiri.
Penelitian yang kami lakukan terhadap 60 siswa SMA dan SMK di Kabupaten Kudus memperlihatkan gambaran yang cukup menarik. Seluruh responden mengetahui keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, hampir seluruh responden, yakni 98,3 persen, juga mengetahui adanya kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan sebuah kebijakan menyebar dengan sangat cepat di kalangan pelajar.
Media sosial, pemberitaan media massa, hingga percakapan sehari-hari di sekolah membuat siswa menjadi kelompok yang sangat responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Yang perlu menjadi perhatian bukanlah tingginya tingkat pengetahuan tersebut, melainkan bagaimana informasi itu membentuk cara berpikir siswa.
Penelitian kami menunjukkan bahwa 88,3 persen responden mengaku pandangan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis berubah setelah mengetahui adanya kasus keracunan.
Angka ini memperlihatkan bahwa satu peristiwa mampu menggeser persepsi mayoritas penerima manfaat terhadap sebuah kebijakan yang sebelumnya diterima dengan baik.
Dalam ilmu psikologi politik, fenomena tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dibentuk oleh pengalaman, informasi, dan rasa percaya.
Ketika sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru dikaitkan dengan risiko kesehatan, maka masyarakat akan lebih mudah mengingat kegagalannya daripada tujuan mulianya. Inilah yang dikenal sebagai kecenderungan manusia memberikan bobot lebih besar pada pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif.
Tidak mengherankan apabila penelitian kami juga menemukan bahwa 70 persen responden tidak lagi mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis setelah munculnya kasus keracunan.
Lebih jauh lagi, sebanyak 76,7 persen responden bahkan tidak lagi percaya bahwa program tersebut memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Secara keseluruhan, sekitar 65 persen siswa memiliki persepsi negatif terhadap MBG pasca munculnya insiden tersebut.
Angka-angka tersebut tentu tidak dapat dipandang sekadar statistik. Di balik setiap persentase terdapat rasa khawatir yang nyata. Bagi seorang siswa, makanan yang dibagikan di sekolah bukan sekadar menu makan siang.
Makanan itu adalah simbol perhatian negara terhadap kesehatan mereka. Ketika simbol tersebut berubah menjadi sumber kecemasan, maka kepercayaan terhadap program pun ikut terkikis.
Di sinilah pemerintah perlu memahami bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur melalui indikator administratif. Tidak cukup mengatakan bahwa jutaan porsi makanan telah dibagikan atau ribuan sekolah telah menerima manfaat.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap porsi makanan benar-benar aman dikonsumsi. Sebab, satu kasus keracunan dapat menghapus kepercayaan yang dibangun melalui jutaan porsi makanan lainnya.
Meski demikian, hasil penelitian kami juga menyampaikan pesan yang cukup menggembirakan. Sebanyak 75 persen responden menilai kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu ditingkatkan.
Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa sebenarnya tidak menolak gagasan besar program tersebut. Mereka justru berharap pemerintah memperbaiki pelaksanaannya agar tujuan mulia program dapat benar-benar dirasakan.
Artinya, kritik yang muncul bukanlah bentuk penolakan terhadap negara, melainkan bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik. Generasi muda saat ini tidak hanya ingin menerima manfaat kebijakan, tetapi juga ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Namun, pekerjaan rumah pemerintah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ketika responden ditanya apakah Program Makan Bergizi Gratis sebaiknya tetap dilanjutkan setelah dilakukan berbagai perbaikan, sebanyak 56,7 persen masih menyatakan tidak setuju.
Temuan ini menunjukkan bahwa memperbaiki sistem belum tentu langsung mengembalikan kepercayaan. Dalam psikologi politik, kepercayaan yang hilang membutuhkan bukti nyata dan konsistensi yang panjang untuk dapat dipulihkan kembali.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti pada pergantian vendor atau pengetatan pengawasan sesaat.
Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih komprehensif, mulai dari seleksi bahan baku, standar pengolahan makanan, distribusi, penyimpanan, hingga mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak secara independen.
Transparansi terhadap setiap proses juga menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui bahwa keselamatan penerima manfaat benar-benar menjadi prioritas utama.
Lebih dari itu, pemerintah juga perlu membangun komunikasi publik yang lebih terbuka. Dalam era digital, ruang kosong informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi.
Ketika pemerintah lambat memberikan penjelasan, masyarakat akan membangun persepsinya sendiri berdasarkan informasi yang beredar. Karena itu, keterbukaan bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi juga menjaga hubungan kepercayaan dengan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya masih memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan gizi yang memerlukan intervensi negara secara serius.
Kehadiran program ini dapat menjadi salah satu solusi apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik. Akan tetapi, keberhasilan tersebut hanya akan tercapai apabila pemerintah menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Pada akhirnya, penelitian ini memberikan satu pelajaran penting bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa baik sebuah program dirancang, tetapi oleh bagaimana program itu dirasakan oleh masyarakat.
Ketika siswa merasa aman, mereka akan percaya. Ketika mereka percaya, dukungan terhadap kebijakan akan tumbuh dengan sendirinya.
Sebaliknya, ketika makanan yang dijanjikan membawa kesehatan justru diasosiasikan dengan ancaman, maka yang hilang bukan hanya selera makan siswa. Yang ikut memudar adalah keyakinan bahwa negara mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar melindungi warganya.
Dan dalam setiap kebijakan publik, kehilangan kepercayaan adalah harga yang jauh lebih mahal daripada memperbaiki sebuah kesalahan teknis. (Red)
Editor : DT Atmaja
Komentar