Oleh: M. Raihan Asyraf, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata kerap disebut sebagai salah satu alternatif penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program dan kegiatan pariwisata.
Namun demikian, dalam konteks pengelolaan keuangan publik, muncul pertanyaan penting yang perlu dikaji secara objektif: sejauh mana kebijakan pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan ini relevan mengingat struktur keuangan daerah Pekanbaru masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. PAD belum menjadi sumber pendanaan utama pembangunan daerah.
Kondisi ini menuntut adanya terobosan kebijakan yang tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Pariwisata dan Tantangan Fiskal Daerah
Secara umum, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Pekanbaru masih relatif terbatas. Pajak hotel, restoran, dan hiburan memang tercatat sebagai sumber PAD.
Namun sebagian besar penerimaannya berasal dari aktivitas bisnis dan perjalanan dinas, bukan dari pergerakan wisatawan secara murni. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata belum berfungsi optimal sebagai sumber pendapatan daerah.
Di sisi lain, belanja daerah untuk sektor pariwisata masih cenderung bersifat kegiatan tahunan dan event-based. Pendekatan ini penting untuk promosi dan pelestarian budaya, tetapi jika tidak disertai dengan desain fiskal yang jelas, maka dampaknya terhadap keuangan daerah menjadi sulit diukur.
Oleh karena itu, pariwisata perlu dipandang tidak hanya sebagai sektor sosial dan budaya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dirancang secara terukur dan berbasis hasil.
Pentingnya Pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism).
Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi pariwisata, bukan sekadar penerima manfaat tidak langsung.
Dengan melibatkan masyarakat melalui kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi atau badan usaha komunitas, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, model ini juga memperluas basis pajak dan retribusi daerah secara alami.
Pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat, jika dikombinasikan dengan sistem pemungutan yang transparan dan digital, berpotensi meningkatkan akuntabilitas sekaligus efektivitas penerimaan daerah.
Reorientasi Kebijakan dan Belanja Pariwisata
Agar pariwisata memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja fiskal, diperlukan reorientasi kebijakan dan belanja daerah. Setiap program pariwisata sebaiknya dirancang dengan indikator kinerja yang jelas, tidak hanya dari sisi output kegiatan, tetapi juga dari sisi dampak ekonomi dan fiskal.
Belanja pariwisata perlu diarahkan pada: penguatan infrastruktur mikro kawasan wisata, peningkatan kapasitas pelaku UMKM lokal, integrasi sistem pembayaran digital, serta penciptaan mekanisme value capture yang adil antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, belanja daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi berfungsi sebagai investasi publik yang menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Penguatan peran pariwisata dalam meningkatkan PAD bukanlah upaya instan. Diperlukan perencanaan yang matang, sinergi antar perangkat daerah, serta keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang kurang efektif.
Pemerintah daerah perlu mulai membangun sistem pemantauan dampak fiskal pariwisata, sehingga setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan berbasis data.
Langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Penutup
Pariwisata memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar penguatan fiskal daerah Kota Pekanbaru, apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Tantangannya bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan secara terukur.
Dengan menempatkan pariwisata sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan publik, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, Pekanbaru memiliki peluang untuk membangun sektor pariwisata yang tidak hanya hidup secara sosial, tetapi juga produktif secara fiskal dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah. (Red)
Komentar