Ahmad Naufal Fauzan, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Perkembangan perdagangan dan layanan elektronik telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Mulai dari berbelanja melalui e-commerce, menggunakan layanan perbankan, hingga mengakses berbagai platform digital, semuanya kini dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat elektronik.
Di balik kemudahan tersebut, ada persoalan serius yang tidak boleh diabaikan: keamanan data pribadi konsumen. Nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, alamat surat elektronik, nomor identitas, hingga informasi keuangan merupakan data yang memiliki nilai penting dan harus dilindungi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika data tersebut bocor atau jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, konsumen berpotensi menjadi korban penipuan, pencurian identitas, penyalahgunaan akun, bahkan mengalami kerugian finansial.
Karena itu, kebocoran data pribadi tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis keamanan teknologi informasi. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha yang mengelola data tersebut.
UU Perlindungan Konsumen: Hak Konsumen Tidak Berhenti pada Transaksi
Secara hukum, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Pasal 7 huruf f dan g mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan atau apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak hanya sebatas jual beli atau penggunaan layanan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi, termasuk ketika konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.
Dengan demikian, keamanan data pribadi semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan layanan kepada konsumen.
UU PDP Mempertegas Kewajiban Pelaku Usaha
Perlindungan data pribadi mendapatkan landasan hukum yang lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Undang-undang ini menempatkan pengendali data pribadi sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan pemrosesan data berlangsung secara sah, transparan, dan bertanggung jawab.
Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya melalui langkah teknis operasional yang sesuai. Tingkat keamanan tersebut harus mempertimbangkan sifat dan risiko data pribadi yang dikelola.
Kewajiban serupa ditegaskan dalam Pasal 39, yang mengharuskan pengendali data pribadi mencegah akses tidak sah terhadap data melalui sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab.
Artinya, pelaku usaha tidak cukup hanya meminta dan mengumpulkan data konsumen untuk kepentingan transaksi. Mereka juga wajib memastikan data tersebut dikelola, disimpan, dan diproses dengan standar perlindungan yang memadai.
Lebih jauh, Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada setiap subjek data pribadi untuk mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi mengenai dirinya.
Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran perlindungan data pribadi.
UU PDP juga mengatur kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 46, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi.
Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi mengenai data pribadi yang terungkap, waktu dan cara terjadinya kegagalan, serta langkah penanganan dan pemulihan yang dilakukan.
Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada upaya mencegah kebocoran. Mereka juga wajib bersikap transparan dan melakukan langkah pemulihan ketika insiden terjadi.
Kasus Tokopedia: Pelajaran Penting dalam Perlindungan Data
Salah satu perkara yang relevan untuk melihat persoalan kebocoran data pribadi di Indonesia adalah kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
Dalam perkara tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika serta PT Tokopedia setelah muncul persoalan penguasaan data pribadi pengguna Tokopedia oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya.
Data yang dipersoalkan meliputi identitas akun, alamat surat elektronik, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan dugaan kelalaian dalam perlindungan data pribadi serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejadian tersebut.
Perkara ini berlanjut hingga tingkat kasasi dengan Nomor 1390 K/Pdt/2020 yang diputus pada 15 Juni 2022. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut sehingga gugatan tidak memperoleh pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diharapkan penggugat.
Namun, perkara ini perlu dipahami secara cermat. Putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa Tokopedia telah terbukti melakukan kesalahan secara materiil.
Persoalan utama dalam pertimbangan pengadilan berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan, khususnya tuntutan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika yang dinilai menyangkut tindakan administratif pemerintahan dan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara.
Karena itu, perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan tanggung jawab perdata Tokopedia atas kerugian konsumen.
Meski demikian, kasus ini memberikan pelajaran penting. Persoalan kebocoran data pribadi membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas, termasuk ketepatan dalam menyusun dasar gugatan dan menentukan forum peradilan yang berwenang.
Kebocoran Data Bisa Menjadi Perbuatan Melawan Hukum
Lantas, bagaimana konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban perdata apabila mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi?
Salah satu landasan hukum yang dapat digunakan adalah konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pasal tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.
Dalam konstruksi hukum perdata, terdapat empat unsur utama yang perlu dibuktikan, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami korban.
Dalam konteks kebocoran data pribadi, unsur perbuatan melawan hukum dapat dipersoalkan apabila pelaku usaha lalai menerapkan sistem keamanan yang layak, mengabaikan kewajiban perlindungan data, atau tidak melakukan langkah pencegahan yang semestinya sehingga pihak tidak berwenang dapat mengakses data konsumen.
Kebocoran data sejatinya tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Harus dilihat terlebih dahulu penyebab kebocoran, bentuk kelalaian, standar keamanan yang seharusnya diterapkan, serta hubungan antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian konsumen.
Di sinilah pentingnya pembuktian secara proporsional agar tanggung jawab perdata tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dapat diterapkan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Data Bukan Sekadar Kewajiban Administratif
Pada akhirnya, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis digital.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata menyediakan landasan hukum untuk membangun pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen.
Penulis berpandangan bahwa pelaku usaha tidak seharusnya hanya memperoleh keuntungan dari pengumpulan dan pemanfaatan data konsumen, tetapi mengabaikan konsekuensi hukum ketika kewajiban perlindungan dilanggar.
Kepastian hukum harus diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang adil, pembuktian yang proporsional, serta pemulihan kerugian yang nyata bagi konsumen.
Sebab, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Ketika konsumen menyerahkan data pribadinya kepada sebuah platform, mereka juga sedang memberikan kepercayaan bahwa informasi tersebut akan dikelola secara aman dan bertanggung jawab.
Karena itu, perlindungan data pribadi bukan sekadar urusan teknis maupun kewajiban administratif perusahaan. Lebih dari itu, perlindungan data merupakan tanggung jawab hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak konsumen atas keamanan, privasi, dan kepastian hukum. (Red)
Komentar