Oleh: Yohanes Soares, Aktivis Sosial dan Dosen Akademi Bisnis dan Keuangan Primaniyarta Manado
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Gelombang demonstrasi di sejumlah daerah pada Oktober 2026 menyisakan pertanyaan mendasar: ketika rakyat menghirup asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), apakah negara lebih sibuk menyelesaikan masalah atau mengendalikan suara mereka yang memprotesnya?
Pada 24 Oktober, Aliansi Anti Asap menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam pemberitaan suara.com (24/10), massa mendesak pemerintah segera menangani karhutla, memulihkan kesehatan warga terdampak, menegakkan hukum, dan mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi itu bukan sekadar kerumunan yang memenuhi jalan. Di baliknya ada tuntutan atas hak menghirup udara bersih, memperoleh layanan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan negara.
Ketika warga harus turun ke jalan untuk memperjuangkan hak dasar, pemerintah perlu mengevaluasi apakah mekanisme pencegahan, pengaduan, dan penanganan bencana telah bekerja sebagaimana mestinya.
Krisis Ekologi, Wajah Ketimpangan
Karhutla bukan hanya perkara hutan yang terbakar. Dampaknya merembet ke kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga. Kabut asap tidak mengenal kelas sosial, tetapi kemampuan untuk menghindarinya sangat timpang.
Kelompok berpenghasilan tinggi mungkin mampu membeli penyaring udara, berpindah sementara, atau mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Sebaliknya, buruh harian, petani kecil, pedagang kaki lima, dan keluarga miskin sering kali tetap harus bekerja di tengah udara tercemar. Bagi mereka, berhenti bekerja berarti kehilangan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sinilah krisis ekologis memperlihatkan wajah ketidakadilan sosial. Warga yang kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan relatif kecil justru dapat menanggung dampak paling berat.
Suara.com juga melaporkan bahwa Aliansi Anti Asap mengutip angka 306.309 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 17 Oktober 2026.
Angka tersebut merupakan data yang disampaikan dalam aksi dan perlu dibaca dengan memperhatikan sumber serta cakupan pendataannya. Namun, substansi tuntutannya jelas: penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api.
Pemerintah perlu membuka data kualitas udara, perkembangan kebakaran, kasus gangguan kesehatan, dan langkah pemulihan secara transparan. Korban tidak seharusnya berjuang dua kali: menghadapi dampak kerusakan lingkungan sekaligus berusaha agar penderitaannya diakui.
Ketertiban Bukan Berarti Persoalan Selesai
Dalam demokrasi, demonstrasi merupakan saluran sah untuk menyampaikan ketidakpuasan. Aksi massa tidak otomatis menandakan kegagalan negara. Namun, demonstrasi berulang dengan tuntutan serupa patut menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.
Stabilitas memang penting. Masyarakat berhak atas keamanan, fasilitas umum yang terjaga, dan aktivitas ekonomi yang tidak terganggu. Akan tetapi, stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menyingkirkan kritik.
Jalanan yang kembali lengang bukan ukuran keberhasilan penanganan krisis. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah kebakaran berhasil dikendalikan, warga memperoleh layanan kesehatan, sumber pencemaran diperiksa, dan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
Hal serupa berlaku dalam penanganan demonstrasi. Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat harus diperiksa secara independen.
Pengamanan wajib mengikuti hukum dan prinsip proporsionalitas. Kritik terhadap pemerintah bukan alasan untuk membatasi aksi damai. Sebaliknya, peserta demonstrasi juga wajib menghindari kekerasan dan perusakan.
Setiap dugaan pelanggaran, baik oleh peserta aksi maupun aparat, harus diperiksa berdasarkan bukti. Negara hukum justru diuji ketika menghadapi kritik keras dan situasi yang tidak nyaman bagi penguasa.
Kritik Mahasiswa dan Pekerjaan Rumah Pemerintah
Kritik terhadap kebijakan publik tidak hanya muncul dari persoalan karhutla. Pada 26 Oktober, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung.
Dalam laporan IDN Times Jawa Barat (26/10), mahasiswa menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kajian bertajuk ‘The Incompetent Rules‘.
Kajian tersebut menyoroti delapan bidang, antara lain pendidikan, sosial, ekonomi, agraria, hukum dan HAM, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan.
Judul kajian itu mencerminkan penilaian kritis mahasiswa, bukan kesimpulan independen tentang keseluruhan kinerja pemerintah. Meski demikian, berbagai isu yang mereka angkat layak menjadi bahan evaluasi kebijakan.
Tentu, kritik mahasiswa tidak otomatis menjadi kebenaran mutlak. Setiap klaim harus diuji melalui data dan argumentasi. Namun, pemerintah juga tidak cukup menjawabnya dengan memaparkan capaian pembangunan atau meminta masyarakat bersabar.
Kebijakan pendidikan harus dinilai dari mutu dan pemerataan akses. Kebijakan ekonomi perlu dilihat dari dampaknya terhadap pekerjaan, daya beli, dan ketimpangan. Sementara itu, penegakan hukum harus diuji melalui konsistensi dan perlakuan yang setara.
Pemerintah berhak berbeda pendapat dengan demonstran. Namun, perbedaan seharusnya diselesaikan melalui argumentasi dan bukti, bukan dengan mendelegitimasi orang yang menyampaikan kritik.
Anggaran Publik Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Tuntutan Aliansi Anti Asap untuk mengevaluasi MBG dan mengalihkan anggaran bagi korban karhutla memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja negara.
Persoalan ini tidak semestinya disederhanakan menjadi pilihan antara memberi makan anak-anak dan menyelamatkan korban bencana. Pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan sama-sama penting.
Yang perlu diuji ialah apakah setiap program direncanakan secara rasional, diawasi dengan baik, dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai anggaran penanggulangan karhutla, pemulihan kesehatan, bantuan bagi warga terdampak, serta efektivitas program prioritas.
Jika suatu program tidak efektif, evaluasi harus dilakukan berdasarkan bukti. Jika kebutuhan darurat belum terpenuhi, pemerintah perlu menjelaskan sumber pembiayaannya. Realokasi anggaran, apabila diperlukan, harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan transparan.
Anggaran negara bukan wilayah yang kebal terhadap kritik. Uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Mengubah Protes Menjadi Agenda Perubahan
Kemarahan masyarakat tidak cukup untuk menyelesaikan krisis. Pemerintah perlu menerjemahkan tuntutan demonstrasi menjadi agenda konkret dan dapat diawasi.
Pertama, memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk perlindungan kawasan gambut, pemantauan titik panas, serta keterbukaan informasi kualitas udara.
Kedua, memastikan warga terdampak memperoleh pemeriksaan dan pengobatan, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Ketiga, menegakkan hukum secara konsisten terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Keempat, menjamin kebebasan berekspresi dan mengusut secara independen dugaan kekerasan selama demonstrasi.
Kelima, membuka mekanisme tindak lanjut tuntutan publik dengan penanggung jawab, tenggat waktu, dan laporan kemajuan yang dapat diakses masyarakat.
Media, kampus, dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting. Pemberitaan tidak seharusnya berhenti pada gambar bentrokan, asap, dan kerumunan.
Jurnalisme perlu menelusuri akar masalah, penggunaan anggaran, tanggung jawab para pihak, serta perkembangan penyelesaian setelah demonstrasi berakhir.
Dua laporan tersebut—Suara.com tentang tuntutan penanganan karhutla dan IDN Times Jawa Barat tentang evaluasi mahasiswa—memperlihatkan dua pintu masuk berbeda untuk membaca kegelisahan publik: dampak krisis lingkungan dan evaluasi kebijakan pemerintahan. Keduanya perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fakta, dialog, dan kebijakan yang terukur.
Sebab, perhatian media tidak selalu berarti masalah telah diselesaikan. Setelah massa membubarkan diri, publik tetap perlu mengetahui apakah tuntutan mereka ditindaklanjuti.
Negara Harus Berani Mendengar
Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa cepat demonstrasi berakhir, melainkan seberapa jauh persoalan yang melahirkannya diselesaikan.
Negara memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena memiliki kewenangan, anggaran, dan aparat, melainkan karena sanggup melindungi warga, memenuhi hak-hak dasar, dan mengelola kepentingan bersama secara adil.
Pemerintah tentu menghadapi keterbatasan. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk menutup informasi atau menghindari pertanggungjawaban. Sebaliknya, warga dan mahasiswa juga perlu menjaga agar protes tetap damai, berbasis fakta, dan terbuka terhadap dialog.
Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga terlihat dari kemampuan warga mengawasi kekuasaan, menyampaikan kritik tanpa rasa takut, dan memperoleh jawaban yang masuk akal atas persoalan yang mereka hadapi.
Jika demonstrasi hanya dijawab dengan pengamanan sementara penyebab kemarahan tetap ada, ketertiban yang tercipta hanyalah ketenangan sementara.
Api mungkin padam di satu lokasi, tetapi ketidakpercayaan akan terus menyala ketika masyarakat merasa penderitaannya tidak memperoleh jawaban.
Jangan sampai jalanan menjadi satu-satunya tempat rakyat merasa suaranya berarti. Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik, melainkan negara yang berani mendengar, menunjukkan bukti, dan memperbaiki diri. (Red)
Komentar