SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Panggung politik Indonesia tengah menjadi sorotan. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah jenderal polisi bukan sekadar menghebohkan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang moralitas kekuasaan, integritas aparat, dan masa depan demokrasi.
Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengaku prihatin melihat perkembangan politik nasional yang dinilainya semakin liar dan seolah menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
Di tengah polemik tersebut, PDI Perjuangan (PDIP) turut angkat suara. Partai berlambang banteng itu mendesak agar pengusutan dugaan penyadapan terhadap Prabowo tidak berhenti pada para tersangka, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang berada di balik praktik ilegal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua pernyataan ini menjadi sinyal bahwa persoalan penyadapan telah berkembang menjadi isu serius yang menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi negara.
SBY: Jangan Halalkan Segala Cara Demi Kekuasaan
Melalui akun X pribadinya pada Rabu (4/11/2026), SBY menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi politik Indonesia.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mempertanyakan arah kehidupan politik nasional yang menurutnya semakin jauh dari nilai moral dan etika.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY.
Ia menilai perebutan kekuasaan seolah membuat berbagai cara dianggap sah, tanpa lagi mempertimbangkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral.
SBY bahkan mengkhawatirkan situasi politik seperti ini dapat membuat masyarakat merasa takut dan tidak tenteram tinggal di negaranya sendiri.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Menurut SBY, hal tersebut merupakan panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat yang harus dijaga.
Pernyataan SBY muncul ketika publik tengah menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya.
PDIP Minta Polisi Jangan Berhenti pada Para Tersangka
Desakan agar kasus penyadapan diusut sampai ke akar-akarnya juga datang dari PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem hukum nasional.
Hasto bahkan menyebut penyadapan terhadap Presiden sebagai kepala negara merupakan tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi.
PDIP mengapresiasi langkah Polri mengungkap perkara tersebut. Namun, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Hasto, kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar berbagai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus dijalankan dengan menjunjung tinggi moralitas, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan.
Dengan demikian, institusi penegak hukum tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis, pribadi, maupun kelompok tertentu.
Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Polemik ini semakin menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi polisi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem penyadapan milik Polri tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Sasarannya tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, organisasi masyarakat, media massa, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mabes Polri dan dijerat sejumlah pasal terkait penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan informasi elektronik.
Ujian Besar Demokrasi dan Integritas Penegak Hukum
Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan demokrasi bukan hanya soal pergantian kekuasaan atau kontestasi politik. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta institusi negara yang bekerja secara profesional.
Pernyataan SBY tentang politik yang semakin liar dan desakan PDIP agar polisi membongkar pihak di balik penyadapan memperlihatkan satu benang merah: kekuasaan harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Kini, publik menunggu keberanian aparat untuk mengungkap perkara ini secara transparan. Bukan hanya siapa yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga bagaimana praktik tersebut bisa terjadi, apa motifnya, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
Sebab, jika dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat tidak diusut sampai tuntas, persoalannya bukan lagi sekadar kasus hukum yang menyeret sejumlah jenderal.
Lebih jauh, ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara dan masa depan demokrasi Indonesia. (Red)
Komentar