SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Publik dikejutkan oleh kabar penahanan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri resmi menetapkan Listyo Sigit bersama dua pejabat kepolisian lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya juga langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabar tersebut disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri,” kata Asep.
Selain Listyo Sigit, dua nama lain yang ikut terseret dalam perkara ini adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan ilegal yang salah satu targetnya disebut-sebut adalah Presiden Prabowo Subianto.
Kasus Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025
Kasus ini bukan perkara biasa. Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Menurut penjelasan Kabareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.
Padahal, mekanisme penyadapan di lingkungan Polri telah diatur melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Penyidik Masih Dalami Peran Masing-Masing
Meski ketiga nama tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Bareskrim mengaku masih membutuhkan waktu untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara.
Termasuk mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, terutama Presiden Prabowo Subianto.
Asep Safrudin menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Karena itu, polisi belum bisa membeberkan seluruh detail perkara dalam waktu singkat.
“Ini adalah proses awal, nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam langsung menjelaskan atau membongkar itu semua,” ungkapnya.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan serta keterbukaan Polri dalam mengungkap kasus yang mengguncang institusi kepolisian tersebut. (Red)
Komentar