SUARAMUDA.NET, PROBOLINGGO — Jalan nasional bukan milik kelompok tertentu. Apalagi sampai dijadikan alat tekanan untuk mendesak institusi negara. Pesan itulah yang disampaikan Ketua Komisariat PMII Djoyolelono, Nur Kholis Majid, menyikapi aksi pemblokadean jalur Pantura di depan Mapolres Probolinggo, Rabu (28/10/2026).
Aksi yang melibatkan puluhan anggota organisasi masyarakat Madas Sedarah tersebut berlangsung sekitar pukul 18.00 hingga 20.00 WIB. Sejumlah kendaraan digunakan untuk memblokade jalur nasional yang menjadi salah satu akses penting mobilitas masyarakat.
Peristiwa itu dipicu persoalan penanganan dugaan perkara rokok ilegal. Pihak Madas Sedarah mempersoalkan proses penanganan perkara yang dinilai tidak melibatkan Bea Cukai. Sementara itu, Polres Probolinggo menyebut persoalan tersebut sebagai miskomunikasi dan menyatakan situasi telah diselesaikan melalui audiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, bagi Nur Kholis, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai urusan komunikasi antara organisasi masyarakat dan kepolisian. Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar, yakni hak masyarakat menggunakan fasilitas umum dan kepastian hukum.
“Jangan mentang-mentang memiliki massa, kemudian merasa berhak menguasai jalan nasional. Pantura bukan milik Madas, bukan milik kelompok tertentu. Di sana ada hak masyarakat untuk bekerja, mencari nafkah, mengakses pendidikan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat memang dijamin konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, yakni kewajiban menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Karena itu, perjuangan organisasi tidak seharusnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Bukan Sekadar Miskomunikasi, Polisi Diminta Buka Prosedur
Selain mengkritik aksi blokade jalan, Nur Kholis juga mempertanyakan penjelasan Polres Probolinggo yang menyebut persoalan tersebut sebagai miskomunikasi.
Baginya, istilah tersebut belum cukup menjawab pertanyaan publik mengenai dasar kewenangan, prosedur penindakan, administrasi perkara, hingga koordinasi dengan Bea Cukai.
“Polres jangan berlindung di balik istilah miskomunikasi. Miskomunikasi itu persoalan komunikasi, bukan jawaban atas legalitas tindakan penegakan hukum. Publik berhak mengetahui apakah prosedur penindakan sudah sesuai ketentuan, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana koordinasi dengan Bea Cukai,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Menurutnya, kewenangan kepolisian harus selalu disertai transparansi dan pertanggungjawaban. Kondisi yang kembali kondusif setelah audiensi juga tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai prosedur hukum yang sebelumnya dipersoalkan.
Media Jangan Sampai Diintimidasi
Sorotan PMII Djoyolelono tidak berhenti pada persoalan blokade jalan dan penegakan hukum. Nur Kholis juga menyinggung pemberitaan mengenai pernyataan salah satu anggota Madas yang bernada tantangan terhadap media yang dianggap menggoreng persoalan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Media memiliki hak untuk memberitakan peristiwa yang menyangkut kepentingan masyarakat tanpa tekanan dari kelompok mana pun.
“Media bukan alat publikasi organisasi yang hanya boleh memberitakan hal-hal baik. Ketika ada peristiwa yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat, media memiliki hak untuk memberitakannya,” tegasnya.
Ia menyarankan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan agar menggunakan mekanisme hak jawab maupun jalur pengaduan melalui Dewan Pers, bukan membangun tekanan terhadap media.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh dan menyampaikan informasi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers.
Jangan Sampai Hukum Kalah oleh Kekuatan Massa
Lebih jauh, Nur Kholis menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Penyelesaian melalui audiensi memang penting untuk meredam ketegangan, tetapi masyarakat tetap membutuhkan penjelasan utuh mengenai duduk perkara dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Ia mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa kelompok dengan massa besar dapat menentukan aturan sendiri, sementara institusi negara merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.
“Jangan sampai kita hidup dalam keadaan ketika masyarakat kecil harus tunduk pada hukum, sementara kelompok yang memiliki massa merasa bisa menentukan aturannya sendiri. Sebaliknya, jangan pula aparat merasa seluruh tindakannya otomatis benar hanya karena memiliki kewenangan. Hukum harus berlaku bagi semua,” ungkapnya.
Nur Kholis menegaskan, ruang publik tidak boleh menjadi arena adu kekuatan antara kelompok masyarakat dan aparat penegak hukum. Sebab, pihak yang paling dirugikan justru masyarakat yang membutuhkan akses jalan, pelayanan publik, dan kepastian hukum.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan siapa yang paling kuat membawa massa dan bukan pula berdasarkan siapa yang paling besar kewenangannya. Madas tidak berhak menguasai jalan publik, Polres tidak boleh menghindari pertanggungjawaban, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kepentingan keduanya,” pungkasnya. (Red)
Komentar