SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Peluang investasi Tiongkok di Indonesia terus terbuka. Namun, ada satu hal yang perlu dipastikan: jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi Negeri Tirai Bambu.
Investasi asing semestinya membawa manfaat lebih luas, mulai dari transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan industri nasional.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “APEC 2026 Shenzhen & Masa Depan Indonesia–Tiongkok: Menavigasi Peluang di Tengah Ketidakpastian Global” di Hotel Gumaya Tower, Semarang, Jumat (6/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum yang diinisiasi Indonesia Friends of Silk Road Club (IFS) bersama Sino-Nusantara Institute itu mempertemukan akademisi, praktisi bisnis, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas arah kemitraan ekonomi Indonesia–Tiongkok menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026 di Shenzhen pada 18–19 November mendatang.
Investasi Jangan Berhenti pada Penanaman Modal
Direktur Sino-Nusantara Institute, Ahmad Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok perlu diarahkan pada kemitraan yang saling menguntungkan.
Menurutnya, Indonesia harus memiliki posisi lebih kuat dalam memanfaatkan peluang investasi, terutama pada sektor teknologi, industri, dan pengembangan SDM.
Ia memperkenalkan pendekatan co-creation, yakni pola kerja sama yang memungkinkan kedua negara tidak hanya melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga menciptakan inovasi dan mengembangkan teknologi secara bersama.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi konsumen produk Tiongkok, tetapi turut terlibat dalam proses produksi, pengembangan pengetahuan, dan penciptaan nilai tambah.
“Indonesia tidak hanya sebatas menjadi pasar, tetapi juga ikut menciptakan sesuatu bersama. Termasuk di dalamnya transfer of knowledge dan transfer of technology,” ujarnya.
Zuhri menilai, peluang alih teknologi menjadi salah satu keuntungan penting dari investasi Tiongkok yang perlu dimaksimalkan.
Jika dikelola dengan tepat, kerja sama tersebut dapat memperkuat kemampuan industri dalam negeri sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Birokrasi dan Kesiapan SDM Masih Jadi Tantangan
Meski peluangnya besar, mendatangkan investasi asing bukan perkara tanpa hambatan.
Berdasarkan riset Sino-Nusantara Institute, persoalan birokrasi dan hubungan antara investor dengan masyarakat lokal masih menjadi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan.
Karena itu, komunikasi antara perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Zuhri melihat Jawa Tengah memiliki lingkungan investasi yang relatif lebih kondusif dibandingkan sejumlah wilayah lain, seperti Jawa Barat dan Banten.
Namun, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, kebutuhan industri terhadap pekerja dengan keterampilan khusus sering kali tidak sejalan dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
Perusahaan membutuhkan SDM siap pakai, sementara pekerja lokal membutuhkan waktu dan pelatihan untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan.
“Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan cepat. Sementara tenaga kerja lokal membutuhkan proses untuk belajar dan menguasai keterampilan. Karena itu, perlu ada pelatihan agar talenta lokal bisa memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya.
Siapkan Training Center, Tenaga Kerja Lokal Dilatih 3–6 Bulan
Tak ingin berhenti pada diskusi, Sino-Nusantara Institute kini tengah merintis kerja sama antara sejumlah perguruan tinggi di Semarang dengan perusahaan industri asal Tiongkok.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah membangun pusat pelatihan atau training center untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Dalam skema yang dirancang, peserta akan mendapatkan pelatihan selama tiga hingga enam bulan sesuai kebutuhan industri. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka diharapkan dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah beroperasi di Jawa Tengah.
Program ini diharapkan menjadi solusi untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Zuhri berharap gagasan tersebut dapat menjadi salah satu rekomendasi konkret dari FGD untuk disampaikan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan di Indonesia maupun Tiongkok.
Ia menambahkan, forum tersebut sengaja melibatkan peserta secara terbatas berdasarkan undangan dan latar belakang keahlian agar pembahasan lebih fokus serta menghasilkan rekomendasi yang substantif.
APEC 2026 Jadi Momentum Membaca Arah Ekonomi Global
Selain membahas investasi dan tenaga kerja, FGD tersebut juga mengulas perubahan peta ekonomi dunia menjelang APEC 2026.
Sejumlah agenda strategis seperti transformasi digital, ekonomi hijau, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta ketahanan rantai pasok menjadi perhatian utama.
Praktisi bisnis Tiongkok, You Dexiang, mengulas agenda Tiongkok sekaligus peluang dan tantangan kerja sama kedua negara dalam forum APEC 2026.
Sementara itu, Aris Munandar, M.Sc. dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro membahas dampak kebijakan de-risking dan de-coupling dalam hubungan dagang Amerika Serikat–Tiongkok terhadap dinamika rantai pasok nasional.
Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Saiful Hakam yang mewakili Pusat Studi Wilayah (PSW) mengupas posisi tawar Indonesia, termasuk potensi komoditas nikel, kendaraan listrik, dan penguatan sektor ekonomi riil dalam hubungan Indonesia–Tiongkok.
Perspektif lain disampaikan Dr. Hasan, SE., M.Sc. dari Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Ia menyoroti persaingan produk impor, perkembangan investasi Tiongkok di Jawa Tengah, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM lokal.
Adapun Budi Sugandi, Ph.D., praktisi pendidikan, sains, dan teknologi, membahas peluang pengembangan kemitraan kedua negara dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Melalui forum ini, IFS dan Sino-Nusantara Institute berharap hubungan Indonesia–Tiongkok dapat berkembang lebih strategis, tidak hanya berorientasi pada perdagangan dan investasi, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Momentum APEC 2026 pun diharapkan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar sekaligus memastikan kerja sama internasional benar-benar memberikan nilai tambah bagi industri dan masyarakat. (Red)
Komentar