SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ribuan mahasiswa turun ke jalan di Kota Semarang, Kamis (22/10/2026). Mereka menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Aksi yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Semarang Raya ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bukan sekadar berorasi, para mahasiswa membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulai dari harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat, penanganan bencana, hingga persoalan korupsi dan konflik agraria.
Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang, Ramanda Bima, memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai sekitar 2.000 orang.
Massa berasal dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Semarang (USM), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan UIN Walisongo.
“Kami bukan bicara sebagai Kota Semarang ataupun Jawa Tengah, kami mewakili aspirasi dari rakyat Indonesia,” kata Bima di lokasi aksi.
Lima Tuntutan Mahasiswa, dari Harga Sembako hingga Pemberantasan KKN
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Mahasiswa menilai akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar harus menjadi perhatian serius, terutama ketika kondisi ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.
Kedua, mahasiswa meminta TNI dan Polri kembali menjalankan fungsi utamanya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Mereka juga menyoroti keterlibatan personel kedua institusi dalam jabatan sipil.
Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut mereka, pelaksanaan proyek pembangunan perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan.
Keempat, mereka menuntut pemulihan hak atas tanah bagi masyarakat yang menghadapi persoalan agraria. Mahasiswa juga meminta pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kelima, mahasiswa mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
Lima tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah sekaligus dorongan agar negara lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Karhutla Jadi Sorotan, Mahasiswa Kritik Prioritas Anggaran
Selain persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Lira (19), mahasiswa Unnes yang mengikuti demonstrasi, menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menangani bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penanganan bencana harus menjadi prioritas agar masyarakat terdampak tidak terus menanggung kerugian.
Lira juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berpendapat pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama ketika bencana membutuhkan penanganan segera.
Kritik tersebut mencerminkan kegelisahan mahasiswa terhadap penentuan prioritas kebijakan.
Bagi mereka, program pembangunan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan penanganan persoalan darurat.
Sempat Dihadang Barikade Polisi, Massa Lanjutkan Aksi
Aksi demonstrasi berlangsung di kawasan Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Gedung Gubernuran Jawa Tengah.
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah.
Karena akses menuju kawasan Simpang Lima dibatasi barikade polisi, massa kemudian bergerak dan menyampaikan orasi di sekitar Tugu Kuda Universitas Diponegoro, kawasan Pleburan.
Sejumlah poster yang dibawa demonstran memuat kritik terhadap kondisi ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga persoalan kekuasaan dan kepentingan rakyat.
Menjelang malam, sebagian mahasiswa masih bertahan untuk menyampaikan aspirasi.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, bahkan mendatangi massa yang berkumpul di kawasan Jalan Pahlawan.
Ia mengingatkan para demonstran agar menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat.
Kehadiran aparat di tengah aksi menjadi bagian dari pengamanan demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari.
Mahasiswa Siapkan Aksi Lanjutan pada Hari Sumpah Pemuda
Demonstrasi di Semarang bukan sekadar menyuarakan persoalan lokal. Mahasiswa menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mengawal kebijakan pemerintah di tingkat nasional.
Bima mengatakan, gerakan mahasiswa di Semarang berupaya menyambung aspirasi yang sebelumnya disuarakan di Jakarta.
Ia juga menyampaikan rencana untuk kembali menyuarakan tuntutan pada momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah belum berhenti pada satu aksi.
Kini, tantangannya ada pada tindak lanjut. Lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa membutuhkan respons nyata, bukan sekadar menjadi catatan dalam demonstrasi.
Bagi mahasiswa, suara yang disampaikan di jalanan merupakan pengingat bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebab, evaluasi pemerintahan bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan.
Lebih dari itu, masyarakat ingin merasakan manfaat pembangunan, memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, serta mendapatkan perlindungan dan keadilan. (Red)
Sumber: Kompas.id
Komentar