Oleh: Yohanes Soares, Aktivis sosial dan Dosen Akademi Bisnis dan Keuangan Primaniyarta Manado
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia menghadapi paradoks. Ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026.
Namun, di tengah optimisme pemerintah, masyarakat masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, antrean BBM, gangguan listrik, dan bencana lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika ekonomi Indonesia relatif aman, mengapa kehidupan rakyat terasa semakin berat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan pengingat bahwa ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, investasi, dan kesehatan APBN. Ekonomi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, dan menjalani hidup dengan rasa aman.
Indonesia memang belum mengalami krisis seperti 1998. Namun, kondisi itu bukan alasan untuk berpuas diri. Justru sebelum persoalan membesar, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tekanan Rakyat
Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis menjamin kesejahteraan merata. Ketika pendapatan tertahan sementara harga meningkat, keluarga mulai mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan, bahkan mengorbankan sebagian pengeluaran penting.
Tekanan tersebut juga berbeda antardaerah. Inflasi nasional September 2026 tercatat 3,28 persen, sedangkan Sulawesi Utara mencapai 7,59 persen dan Kabupaten Minahasa Utara 9,05 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak selalu mencerminkan kenyataan di tingkat lokal. Masyarakat berbelanja di pasar setempat, membayar transportasi dengan pendapatan daerah, dan menghadapi harga sesuai kondisi pasokan masing-masing.
Persoalan pangan, energi, dan lingkungan pun saling berkaitan. Kemarau dapat mengurangi produksi pertanian dan hasil tangkapan nelayan. Pasokan berkurang, harga naik, lalu daya beli masyarakat melemah.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan ekonomi bukan hanya melalui statistik makro, tetapi juga melalui kondisi nyata rumah tangga.
BBM, Lingkungan, dan Infrastruktur
Antrean BBM menjadi gambaran lain tekanan masyarakat. Ketika pengemudi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, mereka kehilangan kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan. Pedagang pun menghadapi risiko kenaikan biaya operasional.
Mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan langkah penting untuk menjaga daya beli. Namun, harga terjangkau tidak cukup apabila distribusinya bermasalah.
Ukuran keberhasilan kebijakan energi harus mencakup ketersediaan pasokan, ketepatan sasaran, dan kemudahan akses masyarakat.
Subsidi merupakan kontrak sosial: negara menggunakan sumber daya publik untuk membantu rakyat, sehingga distribusinya harus adil dan efektif.
Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta kekeringan bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, tata ruang, dan pencegahan.
Ketika udara tercemar, masyarakat menanggung biaya kesehatan. Ketika banjir melanda, aktivitas ekonomi terganggu. Kerusakan lingkungan akhirnya menjadi beban tersembunyi yang dibayar rakyat.
Infrastruktur juga harus dinilai dari keandalannya. Pemadaman listrik dapat menghentikan produksi, mengganggu transaksi, dan mengurangi omzet UMKM.
Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit atau jumlah proyek, tetapi juga dari kemampuan sistem menghadapi gangguan dan pulih dengan cepat.
Ketahanan ekonomi harus berjalan bersama ketahanan energi, pangan, lingkungan, dan infrastruktur.
Pemerintahan Harus Bergerak Sebelum Krisis
Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya mencegah krisis besar, tetapi juga mengatasi akumulasi persoalan sehari-hari.
Harga yang meningkat, pendapatan yang tertahan, pekerjaan yang terbatas, serta gangguan energi mungkin tampak sebagai masalah kecil. Namun, jika terjadi bersamaan, dampaknya dapat membebani masyarakat secara serius.
Rakyat tidak selalu jatuh karena satu pukulan besar. Terkadang, mereka terpuruk akibat tekanan kecil yang datang terus-menerus.
Karena itu, pemerintah harus beralih dari pendekatan reaktif menuju kebijakan transformatif. Bukan sekadar memadamkan kebakaran, tetapi mencegahnya.
Bukan hanya menjaga harga BBM, tetapi memastikan pasokan tersedia. Bukan sekadar meningkatkan investasi, tetapi menciptakan pekerjaan layak dan memperkuat daya beli.
Keberhasilan pemerintah perlu diukur melalui pertanyaan sederhana: apakah kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja tersedia, energi dapat diakses, lingkungan sehat, dan pendapatan keluarga cukup untuk hidup layak?
Di sinilah kritik publik berperan penting. Ketika pemerintah menyatakan ekonomi tumbuh, masyarakat masih mengeluhkan beratnya biaya hidup.
Ketika stok BBM disebut aman, antrean masih terjadi. Ketika pembangunan berjalan, warga tetap menghadapi dampak kerusakan lingkungan.
Kesenjangan tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan diabaikan. Kritik merupakan sistem peringatan dini demokrasi yang membantu pemerintah mengenali masalah sebelum berkembang menjadi krisis.
Ancaman masa depan tidak selalu berbentuk krisis moneter seperti 1998. Tekanan bisa berkembang menjadi krisis daya beli, pekerjaan, pangan, energi, lingkungan, bahkan kepercayaan publik.
Aman untuk Siapa?
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi. Mereka hidup dari pekerjaan, pendapatan, harga terjangkau, listrik yang andal, energi yang tersedia, dan lingkungan yang sehat.
Karena itu, ketika pemerintah mengatakan Indonesia aman, masyarakat berhak bertanya: aman untuk siapa?
Jika aman berarti pertumbuhan ekonomi tetap positif dan sistem keuangan stabil, Indonesia mungkin memang relatif kuat. Namun, jika aman berarti pekerja mampu memenuhi kebutuhan, pengemudi tidak kehilangan waktu produktif karena antrean BBM, pelaku usaha dapat beroperasi tanpa gangguan, dan keluarga memiliki kepastian masa depan, pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
Ujian pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar menjaga ekonomi tetap tumbuh, melainkan memastikan rakyat ikut tumbuh bersama. Bukan hanya menjaga APBN tetap sehat, tetapi juga memperkuat ekonomi rumah tangga.
Indonesia mungkin belum mengalami krisis besar. Namun, tanda-tanda tekanan tidak boleh diabaikan. Pertanyaan terpenting sekarang bukan apakah pemerintah mampu melihatnya, melainkan apakah pemerintah berani bertindak sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi krisis yang sesungguhnya.
Sebab, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kokohnya fondasi ekonomi, tetapi juga oleh seberapa aman rakyat dapat berdiri di atasnya. (Red)
Komentar