Oleh: Areif Prasetyo, Direktur Eksekutif Manawa Strategic Research Center (MSRC)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pembangunan daerah selama ini lebih sering bergerak mengikuti batas administratif. Setiap kabupaten dan kota menyusun prioritas, menetapkan program, mengelola anggaran, serta mengejar indikator keberhasilannya masing-masing.
Namun, ketika mobilitas penduduk, distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan persoalan lingkungan melintasi batas wilayah, muncul pertanyaan mendasar, apakah pembangunan yang dikelola secara terpisah masih cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan ini relevan bagi kawasan Kedu di Jawa Tengah. Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen memiliki karakteristik serta potensi yang berbeda. Akan tetapi, keterhubungan geografis dan kemungkinan saling melengkapi antardaerah membuka ruang untuk memikirkan pembangunan dalam skala regional.
Dari sinilah gagasan Aglomerasi Kedu Raya layak diperbincangkan. Bukan untuk menyatukan enam daerah ke dalam satu pemerintahan baru, melainkan untuk menguji kemungkinan membangun kerja sama lintas wilayah yang lebih terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Namun, apakah gagasan ini merupakan kebutuhan pembangunan yang nyata atau sekadar imajinasi politik yang terdengar menjanjikan?
Lima juta penduduk, satu pertanyaan pembangunan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada 2025, jumlah penduduk Kabupaten Magelang mencapai 1,35 juta jiwa, Kebumen 1,43 juta jiwa, Wonosobo 931 ribu jiwa, Purworejo 802 ribu jiwa, Temanggung 821 ribu jiwa, dan Kota Magelang sekitar 123 ribu jiwa. Jika enam wilayah tersebut dijadikan cakupan awal pembahasan, jumlah penduduknya mencapai sekitar 5,46 juta jiwa.
Angka tersebut memperlihatkan skala demografis yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, besarnya jumlah penduduk tidak otomatis menjadikan suatu kawasan sebagai aglomerasi ekonomi yang terintegrasi. Hal yang lebih penting ialah bagaimana penduduk, kegiatan produksi, pusat pelayanan, infrastruktur, dan pasar saling terhubung.
Kawasan ini memiliki modal yang dapat dikembangkan melalui kerja sama. Kota Magelang berpotensi menjadi simpul pelayanan perkotaan. Kabupaten Magelang memiliki posisi strategis dalam konektivitas wilayah dan kegiatan ekonomi.
Temanggung dan Wonosobo memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta pariwisata berbasis alam. Sementara itu, Purworejo dan Kebumen memiliki sumber daya serta aktivitas ekonomi yang dapat diperkuat melalui keterhubungan pasar dan jaringan produksi.
Potensi tersebut masih perlu diuji melalui pemetaan arus barang dan manusia, hubungan pasar tenaga kerja, waktu tempuh, infrastruktur, serta keterkaitan antarsektor ekonomi. Tanpa pembuktian tersebut, kesamaan geografis saja tidak cukup untuk menjadi dasar pembentukan agenda aglomerasi.
Ketimpangan antardaerah menjadi alasan untuk bekerja sama
Alasan lain mengapa gagasan Aglomerasi Kedu Raya patut diuji terlihat dari indikator kemiskinan. Data BPS tahun 2025 mencatat persentase penduduk miskin sebesar 13,58 persen di Kebumen, 13,34 persen di Wonosobo, 10,06 persen di Purworejo, 9,90 persen di Kabupaten Magelang, 7,78 persen di Temanggung, dan 5,68 persen di Kota Magelang.
Sebagai pembanding, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat sebesar 9,48 persen. Perbedaan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kerja sama regional akan mengurangi kemiskinan. Namun, data itu menunjukkan bahwa wilayah yang diusulkan masuk dalam cakupan Kedu Raya menghadapi kondisi sosial ekonomi yang tidak seragam.
Perbedaan itu seharusnya menjadi bahan untuk merancang kerja sama yang lebih tepat. Apabila konektivitas pasar diperbaiki, apakah petani di wilayah perdesaan akan memperoleh akses pembeli yang lebih luas?
Jika pariwisata dipromosikan lintas daerah, apakah manfaatnya juga dirasakan oleh usaha kecil dan masyarakat di luar pusat wisata? Jika pelayanan publik terhubung lebih baik, apakah masyarakat di wilayah yang aksesnya terbatas akan memperoleh keuntungan nyata?
Pertanyaan tersebut penting agar aglomerasi tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi di pusat tertentu, sementara wilayah lain hanya menjadi pemasok bahan mentah, tenaga kerja, atau pasar konsumsi.
Dengan kata lain, agenda regional harus dirancang bukan hanya untuk memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga untuk memperluas distribusi manfaat pembangunan.
Produktivitas ekonomi dan risiko pemusatan pertumbuhan
Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga memperlihatkan variasi kapasitas ekonomi antardaerah.
Pada 2025, PDRB per kapita Kota Magelang tercatat sekitar Rp66,24 juta, jauh di atas Kabupaten Temanggung sekitar Rp22,97 juta, Kabupaten Magelang Rp21,57 juta, Purworejo Rp20,69 juta, Wonosobo Rp18,18 juta, dan Kebumen Rp17,64 juta. BPS menandai data 2025 tersebut sebagai angka sangat sementara.
Angka PDRB per kapita bukan ukuran langsung pendapatan rata-rata setiap penduduk. Indikator ini menggambarkan nilai tambah ekonomi regional dibandingkan jumlah penduduk. Meski demikian, perbedaannya dapat menjadi pintu masuk untuk membahas ketimpangan struktur ekonomi dan produktivitas wilayah.
Di sinilah muncul dua kemungkinan. Kerja sama regional dapat membuka peluang agar pusat pelayanan, pasar, infrastruktur, dan jaringan produksi saling memperkuat. Namun, tanpa desain distribusi manfaat yang jelas, integrasi juga dapat memperbesar konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah yang sejak awal lebih produktif.
Karena itu, ukuran keberhasilan Aglomerasi Kedu Raya tidak boleh hanya berupa kenaikan angka ekonomi kawasan secara keseluruhan. Perlu dilihat pula apakah kesempatan kerja meluas, usaha lokal memperoleh akses pasar, biaya distribusi berkurang, dan kesenjangan antardaerah dapat ditekan.
Aglomerasi yang berhasil bukan sekadar membuat kawasan lebih kaya, melainkan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Aglomerasi bukan sekadar urusan teknis
Dalam perspektif ilmu politik, kerja sama regional tidak hanya menyangkut perencanaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Di dalamnya terdapat persoalan kewenangan, relasi kekuasaan, negosiasi anggaran, dan representasi kepentingan masyarakat.
Setiap daerah memiliki prioritas pembangunan sendiri. Daerah dengan aktivitas ekonomi lebih besar mungkin menginginkan penguatan konektivitas, sementara daerah lain membutuhkan dukungan untuk pertanian, pengurangan kemiskinan, atau pelayanan dasar.
Perbedaan kepentingan tersebut wajar dalam sistem otonomi daerah, tetapi dapat menjadi hambatan ketika manfaat kerja sama tidak segera dirasakan oleh semua pihak.
Siapa yang menentukan prioritas pembangunan kawasan? Bagaimana biaya dan manfaat dibagikan? Apakah daerah dengan kapasitas fiskal lebih kecil memiliki ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan? Bagaimana memastikan agar kerja sama tidak hanya menguntungkan pusat pertumbuhan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa aglomerasi merupakan persoalan tata kelola politik, bukan semata-mata persoalan teknokratis.
Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, pembagian pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan evaluasi bersama yang melibatkan masyarakat.
Perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengetahuan serta kepentingannya.
Otonomi daerah dan kolaborasi regional tidak harus dipertentangkan. Pemerintah tetap bertanggung jawab kepada masyarakatnya, tetapi pada saat yang sama dapat bekerja sama ketika persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu daerah saja.
Dari gagasan menuju agenda yang siap diuji
Aglomerasi Kedu Raya tidak perlu dimulai dengan pembentukan struktur kelembagaan yang besar atau peluncuran proyek ambisius. Langkah awal yang lebih masuk akal adalah menguji kebutuhan dan manfaat kerja sama melalui agenda yang konkret.
Pertama, pemerintah daerah bersama BPS, perguruan tinggi, dan lembaga terkait dapat menyusun profil regional yang memetakan kemiskinan, produktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, konektivitas transportasi, rantai pasok komoditas, serta akses pelayanan publik. Kajian tersebut harus menjelaskan hubungan antardaerah, bukan hanya menyandingkan data masing-masing kabupaten dan kota.
Kedua, perlu dipilih beberapa agenda kerja sama yang manfaatnya dapat diukur. Pilihannya dapat mencakup promosi pariwisata lintas wilayah, penguatan rantai pasok pertanian, akses pasar bagi UMKM, konektivitas transportasi, atau kerja sama pengelolaan lingkungan. Program awal harus didasarkan pada kebutuhan dan bukti keterhubungan, bukan sekadar kesamaan nama kawasan.
Ketiga, pemerintah daerah perlu menyepakati mekanisme pembagian manfaat, pembiayaan, evaluasi, serta penyelesaian perbedaan kepentingan. Kerja sama harus memiliki target dan indikator yang jelas, sehingga masyarakat dapat menilai apakah program benar-benar memberikan perubahan.
Keempat, proses tersebut harus terbuka terhadap kritik publik. Aglomerasi bukan gagasan yang boleh kebal terhadap evaluasi. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa suatu bentuk kerja sama tidak efektif atau berisiko memperbesar ketimpangan, desainnya harus diperbaiki.
Dengan langkah seperti ini, Aglomerasi Kedu Raya dapat bergerak dari wacana menuju agenda kebijakan yang dapat diuji secara bertahap.
Imajinasi politik yang layak diperdebatkan
Aglomerasi Kedu Raya mungkin hari ini masih berupa gagasan. Namun, pembangunan regional selalu membutuhkan keberanian untuk membayangkan kemungkinan baru sekaligus kesediaan untuk mengujinya dengan data.
Kita tidak perlu memulainya dengan pertanyaan apakah enam kabupaten dan kota harus disatukan dalam satu pemerintahan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah daerah-daerah tersebut mampu mengidentifikasi kepentingan bersama, mengelola perbedaan, dan membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Data penduduk, kemiskinan, dan PDRB per kapita memberikan alasan untuk memulai diskusi. Namun, data tersebut belum membuktikan bahwa seluruh wilayah sudah terintegrasi sebagai satu kawasan ekonomi. Pembuktian itu membutuhkan kajian tentang arus mobilitas, hubungan produksi, konektivitas, dan manfaat potensial dari kerja sama lintas daerah.
Justru di situlah pentingnya perdebatan publik. Gagasan ini tidak perlu langsung diterima sebagai jawaban, tetapi juga tidak seharusnya ditolak hanya karena belum terwujud.
Sudah saatnya Kedu tidak hanya dipandang sebagai kumpulan wilayah administratif yang berdekatan, tetapi juga dipertimbangkan sebagai ruang untuk merancang masa depan pembangunan secara bersama-sama.
Aglomerasi Kedu Raya bukan jawaban yang sudah selesai. Ia adalah pertanyaan politik yang perlu kita ajukan bersama, apakah kita akan terus membangun daerah masing-masing, atau mulai merancang masa depan kawasan secara kolaboratif, terukur, dan berkeadilan?
Pertanyaan itu layak menjadi awal perdebatan publik. Bukan untuk memaksakan sebuah gagasan, melainkan untuk menguji apakah kerja sama regional dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Kedu. (Red)
Komentar