SUARAMUDA, SEMARANG — Akses pendidikan dewasa ini memang telah mengalami pencapaian yang lebih baik. Namun tantangan dalam pemerataan mutu pembelajaran tampaknya masih menjadi isu mendesak yang harus dicermati dan sekaligus ditindaklanjuti.
Berdasarkan data yang dirilis Worldtop20.org peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada diurutan ke 67 dari 203 negara di dunia.
World Top 20 Education Poll yang telah rutin melakukan survei terkait peringkat merilis bahwa pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada diurutan ke 67 dari 203 negara di dunia. Sistem pendidikan kita juga berada di urutan 20, dari 203 negara (worldtop20.org).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lembaga itu mengumpulkan data statistik dari 6 organisasi internasional, antara lain OECD, PISA, UNESOC, EIU, TIMSS, PIRLS. Survei ini diadakan oleh organisasi nirlaba di bidang pendidikan, yakni New Jersey Minority Educational Development (NJ MED).
Kondisi Pendidikan Saat Ini
Departemen Pembelajaran serta Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan, Indonesia sudah sukses menggapai angka partisipasi pendidikan yang lumayan besar, paling utama di jenjang pembelajaran bawah.
Meskipun demikian, angka partisipasi menunjukkan kemajuan yang positif, kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai daerah di Indonesia masih sangat bervariasi.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sarana pendidikan yang memadai dan kualitas sumber daya pengajaran antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Di kota-kota besar, akses terhadap fasilitas pendidikan yang lengkap dan sumber daya pengajaran yang berkualitas lebih mudah didapatkan.
Sekolah-sekolah tersebut cenderung memiliki sarana yang lebih baik, seperti ruang kelas yang memadai, teknologi pendidikan, serta tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi lebih tinggi.
Pun dengan kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai program pendidikan tambahan juga lebih tersedia di daerah perkotaan, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara lebih maksimal.
Sedangkan sekolah-sekolah di daerah, dan/ di wilayah terpencil dan tertinggal justru kerap kali mengalami keterbatasan akses pendidikan yang memadahi. Sarana belajar seadanya, program pendidikan tambahan dan pengajaran yang berkualitas hanya sebatas angan.
Jika ditelisik lebih jauh, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam sektor pendidikan adalah adanya kesenjangan kualitas pendidikan antarpulau di Indonesia, bahkan di dalam satu pulau itu sendiri.
Sebagai contoh, sekolah-sekolah di Pulau Jawa umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Papua atau Nusa Tenggara.
Kondisi ini menciptakan jurang perbedaan yang cukup besar, di mana anak-anak yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang berada di wilayah yang lebih maju.
Problematika dan Tantangan
Sumber daya manusia (SDM) serta sarana pembelajaran juga memainkan peranan penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sekolah-sekolah di wilayah maju cenderung memiliki dukungan lebih besar, baik dari segi sarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi, maupun dari kualitas tenaga pendidik yang lebih baik karena adanya pelatihan dan sertifikasi yang lebih sering dan unggul.
Sebaliknya—di daerah tertinggal—kondisi sekolah sering kali masih jauh dari standar, dengan fasilitas minim dan jumlah guru yang terbatas.
Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memantau dan memastikan bahwa tenaga pendidik yang ada, memiliki kompetensi yang cukup.
Pemerintah juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik supaya mereka tertarik mengabdi di daerah-daerah pelosok.
Tak hanya itu, keterbatasan anggaran pendidikan juga menjadi salah satu hambatan yang dialami pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Kendati Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan alokasi minimun 20% dari anggaran negeri untuk pendidikan, realitasnya, tidak seluruh wilayah memiliki kapasitas yang sama dalam menyalurkan serta memakai dana tersebut secara efisien. Dampaknya, akses terhadap program-program pengembangan pembelajaran yang bermutu masih saja tetap minim.
Pembangunan Infrastuktur Pendidikan
Dari perspektif infrastruktur, banyak sekolah, paling utama di wilayah terpencil, yang tidak mempunyai sarana yang mencukupi.
Bangunan sekolah yang tidak layak, akses jalan yang sulit, bahkan tak sedikit sekolah-sekolah di daerah pelosok yang memiliki akses jalan yang curam.
Selain itu, faktor terbatasnya akses transportasi, serta keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi penghalang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemerintah perlu berinvestasi penuh dalam pembangunan infrastruktur pembelajaran agar seluruh siswa, terlepas dari posisi geografis mereka, memperoleh akses yang sama terhadap pembelajaran yang berkualitas.
Seiring dengan digitalisasi, perkembangan teknologi sejatinya mempunyai peran yang berarti dalam pembelajaran. Tetapi, akses terhadap teknologi data serta komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia masih tak merata.
Mungkin saja, sekolah-sekolah di wilayah perkotaan lebih cepat dalam mengadopsi teknologi terkini, namun sekolah-sekolah di daerah atau bahkan wilayah terpencil bisa jadi tidak mempunyai akses internet yang mencukupi.
Lagi-lagi, pemerintah wajib membenarkan distribusi teknologi yang lebih adil, dan menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik serta siswa mengenai pemanfaatan teknologi untuk tujuan pembelajaran.
Kurikulum yang Adil
Pemerintah juga mengalami tantangan dalam pengembangan kurikulum yang relevan serta cocok dengan kebutuhan lokal masyarakat. Kurikulum yang sangat berpusat pada standar nasional kerap kali tidak bisa mengakomodasi kebutuhan khusus wilayah.
Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan guna merancang kurikulum yang lebih fleksibel serta bisa disesuaikan dengan konteks lokal tiap- tiap wilayah, sehingga siswa bisa lebih mudah menguasai serta mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh.
Daerah-daerah dengan kekayaan budaya atau potensi sumber daya alam tertentu, misalnya, seringkali membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih spesifik untuk mendukung pengembangan potensi lokal.
Maka, kurikulum nasional yang seragam sering kali tidak memberikan ruang yang cukup untuk memasukkan elemen-elemen lokal ini ke dalam proses pembelajaran.
Akibatnya, siswa di wilayah tersebut kesulitan memahami atau menerapkan ilmu yang mereka pelajari karena kurangnya relevansi dengan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah sudah sepatutnya menggandeng semua unsur (stakeholders) dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.
Pemerintah patut mendorong Inisiatif kolaboratif seperti program mentorship, beasiswa, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik dari zona swasta agar bisa membagikan bonus sumber daya yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di wilayah yang kurang terlayani.
Kita bersepakat bahwa pemerataan kualitas pendidikan merupakan tantangan yang kompleks, tetapi sangat krusial untuk pembangunan bangsa.
Adanya kesenjangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, dibutuhkan aksi konkrit dari pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif serta bermutu. (Red)
*) Penulis: Dara Rizkita Amelia, mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta
*) Artikel ini ditulis dan disusun untuk kepentingan tugas kuliah
Komentar