Oleh: Yohanes Soares, Aktivis sosial dan Dosen Akademi Bisnis dan Keuangan Primaniyarta Manado
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ada yang lebih serius daripada sekadar antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Manado. Ketika warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, jalan raya berubah menjadi tempat antrean, dan pekerja kehilangan waktu mencari nafkah, persoalannya bukan lagi sekadar distribusi BBM. Kita sedang berhadapan dengan masalah tata kelola.
Pemberitaan pada pertengahan Oktober 2026 menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Antrean di sejumlah SPBU Manado dan sekitarnya memanjang hingga ratusan meter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di SPBU Kairagi 1, misalnya, antrean sepeda motor dilaporkan mencapai sekitar 400 meter, sedangkan mobil sekitar 800 meter hingga memakan satu lajur Jalan Raya Manado–Bitung.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin kota yang menjadi salah satu pusat ekonomi Sulawesi Utara begitu mudah terguncang ketika pasokan BBM terganggu?
Alasan keterlambatan kapal atau cuaca laut memang bisa menjelaskan kendala distribusi. Namun, penjelasan teknis tidak boleh menjadi akhir evaluasi.
Sulawesi Utara merupakan wilayah kepulauan yang sejak lama bergantung pada transportasi laut. Risiko cuaca buruk dan keterlambatan kapal semestinya sudah masuk dalam perencanaan distribusi energi.
Jika satu gangguan pengiriman langsung memicu antrean panjang di banyak SPBU, berarti ada persoalan yang perlu diperiksa: seberapa kuat cadangan operasional, sistem peringatan dini, dan mekanisme distribusi darurat yang tersedia?
Sistem logistik yang baik bukan hanya mampu memasok BBM ketika keadaan normal. Sistem yang tangguh harus tetap bekerja ketika terjadi gangguan.
Stok Aman, tetapi Warga Kesulitan
Pertamina menyatakan menambah 3.000 kiloliter Pertalite melalui Integrated Terminal Bitung pada 15 Oktober. Pada 17 Oktober, dilaporkan pula pengiriman tambahan 5 juta liter Pertalite menuju terminal tersebut menggunakan kapal tanker MT Maritim Khatulistiwa.
Langkah penambahan pasokan tentu perlu diapresiasi. Namun, masyarakat berhak bertanya: mengapa respons penguatan pasokan menjadi begitu penting ketika antrean sudah telanjur membesar?
Di sinilah istilah stok aman perlu dilihat secara lebih kritis. Ketersediaan BBM di terminal tidak otomatis menjamin masyarakat bisa mendapatkannya di SPBU. Bagi konsumen, BBM yang tersedia di terminal tetapi belum sampai ke dispenser tetap berarti kesulitan memperoleh bahan bakar.
Karena itu, keberhasilan distribusi tidak cukup diukur dari jumlah kiloliter yang tersedia. Pemerintah dan Pertamina juga perlu membuka data mengenai jumlah SPBU yang mengalami kekosongan, durasi gangguan, waktu tunggu konsumen, ketepatan pengiriman, dan jumlah kendaraan yang tidak terlayani.
Stok mungkin aman secara administratif, tetapi akses masyarakat belum tentu aman secara nyata. Tanpa indikator pelayanan yang transparan, publik akan kesulitan membedakan antara sistem yang benar-benar bekerja dan sistem yang sekadar terlihat terkendali dalam laporan resmi.
Antrean BBM adalah Pajak Tersembunyi
Krisis BBM bukan hanya urusan pengendara yang kelelahan mengantre. Dampaknya merembet ke berbagai sektor ekonomi.
Pengemudi ojek daring kehilangan waktu untuk menerima pesanan. Sopir mikrolet kehilangan kesempatan mengangkut penumpang. Pedagang dan pelaku UMKM menghadapi risiko keterlambatan distribusi barang. Pekerja harian kehilangan jam produktif yang seharusnya bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan.
Dengan kata lain, antrean BBM menjadi semacam pajak tersembunyi yang dibayar masyarakat melalui waktu, tenaga, dan penghasilan.
Bagi kelompok yang menggantungkan hidup pada mobilitas kendaraan, BBM bukan sekadar komoditas. BBM adalah modal untuk bekerja.
Karena itu, ketika masyarakat diminta tidak panik, pemerintah juga harus memberikan sesuatu yang lebih konkret daripada imbauan: kepastian pasokan, informasi yang akurat, dan akses yang dapat diandalkan.
Kepanikan konsumen memang bisa memperburuk situasi. Namun, menyalahkan panic buying saja tidak menyelesaikan persoalan. Kepanikan sering tumbuh dari ketidakpastian.
Ketika warga melihat antrean panjang, mendapati SPBU kehabisan stok, dan menerima informasi yang simpang siur, mereka terdorong mengisi BBM selagi masih tersedia.
Di titik ini, komunikasi publik menjadi bagian penting dari manajemen krisis. Informasi resmi harus cepat, konsisten, dan bisa dipercaya. Masyarakat perlu mengetahui SPBU mana yang masih memiliki stok, kapan pasokan diperkirakan datang, dan bagaimana distribusi di wilayah mereka akan ditangani.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Persoalan lain yang patut diperiksa adalah dugaan penggunaan kendaraan bertangki besar atau tangki modifikasi untuk mendapatkan Pertalite. Pemberitaan mengenai antrean di Manado menyoroti keberadaan sejumlah kendaraan dengan kapasitas tangki tidak lazim.
Kendaraan bertangki besar tentu tidak otomatis melanggar aturan. Namun, kondisi tersebut layak menjadi perhatian apabila menimbulkan dugaan penyerapan BBM bersubsidi secara berlebihan.
Subsidi menggunakan sumber daya negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jika pengawasan lemah dan distribusi tidak tepat sasaran, manfaat subsidi berisiko tidak diterima secara optimal oleh kelompok yang seharusnya dilindungi.
Karena itu, pemerintah dan aparat terkait perlu menjelaskan bagaimana pengawasan BBM bersubsidi dijalankan, apakah ditemukan pelanggaran, dan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan.
Ini bukan semata-mata urusan antrean SPBU. Ini menyangkut keadilan distribusi dan tanggung jawab negara dalam menggunakan anggaran publik.
Jangan Menunggu Krisis Membesar
Krisis Manado juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, dan pengelola SPBU.
Antrean yang memakan badan jalan bukan hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat kendaraan darurat.
Karena itu, pengaturan lalu lintas dan pengawasan SPBU harus menjadi bagian dari penanganan krisis, bukan sekadar tindakan setelah kemacetan terjadi.
Perhatian juga perlu diberikan kepada operator SPBU yang berhadapan langsung dengan konsumen. Mereka bukan pembuat kebijakan distribusi, tetapi berada di garis depan ketika masyarakat kecewa dan kelelahan.
Jika pekerja sampai tumbang saat bertugas, kondisi tersebut harus menjadi peringatan mengenai beban kerja dan keselamatan pekerja.
Krisis tidak boleh diselesaikan dengan membebankan seluruh tekanan kepada petugas lapangan.
Ke depan, sistem distribusi BBM membutuhkan mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi penurunan stok, mempercepat pengiriman, dan mengantisipasi keterlambatan kapal. Cadangan operasional, pemantauan stok SPBU, serta komunikasi publik harus terintegrasi dalam satu sistem respons yang jelas.
Pemerintah daerah pun perlu memiliki peta SPBU kritis dan prosedur penanganan antrean, termasuk perlindungan akses bagi ambulans dan kendaraan darurat.
Yang tidak kalah penting, setelah situasi kembali normal, harus ada evaluasi menyeluruh. Apakah masalahnya terletak pada perencanaan kebutuhan, cadangan operasional, jadwal kapal, distribusi antarterminal, kapasitas SPBU, lonjakan permintaan, atau lemahnya pengawasan?
Jawabannya harus didasarkan pada data, bukan sekadar pernyataan bahwa pasokan telah diperkuat.
Normal kembali bukan berarti masalah selesai. Normal kembali hanya berarti gejalanya mereda.
Negara Harus Hadir Sebelum Rakyat Mengantre
Manado telah memberikan peringatan bahwa gangguan distribusi energi bisa segera berubah menjadi gangguan ekonomi dan pelayanan publik.
Hari ini Pertalite, besok bisa Solar, gas, atau komoditas strategis lainnya. Krisis tidak selalu terjadi karena sumber daya benar-benar habis. Terkadang, krisis muncul karena sistem distribusi tidak siap menghadapi gangguan yang sebenarnya bisa diperkirakan.
Karena itu, antrean ratusan meter tidak boleh dianggap sebagai pemandangan biasa. Masyarakat menunggu berjam-jam, jalan protokol tersendat, dan pekerja kehilangan pendapatan bukanlah kondisi yang layak dinormalisasi.
Negara tidak cukup hadir ketika memberikan subsidi. Negara harus memastikan subsidi itu sampai kepada masyarakat yang berhak. Perusahaan energi juga tidak cukup mengumumkan penambahan pasokan. Mereka harus memastikan BBM tersedia dan dapat diakses konsumen.
Ukuran keberhasilan tata kelola energi bukan seberapa cepat pemerintah memberikan penjelasan setelah krisis terjadi, melainkan seberapa baik sistem mencegah gangguan berkembang menjadi krisis.
Jangan menunggu antrean memanjang untuk mengetahui stok menipis. Jangan menunggu jalan raya lumpuh untuk memperbaiki distribusi. Jangan menunggu masyarakat kehilangan penghasilan untuk menyadari bahwa pelayanan publik sedang bermasalah.
Manado tidak membutuhkan lebih banyak alasan. Manado membutuhkan sistem yang bekerja. (Red)
Komentar