Indonesia di BRICS: Langkah Strategis Menuju Dunia Multipolar
Redaksi
07/07/2025 23:05
.
4 min read
Oleh: Amy Maulana*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di Rusia bulan Oktober 2024 menandai babak baru dalam diplomasi dan strategi geopolitik Indonesia.
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) bukan sekadar langkah ekonomi biasa, melainkan sebuah pernyataan politik tentang perubahan peta kekuatan global menuju tatanan dunia yang lebih seimbang dan multipolar.
Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan PDB mencapai US$1,4 triliun, Indonesia membawa nilai strategis yang unik bagi BRICS.
Dari perspektif ekonomi, Indonesia adalah pasar besar dengan 270 juta penduduk dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari nikel, batu bara, hingga minyak sawit.
Sementara dari sudut pandang geopolitik, posisi Indonesia yang dikenal netral dan berpengaruh di kawasan ASEAN memberikan legitimasi tambahan bagi BRICS sebagai kekuatan global yang inklusif.
Keanggotaan Indonesia secara signifikan mengubah narasi yang selama ini melekat pada BRICS sebagai “klub anti-AS”.
Dengan bergabungnya negara demokrasi besar seperti Indonesia, BRICS semakin menunjukkan diri sebagai platform kerja sama alternatif yang terbuka bagi negara-negara yang menginginkan sistem internasional lebih adil, tanpa harus bersikap konfrontatif terhadap Barat.
Dari sisi ekonomi, bergabung dengan BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia. Pertama, dalam hal perdagangan dan investasi, Indonesia mendapatkan akses lebih luas ke pasar BRICS yang mencakup 40% populasi dunia.
Kemitraan strategis dengan China di bidang industri digital dan dengan India di sektor manufaktur diperkirakan akan semakin menguat.
Kedua, Indonesia bisa mengambil manfaat dari upaya BRICS mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang sejalan dengan keinginan Jakarta untuk memitigasi risiko gejolak mata uang AS.
Ketiga, kerja sama teknologi dengan anggota BRICS, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dengan China dan transformasi digital dengan India, akan mempercepat modernisasi industri nasional.
Di sisi lain, BRICS juga mendapatkan keuntungan strategis dengan kehadiran Indonesia. Keanggotaan Indonesia meningkatkan legitimasi BRICS sebagai wakil nyata negara-negara berkembang.
Selain itu, Indonesia menjadi jembatan penting yang memperkuat konektivitas ekonomi BRICS dengan kawasan ASEAN. Yang tak kalah penting, kehadiran Indonesia memberikan elemen penyeimbang dalam dinamika internal BRICS yang selama ini didominasi oleh China dan Rusia.
Dari perspektif geopolitik yang lebih luas, keanggotaan Indonesia di BRICS harus dibaca sebagai bagian dari tren global menuju multipolaritas.
Selama beberapa dekade, AS dan sekutu Baratnya mendominasi lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Namun, semakin banyak negara yang merasa tidak puas dengan sistem yang dinilai tidak adil ini, di mana suara dan kepentingan negara berkembang sering diabaikan.
Also Read:
BRICS menawarkan alternatif melalui beberapa mekanisme. New Development Bank (NDB) hadir sebagai tandingan Bank Dunia, menyediakan pembiayaan pembangunan tanpa syarat politik yang ketat.
Kelompok ini juga membangun kemitraan strategis yang bersifat non-ideologis, tidak memaksa negara anggota untuk terlibat dalam aliansi militer tertentu.
Selain itu, BRICS aktif mengembangkan sistem keuangan alternatif untuk mengurangi dampak sanksi sepihak yang sering diterapkan AS.
Posisi Indonesia dalam konstelasi ini sangat unik. Dengan politik luar negeri bebas-aktif yang dianutnya, Indonesia tidak berniat memihak blok mana pun.
Also Read:
Namun, keikutsertaannya di BRICS adalah sinyal jelas bahwa Jakarta menginginkan distribusi kekuatan global yang lebih merata dan adil.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjalankan strategi “hedging” yang cerdas – mempertahankan kerja sama erat dengan AS dan sekutu Barat sambil membuka peluang baru dengan kekuatan ekonomi Timur.
Respons AS terhadap perkembangan ini patut dicermati. Washington perlu menghindari pembacaan yang simplistis dengan menganggap BRICS sebagai “musuh” atau keanggotaan Indonesia sebagai bentuk perlawanan.
Sebaliknya, AS sebaiknya merespons dengan memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia di luar kerangka BRICS, sekaligus menunjukkan komitmen untuk mereformasi institusi Bretton Woods agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
Ke depan, BRICS berpotensi menjadi salah satu poros utama dalam tatanan dunia multipolar yang baru. Peran Indonesia akan semakin krusial sebagai “jembatan” antara dunia Barat dan Timur.
Dengan diplomasinya yang luwes dan strategis, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kepentingan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem global yang lebih seimbang.
Langkah Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk ke BRICS menunjukkan visi strategis yang matang. Di satu sisi, Indonesia tetap mempertahankan hubungan baik dengan AS dan sekutu tradisionalnya.
Di sisi lain, Jakarta secara proaktif membuka kanal-kanal baru kerja sama ekonomi dan politik dengan kekuatan emerging.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan kedaulatan nasional.
Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia di BRICS bukan tentang berpihak pada satu blok tertentu, melainkan tentang menciptakan ruang gerak yang lebih luas dalam sistem internasional yang semakin kompleks.
Also Read:
Inilah esensi dari politik luar negeri bebas-aktif yang sesungguhnya—-mampu bergerak lincah di antara berbagai kekuatan global sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar kemandirian dan kepentingan nasional. (Red)
Penulis: Amy Maulana, pengamat Center for Mediastrategy – Mediacenter.su
You might also like
