Oleh: Yohanes Soares, Dosen Akademi Bisnis dan Keuangan Primaniyarta Manado
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ada ironi yang semakin sulit diabaikan dalam kehidupan modern. Kita membakar hutan, merusak ruang hidup, dan mencemari udara. Ketika masyarakat mulai kesulitan bernapas, berbagai produk perlindungan udara hadir untuk dijual. Seolah-olah setelah api padam, bisnis baru justru menyala.
Inilah paradoks zaman kita: lingkungan dirusak, kemudian perlindungan dari kerusakan itu dijual kembali kepada manusia sebagai komoditas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat kebakaran hutan terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada luas wilayah yang terbakar, kepulan asap, sekolah yang diliburkan, hingga penerbangan yang terganggu. Namun, ada pertanyaan yang kerap luput: apa yang terjadi setelah api padam?
Asap mungkin perlahan menghilang, tetapi dampaknya terhadap kesehatan tidak otomatis berakhir. Partikel halus seperti PM2.5 dapat membahayakan kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Pada titik ini, muncul paradoks baru. Ketika udara luar semakin tidak sehat, manusia mulai menciptakan ruang-ruang kecil dengan udara lebih bersih. Penyaring udara dipasang di rumah dan kantor, masker pelindung semakin dicari, sementara teknologi pemantau kualitas udara berkembang.
Tidak ada yang salah dengan teknologi. Persoalannya terletak pada pertanyaan mendasar: mengapa manusia harus membeli perlindungan dari sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar untuk hidup?
Ketika Udara Bersih Menjadi Komoditas
Dalam ekonomi pasar, hampir segala sesuatu dapat memiliki nilai jual ketika permintaan meningkat. Air bersih dijual ketika sumber air tercemar. Makanan sehat menjadi produk premium ketika kualitas pangan dipertanyakan. Kini, udara bersih pun berpotensi mengikuti logika yang sama.
Bisnis penyaring udara, masker, sensor kualitas udara, dan teknologi kesehatan lingkungan tentu tidak harus ditolak. Inovasi tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi darurat. Namun, kita harus membedakan solusi untuk melindungi manusia dari pembenaran atas kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.
Jangan sampai pencemaran dianggap sebagai sesuatu yang normal, sementara masyarakat hanya diminta membeli teknologi untuk bertahan hidup.
Ketika asap semakin sering muncul, apakah solusinya cukup dengan menyuruh masyarakat membeli masker? Ketika udara memburuk, apakah setiap keluarga harus menyediakan penyaring udara sendiri?
Jika jawabannya demikian, kita sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada polusi, yakni ketimpangan ekologis.
Yang Kaya Membeli Perlindungan, yang Miskin Menghirup Risiko
Kerusakan lingkungan tidak dirasakan secara setara. Kelompok berpenghasilan tinggi memiliki lebih banyak pilihan: tinggal di kawasan yang lebih nyaman, bekerja di ruang tertutup, memasang penyaring udara, dan mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah.
Sebaliknya, pedagang kaki lima tetap harus membuka lapak, pengemudi ojek tetap berada di jalan, dan buruh konstruksi tetap bekerja di ruang terbuka meskipun kualitas udara memburuk. Bagi pekerja informal, berhenti bekerja karena udara tidak sehat bisa berarti kehilangan pendapatan sehari-hari.
Dampaknya bukan hanya kesehatan, melainkan juga ekonomi. Ketika sakit, pendapatan hilang. Ketika anak jatuh sakit, pengeluaran keluarga bertambah. Ketika biaya pengobatan menguras tabungan, kerentanan ekonomi semakin besar.
Pencemaran udara dengan demikian berpotensi memperdalam kemiskinan melalui biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas.
Karena itu, tidak adil jika setiap orang hanya diminta bertanggung jawab melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin keluarga berpenghasilan rendah diminta membeli perangkat perlindungan mahal ketika sumber pencemarannya bersifat struktural?
Kesadaran individu memang penting, tetapi tidak cukup. Negara harus hadir melalui kebijakan lingkungan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Jangan Paksa Masyarakat Membayar Dua Kali
Ada ketidakadilan yang perlu dibicarakan secara terbuka: masyarakat berpotensi membayar kerusakan lingkungan dua kali.
Pertama, melalui sumber daya publik yang digunakan untuk menangani kebakaran, memulihkan lingkungan, menyediakan layanan kesehatan, dan mengatasi dampak sosial-ekonomi.
Kedua, melalui pengeluaran pribadi untuk membeli masker, obat, pemeriksaan kesehatan, atau penyaring udara. Mereka juga menanggung kerugian ketika sakit dan tidak bisa bekerja.
Sementara itu, akar masalahnya bisa saja terus berlangsung. Hutan kembali terbakar, lahan kembali dibuka, pengawasan tetap lemah, dan siklus kerusakan berulang.
Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat pada akhirnya menjadi konsumen dari bencana yang bukan mereka ciptakan. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan keadilan dan tanggung jawab moral.
Hutan Terbakar, Kesehatan Manusia Terancam
Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, habitat satwa, tanah, air, dan berbagai proses ekologis yang saling terhubung.
Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat rusak, keseimbangan ekosistem terganggu, emisi dilepaskan, dan kualitas udara memburuk. Pada akhirnya, manusia ikut menanggung konsekuensinya.
Karena itu, kebakaran hutan tidak boleh dilihat hanya sebagai peristiwa munculnya api. Persoalan ini berkaitan dengan tata kelola lingkungan, penggunaan lahan, penegakan hukum, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.
Pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada berapa hektare hutan yang terbakar. Kita juga harus bertanya: siapa yang memperoleh keuntungan dari kerusakan tersebut, siapa yang menanggung kerugiannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya?
Kerusakan lingkungan pada akhirnya dapat berpindah menjadi persoalan kesehatan manusia. Partikel pencemar masuk melalui saluran pernapasan, sementara paparan yang berulang dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.
Itulah sebabnya masa depan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan rumah sakit, obat-obatan, atau teknologi medis. Kualitas lingkungan tempat manusia tinggal dan bekerja juga memegang peranan penting.
Kita dapat membangun rumah sakit modern, tetapi jika lingkungan di sekitarnya terus menghasilkan udara yang buruk, kita hanya mengobati akibat tanpa menyelesaikan sumber masalah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dampak pencemaran tidak selalu langsung terasa. Kebakaran mungkin berlangsung beberapa hari atau minggu, tetapi konsekuensi kesehatannya dapat bertahan lebih lama.
Anak-anak yang hari ini menghirup udara tercemar bukanlah pihak yang menentukan kebijakan pembukaan lahan, tata ruang, atau pengelolaan hutan. Namun, merekalah yang berpotensi menanggung akibatnya di masa depan.
Jangan Sampai Udara Bersih Menjadi Hak Istimewa
Kita hidup di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Kecerdasan buatan, kendaraan listrik, gedung pintar, dan teknologi medis terus berkembang. Namun, pada saat yang sama, kita masih menghadapi kesulitan menjamin sesuatu yang paling mendasar: udara yang layak untuk bernapas.
Jika kelompok kaya mampu membeli lingkungan yang lebih sehat, sementara kelompok miskin harus menerima udara tercemar karena tidak mampu membeli perlindungan, ketimpangan sosial telah memasuki wilayah paling mendasar, yakni hak untuk bernapas.
Udara bersih tidak boleh hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar. Kesehatan juga tidak seharusnya menjadi konsekuensi dari ukuran rekening bank seseorang.
Karena itu, inovasi teknologi untuk memurnikan udara tetap perlu didukung. Namun, teknologi perlindungan tidak boleh dijadikan pengganti kebijakan lingkungan. Kita membutuhkan keduanya: teknologi untuk melindungi manusia dan kebijakan untuk menghentikan sumber kerusakan.
Pemerintah harus memastikan kualitas udara publik terjaga, mencegah kebakaran hutan, memperkuat pengawasan, serta menegakkan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Perlindungan juga harus menjangkau kelompok rentan yang paling sulit menghindari paparan pencemaran.
Jangan Menjual Solusi Sebelum Menghentikan Sumber Masalah
Pada akhirnya, persoalan *bisnis oksigen* bukan sekadar apakah udara boleh diperjualbelikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita sedang membangun ekonomi yang menghasilkan solusi atau justru ekonomi yang semakin bergantung pada kerusakan.
Ada perbedaan besar antara bisnis yang tumbuh karena membantu manusia menjalani kehidupan lebih baik dan bisnis yang berkembang karena manusia harus bertahan dari kerusakan yang diciptakannya sendiri.
Kita tidak boleh sampai pada keadaan ketika perusahaan berlomba menjual udara bersih, sementara pemerintah gagal menjamin kualitas udara publik. Kita juga tidak boleh membiarkan masyarakat kecil membeli perlindungan dari asap, sementara pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran luput dari pertanggungjawaban.
Persoalan lingkungan bukan hanya tentang pohon, hutan, atau asap. Ini adalah persoalan tentang manusia dan masa depan kehidupan.
Kita sedang menentukan apakah generasi berikutnya akan mewarisi bumi yang memungkinkan manusia hidup secara layak atau dunia ketika kebutuhan paling mendasar pun harus dibeli.
Jangan sampai setelah hutan terbakar, kita justru menciptakan industri yang menjual kembali udara bersih kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil dipaksa membayar harga kerusakan yang tidak mereka ciptakan. Dan jangan sampai kita baru menyadari nilai udara bersih ketika kesehatan manusia telanjur terancam.
Kita boleh memperdagangkan banyak hal, tetapi jangan sampai hak untuk bernapas menjadi barang mewah.
Udara bersih bukan kemewahan. Bernapas bukan layanan premium. Hutan bukan sekadar komoditas. Dan manusia bukan konsumen dari bencana yang diciptakannya sendiri. (Red)
Komentar