SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Desakan pemakzulan semakin ramai setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Sejumlah partai politik mulai angkat suara. NasDem, PDIP, Partai Golkar, hingga PKS ikut menanggapi polemik tersebut. Bahkan, opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR mulai mengemuka.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi terkait persoalan Gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspirasi tersebut rencananya disampaikan melalui mekanisme kelembagaan di parlemen.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, pemakzulan bisa ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sementara itu, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Hak Menyatakan Pendapat lebih relevan dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket. Menurutnya, DPR perlu menentukan sikap berdasarkan perkembangan fakta hukum yang ada.
Dorongan serupa datang dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima banyak usulan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. PDIP juga terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain.
PKS bahkan meminta Gibran mempertimbangkan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, partai tersebut mendorong DPR segera memproses Hak Menyatakan Pendapat sesuai mekanisme konstitusi.
Putusan MA dan MK Jadi Sorotan
Polemik ini mencuat setelah MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sebelumnya, MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Namun, MK juga menegaskan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan tersebut pun tidak menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Desakan Tak Hanya Datang dari Parlemen
Tekanan politik juga datang dari kelompok masyarakat. Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11). Mereka membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan agar Gibran meninggalkan jabatannya.
Aksi serupa sebelumnya dilakukan aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY. Mereka menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD DIY sebagai bentuk protes sekaligus simbol tuntutan pemakzulan.
Dengan semakin banyaknya suara yang muncul, polemik posisi Gibran kini memasuki babak politik baru. Namun, desakan politik tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden bisa diberhentikan.
Proses pemakzulan tetap harus melewati tahapan dan persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (Red)
Sumber: CNN Indonesia
Komentar