SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Asia Tenggara makin ramai negara yang naik kelas. Kali ini, Vietnam dan Filipina resmi dipromosikan oleh Bank Dunia menjadi negara berpendapatan menengah atas setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Kabar ini langsung jadi sorotan karena status baru tersebut diyakini bisa bikin kepercayaan investor makin tinggi. Artinya, dua negara itu berpeluang menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing di kawasan.
Dilansir The Straits Times, per 1 Juli, kini lima kekuatan ekonomi utama Asia Tenggara sudah berada di level menengah atas atau bahkan lebih tinggi, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Vietnam sendiri sudah bertahan di kelompok negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009.
Sementara Filipina bahkan sudah berada di kategori itu sejak akhir 1980-an sebelum akhirnya sukses naik level tahun ini.
Menurut Bank Dunia, keberhasilan Vietnam ditopang model ekonomi berbasis ekspor yang terus melesat.
Di sisi lain, pertumbuhan Filipina dinilai lebih merata karena tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan didorong transformasi ekonomi secara menyeluruh.
Hasilnya pun terlihat. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam pada 2025 mencapai US$4.970, sedangkan Filipina US$4.850.
Angka itu sudah melewati ambang batas Bank Dunia sebesar US$4.636 untuk masuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, mengatakan capaian tersebut diraih meski negaranya dihantam berbagai tantangan global maupun domestik.
Menurutnya, pemerintah tetap fokus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Vietnam pun tak mau berhenti. Negara itu kini membidik pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 melalui reformasi yang lebih ramah investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Meski begitu, jalan Filipina ke depan juga tidak sepenuhnya mulus. Pemerintahnya bahkan memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026–2030 akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.
Tak hanya Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka ke kelompok negara berpendapatan menengah atas. Sebaliknya, Togo turun ke kategori menengah bawah.
Secara global, jumlah negara berpendapatan rendah juga terus menyusut. Bank Dunia mencatat porsinya kini tinggal sekitar 11 persen, jauh lebih kecil dibanding 30 persen pada 1987.
Namun, naik kelas ternyata bukan tanpa konsekuensi. Negara dengan pendapatan lebih tinggi biasanya mulai kehilangan akses terhadap pinjaman pembangunan berbunga rendah yang selama ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur maupun program sosial.
Ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion, menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis. Semakin tinggi level pendapatan sebuah negara, semakin besar pula tuntutan untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
Balisacan pun mengakui bantuan pembangunan resmi (ODA) kemungkinan akan berkurang.
Namun ia optimistis hal itu akan tertutupi oleh meningkatnya kepercayaan investor, akses pasar yang lebih luas, dan fondasi ekonomi yang semakin kuat.
Meski sukses naik kelas, Filipina juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Ketimpangan pendapatan dan persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus dibereskan.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0 persen pada 2026.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,2 persen pada 2027–2028 apabila kondisi global membaik dan reformasi struktural berjalan lebih cepat.
Untuk sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan percepatan belanja pemerintah.
Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen, sedangkan belanja pemerintah berpotensi melonjak hingga 8,7 persen.
Meski begitu, Bank Dunia mengingatkan bahwa mengandalkan belanja pemerintah saja tidak cukup.
Indonesia tetap perlu mempercepat reformasi, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing ekspor agar mampu mengejar negara-negara tetangga yang kini sudah lebih dulu naik kelas. (Red)
Komentar