Respon Pengamat Soal Luhut yang Minta Kritik dengan Sopan: Negara Hancur Bukan Karena Pengkritik

- Penulis

Minggu, 6 April 2025 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno

SUARAMUDA, SEMARANG – Direktur Parameter Politik Adi Prayitno merespon pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan yang viral di berbagai media.

Luhut meminta masyarakat untuk menjaga budaya sopan santun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

Merespon hal itu, Adi Prayitno yang juga Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah menilai bahwa kritik tidak akan membuat negara hancur, justru menjadi bagian dari kecintaan rakyat terhadap bangsa.

“Yang bikin negara hancur itu koruptor dan pejabat publik yang tak bekerja untuk rakyat,” kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Jumat 4 April 2025.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu pun meminta Luhut memberikan contoh cara mengkritik dengan santun.

“Bagaimana cara kritik yang sopan dan beretika ya? Kalau ada contohnya oke juga dishare,” seloroh Adi.

Sebelumnya, usai berlebaran ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, pada Senin 31 Maret 2025, Luhut meminta masyarakat menjaga budaya sopan santun dalam mengkritisi kebijakan pemerintah

Baca Juga :  Pembalap Herjun Atna Menangi Race 1 AP250 ARRC Malaysia 2024, Selamat!

“Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita berbicara, berbahasa,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, budaya demokrasi itu harus mampu menghormati orang-orang yang sudah berjasa dalam membangun Indonesia.

“Tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya untuk negeri ini, mudah berburuk sangka,” kata Luhut. (Red)

Sumber: gelora.co

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor
Pergantian Posisi di JP Group dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan
Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan
Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap
Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya
DPR Pertanyakan Rencana 200 Juta Rekening: Yang Belum Punya Rekening Cuma 15,3 Juta
Bukan Cuma Urusan Pemerintah, IFSRC Buka Jalur Baru Diplomasi Indonesia–Tiongkok
GCI dan Masa Depan Hubungan Indonesia–Tiongkok Dibahas di Jakarta
Berita ini 13 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 19:25 WIB

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Minggu, 20 September 2026 - 22:54 WIB

Pergantian Posisi di JP Group dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan

Minggu, 20 September 2026 - 09:39 WIB

Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan

Jumat, 18 September 2026 - 16:42 WIB

Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap

Jumat, 18 September 2026 - 09:01 WIB

Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya

Berita Terbaru

Bendera Partai Gerindra, PDIP dan Partai Golkar. (Ilustrasi: Pinterest)

KABAR NUSANTARA

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Rabu, 23 Sep 2026 - 19:25 WIB

Sumber foto: sindonews.com

KILAS GLOBAL

BRICS Masih Jadi Magnet Negara Berkembang, 45 Negara Pengen Gabung!

Senin, 21 Sep 2026 - 22:09 WIB