SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Masih sering lupa bayar pajak kendaraan? Ternyata kamu nggak sendirian. Tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami penurunan.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mencatat, sepanjang 2026 tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan baru mencapai sekitar 64 persen. Artinya, masih banyak kendaraan yang pajaknya menunggak.
Kepala Bapenda Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengungkapkan ada sejumlah penyebab di balik rendahnya kepatuhan tersebut. Selain kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sebagian masyarakat juga mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, menurutnya, pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Untuk mengatasi persoalan itu, Bapenda Jateng menyiapkan strategi baru. Nantinya, penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor akan diintegrasikan dengan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini sudah berjalan di tingkat desa.
Program ini akan didukung aplikasi digital bernama Sengkuyung. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa dapat mengakses data penunggak pajak kendaraan secara lengkap berdasarkan nama dan alamat hingga tingkat RT dan RW.
Dengan begitu, kepala desa, perangkat desa, hingga pengurus RT dan RW dapat membantu mengingatkan warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pola ini memiliki peluang besar untuk berhasil karena selama ini realisasi pembayaran PBB di desa-desa relatif tinggi, bahkan banyak yang mampu mencapai target 100 persen.
“Keterlibatan kepala desa, perangkat desa, hingga jajaran RT dan RW sangat efektif karena mereka lebih mengenal warga secara dekat,” ujarnya, seperti dikutip dari Suara Merdeka, Rabu (15/7).
Jika strategi ini berjalan efektif, Bapenda berharap angka kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah bisa kembali meningkat sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan. (Red)
Komentar