SUARAMUDA, DEMAK — Lebih dari 100 ribu warga Nahdliyin dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak bersama masyarakat umum menggelar aksi kemanusiaan di tengah banjir rob yang merendam jalur Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025).
Aksi yang dimulai dari dua titik, yakni Gedung PCNU Demak dan exit tol Sayung itu diwarnai long march menyusuri jalanan yang tergenang air laut pasang hingga menambah macet jalan raya.
Meski jalanan licin dan becek karena sudah lama tergenang, warga tetap berjalan kaki dengan semangat, membawa spanduk, bendera, dan seruan moral menuntut pemerintah segera hadir secara nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini bukan hanya menjadi simbol kepedihan warga pesisir yang telah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan rob, tetapi juga menjadi wujud protes atas lambannya respons pemerintah terhadap bencana ekologi ini.
Jalur Pantura, yang merupakan jalur utama nasional, telah lama rusak parah akibat rob, dan permukiman warga di Kecamatan Sayung sebagian besar terendam atau mengalami kerusakan berat.
Rob Adalah Bencana
Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak, KH Muhammad Aminudin Mashudi, menyampaikan bahwa rob bukan sekadar genangan air, tetapi bencana berkepanjangan yang telah menghancurkan kenyamanan hidup masyarakat.
“Sudah banyak rumah dan fasilitas umum yang hanyut atau rusak berat. Kami sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melihat langsung kondisi di Sayung, karena masalah rob ini bukan cukup hanya dilaporkan, tapi perlu perhatian langsung dan langkah konkret dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, hadir langsung di lokasi rob tepatnya di depan Pabrik Polytron, Jalan Pantura Sayung, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
Kata Menteri PUR
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada warga yang terdampak, karena memang penanganan rob ini lamban. Tapi insyaallah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kami akan berjuang bersama untuk mempercepat penanganannya,” ujar Dody.
Ia menegaskan, pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah konkret dengan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, sebuah lembaga khusus yang akan bertugas mempercepat koordinasi pembangunan tanggul laut dari Pekalongan hingga Rembang, mencakup Semarang, Demak, dan Jepara.
“Badan ini akan langsung di bawah koordinasi pusat. Kita akan lakukan percepatan pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir utara Jawa. Target kami, pada tahun 2026, tanggul laut ini sudah bisa difungsikan untuk menahan rob dan menjaga wilayah dari abrasi,” jelasnya.
Dody juga menjelaskan bahwa proses pembangunan infrastruktur skala besar membutuhkan koordinasi lintas lembaga, termasuk eksekutif dan legislatif.
“Proses penganggaran memang harus berjenjang. Ada presiden, ada menteri, ada DPR. Alhamdulillah tadi beberapa anggota DPR hadir, ini sangat membantu. Dari DPRD provinsi juga bisa terus mengusulkan kebutuhan masyarakat daerah ke pusat. Semua pihak harus terlibat agar masalah rob ini segera selesai,” tambahnya.
Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa penderitaan masyarakat pesisir, khususnya warga Nahdliyin di Demak, bukan lagi sekadar masalah lokal, tetapi isu kemanusiaan yang perlu penanganan nasional. (Red)
Komentar