SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Dunia aktivisme kampus kembali diramaikan episode yang tak kalah dramatis dari serial politik. Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pertengahan Juni lalu.
Pengakuan itu muncul dalam forum klarifikasi mahasiswa yang digelar Senin (22/6/2026) malam. Alih-alih menjadi forum biasa, suasana justru berubah menjadi semacam “sidang rakyat kampus” ketika isu penerimaan uang yang sebelumnya hanya beredar dari mulut ke mulut akhirnya dibahas secara terbuka.
Mahasiswa FH UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan forum tersebut digelar setelah banyak mahasiswa menuntut keterbukaan dari para pengurus BEM yang sebelumnya sempat bertemu dengan Gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, jalannya forum tidak langsung mulus. Ketua BEM yang menjadi sorotan utama justru tidak hadir sejak awal acara. Kondisi itu membuat peserta forum semakin penasaran dan mendesak agar yang bersangkutan datang memberikan penjelasan secara langsung.
Ketika akhirnya hadir, Abdimaludin mengungkap kronologi yang membuat ruangan semakin gaduh.
Menurut keterangannya, uang tersebut diberikan dengan tujuan agar aksi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dialihkan ke Gedung DPR RI.
Ironisnya, skenario pemindahan lokasi aksi itu tidak pernah benar-benar terwujud. Mahasiswa tetap bertahan di kawasan Istana Negara seperti rencana semula.
Dalam pengakuannya, Abdimaludin juga menjelaskan bahwa dana Rp20 juta itu tidak dinikmati sendirian. Ia menyebut uang tersebut dibagikan kepada tujuh orang.
Dari jumlah itu, dirinya menerima Rp6 juta, sementara sisanya disebut mengalir kepada sejumlah pengurus BEM fakultas lain serta beberapa nama yang diklaim sebagai senior organisasi mahasiswa.
Pernyataan tersebut langsung memantik gelombang kekecewaan. Bagi banyak mahasiswa, aktivisme kampus selama ini identik dengan idealisme.
Karena itu, isu uang puluhan juta rupiah yang muncul di tengah agenda demonstrasi dianggap sebagai pukulan serius terhadap integritas organisasi kemahasiswaan.
Belum selesai sampai di situ, muncul babak baru yang membuat mahasiswa semakin bingung. Dalam forum tersebut, keterangan mengenai asal-usul uang justru berubah-ubah.
Pada awal diskusi, disebutkan bahwa dana berasal dari seseorang yang ingin memindahkan titik aksi mahasiswa. Namun menjelang akhir forum, muncul penjelasan berbeda bahwa uang itu berasal dari seorang polisi bernama A’an.
Perbedaan versi itulah yang kini menjadi tanda tanya besar. Mahasiswa mengaku belum memperoleh jawaban yang benar-benar terang mengenai siapa pemberi dana dan untuk tujuan apa uang tersebut disalurkan.
Sebagai respons, mahasiswa mengajukan delapan tuntutan kepada pihak kampus. Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memberikan pernyataan terbuka kepada publik, mengakui perbuatannya jika terbukti bersalah, hingga mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan.
Kini bola panas berada di tangan kampus. Sementara mahasiswa menunggu tindak lanjut, publik kampus masih bertanya-tanya: uang Rp20 juta itu sebenarnya berasal dari mana, untuk siapa, dan dengan tujuan apa? Pertanyaan yang hingga kini masih menggantung tanpa jawaban pasti. (Red)
Komentar