SUARAMUDA, SEMARANG – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai kebijakan China membalas dengan tarif 34% atas impor barang AS merupakan kesalahan besar.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam perang dagang tersebut, AS memiliki keunggulan besar dibandingkan China.
“Saya pikir ini adalah kesalahan besar, eskalasi dari pihak China, karena mereka sedang bermain dengan kartu yang lemah,” kata Bessent dalam wawancara dengan acara “Squawk Box”, dikutip dari CNBC Selasa (8/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang kita rugikan jika China menaikkan tarif terhadap kita? Ekspor kita ke mereka hanya seperlima dari apa yang mereka ekspor ke kita, jadi itu adalah posisi yang merugikan bagi mereka,” sambung Bessent.
Scott mengatakan, harusnya Pemerintah China tidak melakukan langkah begitu cepat dengan membalas kebijakan AS. Melainkan dengan melakukan negosiasi.
Sejauh ini, katanya, Jepang berada di garis depan sebagai negara yang siap bernegosiasi, dan Gedung Putih mengharapkan banyak negara lain akan mengikuti.
“Saya pikir Anda akan melihat beberapa negara besar dengan defisit perdagangan yang besar segera maju. Jika mereka datang dengan proposal yang solid, saya pikir kita bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus,” terang Bessent.
Ia juga mengatakan bahwa sekitar 70 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan, tetapi China bersikukuh akan “berjuang sampai akhir” dan telah memberlakukan tarif sebesar 34% terhadap produk-produk AS.
Sebagai balasan, Presiden Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap impor dari China jika tarif itu tidak dicabut.
Pada tahun 2024, AS mencatat defisit perdagangan hampir 300 miliar dolar dengan China, atau sekitar sepertiga dari total ketidakseimbangan perdagangan negara itu.
Melalui tarif ini, Trump berharap bisa membuka lebih banyak pasar bagi produk Amerika dan membawa kembali operasi manufaktur ke AS.
Namun, pemerintahan ini tidak hanya fokus pada tarif murni dari negara lain, melainkan juga hambatan nontarif seperti manipulasi mata uang, pajak pertambahan nilai (VAT) di Eropa, dan metode lainnya yang menurut Gedung Putih merusak prinsip perdagangan yang adil. (Red)
Sumber: detikcom
Komentar