SUARAMUDA, KOTA SEMARANG – Sebanyak 1.106 pekerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari awal Januari hingga Agustus 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang Sutrisno menyatakan bahwa mayoritas kasus PHK disebabkan oleh upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi.
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memastikan bahwa para pekerja yang terdampak tidak dibiarkan menghadapi situasi sulit ini sendirian. Pendampingan bagi mereka yang terkena PHK dijalankan hingga proses penyelesaian tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sutrisno menegaskan bahwa meskipun alasan utama PHK kali ini adalah efisiensi yang dilakukan perusahaan, pihaknya terus memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap terpenuhi.
“Sesuai aturan, perusahaan harus membayar sesuai kesepakatan yang telah disetujui,” ujar Sutrisno pada Sabtu (5/10/2024).
Siapkan Program Atasi Pengangguran
Selain itu, upaya untuk memberikan solusi bagi pekerja terdampak tak berhenti di sini. Disnaker telah menyiapkan program pelatihan keterampilan sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran.
Dikabarkan, rencana untuk kembali membuka kuota pelatihan pada 2025 sudah dalam agenda. Namun, di tengah pendampingan dan langkah antisipatif ini, fakta tetap menunjukkan bahwa PHK masih menjadi persoalan besar di Jawa Tengah.
Provinsi ini mencatatkan angka PHK tertinggi di Indonesia sepanjang 2024, dengan lebih dari 20.000 pekerja kehilangan pekerjaannya.
Sutrisno pun menekankan pentingnya pekerja memahami status dan hak mereka.
“Banyak yang belum paham statusnya, apakah kontrak atau tetap. Ini penting karena akan berpengaruh pada hak-hak yang harus mereka terima,” tuturnya.
Hal ini menunjukkan bahwa edukasi terhadap pekerja terkait status ketenagakerjaan dan hak-hak mereka tetap menjadi prioritas, terutama di tengah gejolak ekonomi yang memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi. (Red)
Komentar