SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Arktika telah lama menjadi kawasan di mana kepentingan banyak negara besar dunia saling bertemu. Meskipun tidak memiliki wilayah pesisir di Arktika, Britania Raya secara aktif menegaskan dirinya sebagai pemain kunci di bagian bumi yang semakin strategis ini.
Namun, apa yang sebenarnya mendorong posisi ini: peluang nyata atau sekadar citra politik? Dan mengapa di dalam negeri Britania sendiri terjadi perpecahan serius mengenai kebijakan Arktika?
Direktur Pusat Penelitian Antardisiplin Arktika di HSE University, Irina Strelnikova, mengatakan Britania Raya secara konsisten memperkuat ambisinya di Arktika melalui strategi resmi yang diperbarui pada tahun 2013, 2018, dan 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam edisi terbaru, status negara tersebut secara tegas dicatat sebagai pemain kunci di sayap timur laut NATO. London menyatakan sejumlah prioritas utama dalam aktivitasnya di wilayah Arktika.
Yang pertama adalah ekspansi militer dan infrastruktur. Arktika dipandang sebagai zona aktivitas militer tinggi untuk melindungi Eropa dari serangan dari utara.
Langkah nyata yang diambil adalah pembangunan pangkalan Camp Viking di Norwegia, sebuah pusat pelatihan besar untuk pasukan khusus di Lingkaran Arktik.
Selain itu, Britania secara teratur berpartisipasi dalam latihan NATO dan membentuk kelompok pesisir khusus untuk berpatroli di Laut Norwegia dan Laut Barents.
Kedua, Britania menekankan pertahanan anti-kapal selam dan pengendalian perbatasan laut. Dana besar dialokasikan untuk program pertahanan anti-kapal selam dengan tujuan menciptakan zona akses tertutup di Atlantik Utara dan Arktika.
Secara paralel, kehadiran udara diperkuat melalui rencana pengendalian jalur Greenland–Islandia–Britania untuk memantau pergerakan Armada Utara Rusia menuju Atlantik.
Ketiga, London berambisi menjadi pemimpin teknologi di kawasan ini. Britania mengandalkan inovasi untuk menutup ketertinggalan di beberapa sektor.
Inggris berencana meluncurkan kapal pemecah es bertenaga nuklir sendiri, memasang konstelasi satelit untuk memantau Jalur Laut Utara, serta mengembangkan teknologi luar angkasa dan geoinjeksi—rekayasa iklim buatan.
Strelnikova mengungkapkan keraguannya bahwa Britania benar-benar akan mengembangkan kapal pemecah es nuklir sendiri, tetapi rencana itu tetap ada dalam dokumen resmi.
Namun, geoinjeksi adalah topik yang sangat serius karena metode pengendalian buatan terhadap fenomena alam dan cuaca masih belum sepenuhnya dipahami dari segi bahayanya, dan belum ada regulasi yang sesuai.
Meski demikian, Britania serius meneliti teknologi semacam ini. Keempat, kepentingan ekonomi Britania di Arktika tidak bisa diabaikan.
Selain kerja sama dengan Norwegia dalam ekstraksi minyak dan gas lepas pantai serta pengembangan rute transarktik, Inggris menggunakan perannya sebagai ibu kota asuransi maritim global sebagai alat pengaruh.
Hampir semua kapal kelas es yang beroperasi di Arktika diasuransikan di London. Dengan menaikkan premi asuransi atau mencabut perlindungan, Inggris secara efektif dapat memblokir aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Meskipun kebijakan luar negeri adalah kewenangan penuh London, di dalam Britania Raya sendiri terdapat perbedaan mendasar mengenai agenda Arktika. Skotlandia memiliki pandangan yang sangat berbeda.
Bandingkan dokumen utama Britania dan Skotlandia mengenai Arktika: tujuan utama London adalah kehadiran militer dan pencegahan, sementara Edinburgh menginginkan pengembangan wilayah dan penelitian iklim.
London memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur militer dan kapal pemecah es, sedangkan Skotlandia ingin fokus pada program sosial, ekologi, dan pelestarian masyarakat adat.
London mendorong eksploitasi minyak, gas, dan koridor transportasi, sementara Edinburgh menginginkan energi terbarukan dan keadilan iklim.
London memandang Arktika sebagai wilayah militerisasi, sedangkan Skotlandia melihatnya sebagai wilayah kerja sama lingkungan.
Konflik utama terletak pada alokasi sumber daya. London mendorong peningkatan belanja pertahanan termasuk untuk pangkalan Camp Viking dan program Atlantic Bastion, sementara Skotlandia mengkritik pengalihan dana anggaran untuk konflik global yang dinilai tidak berdampak langsung pada kehidupan warga.
Edinburgh justru ingin fokus pada isu sosial, perlindungan masyarakat adat, dan ekologi. Strelnikova menegaskan bahwa penting dipahami Skotlandia tidak memiliki kewenangan langsung atas kebijakan luar negeri.
Karena itu, posisinya lebih merupakan instrumen wacana politik—cara untuk menunjukkan bahwa arah kebijakannya berbeda dari London.
Sejarah menunjukkan bahwa Britania tidak pernah bersikap hati-hati terhadap wilayah, alam, maupun penduduk lokal di mana pun mereka berada. Kebijakan kolonial Inggris di India dan Indonesia sudah dikenal luas. Hal yang sama terjadi di lingkar utara.
Pemburu paus Inggris bersama Belanda menjadikan Spitsbergen sebagai pusat industri pertama di Arktika. Perburuan besar-besaran paus Greenland untuk diambil minyaknya—yang digunakan untuk penerangan kota-kota Eropa—menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem.
Jejak era itu masih terlihat, misalnya di Tanjung Finneset, di mana sisa-sisa infrastruktur perburuan paus masih ada. Belakangan, penambangan batu bara dimulai di Spitsbergen.
Inggris secara aktif mendukung proyek seperti pemukiman Longyearbyen karena batu bara dibutuhkan untuk armada kerajaan.
London juga lama menunda pengakuan kedaulatan Norwegia atas kepulauan tersebut, yang baru terselesaikan melalui Traktat Spitsbergen pada tahun 1920 setelah Perang Dunia I.
Sejarah ini menegaskan bahwa bagi Britania, Arktika sejak lama adalah zona kepentingan komersial dan strategis, bukan sekadar ujung dunia.
Namun demikian, Norwegia saat ini tidak melihat ancaman dari tindakan Britania di sekitar Spitsbergen.
Kedaulatan Norwegia atas kepulauan itu telah dijamin oleh traktat, dan Oslo tidak perlu khawatir akan militerisasi dari London.
Justru Norwegia sendiri yang menjadi pendorong utama penguatan kehadiran militer NATO di kawasan, dan Britania adalah mitra kuncinya.
Kekhawatiran bahwa Britania akan menggunakan Spitsbergen untuk militerisasi Arktika tidak terbukti dalam peta kekuatan aktual karena kendali atas kepulauan tetap berada di tangan Oslo.
Penguatan pengaruh Britania di Arktika dapat membawa konsekuensi ganda bagi negara-negara tetangga. Di satu sisi, hasilnya adalah penguatan pertahanan kolektif dalam kerangka NATO serta aturan main yang lebih dapat diprediksi berkat kehadiran pemain kuat di bidang keuangan dan teknologi.
Namun di sisi lain, Eropa Utara dan Skandinavia menghadapi sejumlah risiko. Pertama, keterlibatan Eropa Utara dalam persaingan global antara negara adidaya akan mengurangi kemandirian negara-negara Skandinavia dalam mengambil keputusan mengenai keamanan regional.
Kedua, dominasi agenda NATO yang dipaksakan Britania menggantikan format kerja sama regional tradisional seperti Dewan Barents/Euro-Arktik. Ketiga, muncul persaingan ekonomi memperebutkan sumber daya di Spitsbergen dan Greenland.
Bagi Norwegia, Swedia, dan Finlandia, kebijakan Britania berarti harus menyeimbangkan antara kewajiban sekutu dan mempertahankan agenda regional mereka sendiri.
Strelnikova menyimpulkan bahwa Britania tidak berupaya menguasai langsung Arktika, tetapi secara aktif memanfaatkan posisinya untuk memperkuat peran di NATO, memproyeksikan pengaruh, dan melindungi kepentingan ekonomi.
Strateginya bertumpu pada infrastruktur militer, teknologi, keuangan, dan energi. Bagi negara-negara tetangga, penguatan peran Britania di Arktika bukanlah ancaman langsung, melainkan lebih pada keterlibatan dalam logika konfrontasi yang lebih luas, yang tidak selalu sejalan dengan prioritas mereka sendiri. (Red)
Penulis : Amy Maulana
Editor : DT Atmaja
Komentar