Soal Rompi ‘Putra Mulyono’ Kaesang, ICW Membalas dengan Kaos ‘Korban Mulyono’

- Penulis

Sabtu, 28 September 2024 - 01:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAMUDA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum lama ini diketahui mengenakan rompi bertuliskan ‘Putra Mulyono’ saat blusukan ke Tangerang, Banten (detik.com, 26/9/2034).

Merespon ‘gimmick’ Kaesang itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa gimmick yang dilakukan Kaesang bertujuan ingin menyerang balik para pihak yang selama ini mencemooh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira itu bagian dari cara Kaesang menyerang balik pihak-pihak yang selama ini mencemooh Presiden Jokowi karena apapun Mulyono itu adalah nama kecil Jokowi yang sudah lazim diketahui oleh publik,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (25/9/2024), seperti dilansir detik.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun berbeda dengan Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga tersebut justru membalas gestur anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketum PSI, Kaesang Pangarep dengan kritikan.

Baca Juga :  Kampus Jateng Masih Lokal? Begini Cara Naik Level dan Masuk Jejaring Kampus China

Kritikan ICW

ICW mengkritik gestur Kaesang tersebut dengan menjual kaos bertuliskan ‘Korban Mulyono’ dilengkapi desain peta Indonesia berwarna merah muda.

Koordinator Divisi Penggalangan Dukungan Publik Sigit Wijaya menjelaskan penjualan kaus itu untuk melawan gestur Kaesang yang dinilai meremehkan kritik publik.

“Yang dilakukan Kaesang sepertinya ingin mengolok-olok kritik yang dilakukan publik, dan terkesan “arogan” dengan mengenakan rompi bertuliskan “Putra Mulyono” untuk melawan kritik publik,” kata Sigit, seperti diberitakan CNNIndonesia.com, Jumat (27/9/2024) kemarin.

Sigit menegaskan penjualan kaus tersebut sekaligus sebagai pengingat bahwa Jokowi melalui ragam kebijakannya telah menyengsarakan rakyat.

Baca Juga :  Pemprov Jateng Upayakan Transportasi Massal Terintegrasi di 35 Kabupaten/ Kota

Ia menyinggung sejumlah produk Undang-undang di bawah kepemimpinan Jokowi yang justru membuat kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia memburuk.

“Tidak tanggung-tanggung satu Indonesia harus menanggung akibatnya. UU KPK, UU Tenaga Kerja, UU Minerba, dan upaya merevisi berbagai UU,” ujar Sigit.

“Bahkan terkesan seperti “memanfaatkan” berbagai putusan untuk menguntungkan koleganya. Seperti permisif pada upaya-upaya yang merusak tatanan demokrasi kita,” sambungnya.

Sigit menegaskan hasil penjualan kaos itu sepenuhnya bukan dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun organisasi. Sigit menyebut seluruh hasil penjualan kaos akan digunakan untuk menjalankan program ICW yang mendorong partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. (Red)

 

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Panjat Tebing Indonesia Naik Kelas! Putra Tri Ramadani Raih Emas Dunia Pertama
Kala MBG Digoyang Demo, Kantor BGN Disegel: yang Kenyang Anak atau Masalahnya?
Prabowo Bilang RI Salah Arah Sejak 1990-an, Masak sih? Netizen Langsung Cek Google Maps Nasional!
Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Suap Bea Cukai, Gara-Gara iPhone 17 yang Tak Jadi ‘Pulang Kampung’
Kampung Wisata Jangan Jadi Proyek Pariwisata Elitis, Warga Jogja Harus Menjadi Pemilik Utama
Sangat Prihatin! 39 Daerah Tak Mampu Gaji PPPK
Korupsi MBG, Apakah Dadan Benar-benar Ditahan?
Kasus Ledakan Bom di Biak: Warisan Berbahaya Perang Dunia II dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:57 WIB

Kala MBG Digoyang Demo, Kantor BGN Disegel: yang Kenyang Anak atau Masalahnya?

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:06 WIB

Prabowo Bilang RI Salah Arah Sejak 1990-an, Masak sih? Netizen Langsung Cek Google Maps Nasional!

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:46 WIB

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Suap Bea Cukai, Gara-Gara iPhone 17 yang Tak Jadi ‘Pulang Kampung’

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:07 WIB

Kampung Wisata Jangan Jadi Proyek Pariwisata Elitis, Warga Jogja Harus Menjadi Pemilik Utama

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:50 WIB

Sangat Prihatin! 39 Daerah Tak Mampu Gaji PPPK

Berita Terbaru