Lagi dan Lagi! Bupati Pemalang Tertangkap OTT KPK

Baru menjabat sejak Februari 2025, Anom Widiyantoro diamankan KPK dalam operasi senyap. Dugaan kasusnya masih dirahasiakan

- Penulis

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

SUARAMUDA.NET, PEMALANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah.

Kali ini, giliran Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang diamankan dalam operasi senyap yang berlangsung pada Selasa (28/7).

Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus dugaan korupsi sepanjang 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hingga akhir Juli, tercatat sudah 11 kepala daerah diamankan KPK melalui OTT dengan berbagai modus, mulai dari suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.

Baca Juga :  Kerja Sama dengan Kerajaan Inggris, Pemerintah Sumut Komitmen Kendalikan Emisi Karbon Wujudkan Transportasi Berkelanjutan di Wilayah Mebidang

Anom Widiyantoro merupakan bupati hasil Pilkada Serentak 2024. Ia terpilih bersama wakilnya, Nurkholes, dan resmi dilantik pada 6 Februari 2025. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto seperyi dilansir CNN Indonesia, Rabu (29/7) membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang.

“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (29/7).

Baca Juga :  Tanggul Raksasa Pantura: Prabowo Bentuk “Super Team” Jaga Laut Jawa!

Meski demikian, KPK belum mengungkap perkara yang menjerat Anom Widiyantoro. Fitroh juga belum merinci siapa saja pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

“Lebih detailnya ke jubir,” katanya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ziarah Hari Brimob di Semarang, Perjuangan Usulkan Komandan Polisi Istimewa Jadi Pahlawan Nasional Berlanjut
Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Tiongkok! FGD Sino-Nusantara Institute di Semarang Dorong Transfer Teknologi dan Investasi Berkualitas
Berita ini 28 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:47 WIB

Ziarah Hari Brimob di Semarang, Perjuangan Usulkan Komandan Polisi Istimewa Jadi Pahlawan Nasional Berlanjut

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WIB

Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!

Senin, 9 November 2026 - 19:00 WIB

DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III

Berita Terbaru

Rutinitas santri di pesantren. (Gambar: pinterest)

OPINI

Menatap Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi Pesantren

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:23 WIB