SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan hingga 200 juta rekening bank baru untuk masyarakat. Program ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih langsung, cepat, dan transparan. Namun, rencana tersebut justru memunculkan pertanyaan dari DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah menjelaskan lebih detail alasan di balik target 200 juta rekening tersebut.
Pasalnya, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikutipnya menunjukkan jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening atau unbanked pada 2026 sekitar 15,3 juta orang. Angka itu tentu jauh di bawah target 200 juta rekening.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini,” kata Azis kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2026).
Jangan Sampai Buka Rekening, Tapi Orangnya Sudah Punya
Menurut Azis, penggunaan rekening bank untuk mempercepat penyaluran bansos pada dasarnya bisa mendukung ketepatan distribusi bantuan. Tetapi, skala program tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan adanya potensi rekening ganda jika rekening baru diberikan kepada warga yang sebenarnya sudah memiliki rekening bank.
Bukannya memperluas inklusi keuangan, kondisi tersebut justru bisa membuat jumlah rekening pasif atau dormant bertambah.
“Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah diminta membuka secara jelas dasar perhitungan target 200 juta rekening, termasuk siapa saja kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Ada Anggaran Rp11 Triliun
Bukan cuma soal jumlah rekening. DPR juga menyoroti anggaran yang disiapkan pemerintah. Pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening bagi hingga 200 juta masyarakat. Anggaran tersebut disiapkan melalui APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah memang menargetkan pembukaan sekitar 200 juta rekening.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
Dalam rencana tersebut, warga yang telah memiliki KTP akan mendapatkan rekening secara otomatis melalui mekanisme yang masih dibahas pemerintah bersama pihak terkait.
Rekening Bukan Tujuan Akhir
Bagi Azis, yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak rekening yang berhasil dibuat. Pemerintah juga perlu memastikan data penerima bansos benar-benar akurat, NIK valid, dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus diperbarui.
Sebab, rekening hanyalah alat. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang menerima bantuan, apakah orang tersebut memang berhak, dan apakah bantuan benar-benar sampai tepat sasaran.
Di sinilah perdebatan soal 200 juta rekening menjadi menarik. Pemerintah ingin memperluas akses keuangan sekaligus membuat penyaluran bansos lebih langsung.
Sementara DPR meminta agar target tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar mengejar angka besar. Ujungnya, publik tentu menunggu satu hal: seberapa efektif program ini membantu masyarakat, bukan sekadar seberapa banyak rekening yang berhasil dibuka. (Red)
Komentar