SUARAMUDA.NET, BONDOWOSO — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bondowoso, Selasa (10/11/2026).
Melalui gerakan bertajuk November Bergerak, PMII menyuarakan lima persoalan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun DPRD.
Mengusung tema “Merawat Ingatan, Menyalakan Api Biru Pergerakan”, massa aksi melakukan long march sekitar satu kilometer menuju Kantor DPRD Bondowoso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan mereka membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, pendidikan, pelestarian cagar budaya, penanganan banjir, hingga pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem.
Massa aksi kemudian ditemui langsung oleh Ketua DPRD Bondowoso bersama beberapa anggota DPRD. Dalam pertemuan tersebut, PMII menyampaikan kritik sekaligus mendesak legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“DPRD ini wakil rakyat, bukan wakil partai. Jangan sampai persoalan yang sudah berkali-kali disuarakan masyarakat justru tidak diketahui oleh wakilnya sendiri,” demikian kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan di Kecamatan Taman Krocok. PMII memberikan kartu merah terhadap pengelolaan TPA tersebut setelah melakukan peninjauan lapangan pada 9 November 2026.
Mereka menyoroti penumpukan sampah dan praktik pembakaran sampah yang asapnya berpotensi mengganggu kualitas udara serta kesehatan masyarakat sekitar.
PMII mendesak Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mencari solusi konkret. Mereka juga mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kualitas Udara sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“TPA Paguan harus menjadi perhatian serius. Persoalan sampah dan pembakaran yang berdampak terhadap kualitas udara tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian,” demikian rumusan sikap PMII terkait tuntutan pertama.
Selain itu, PMII kembali menagih tindak lanjut program sekolah gratis melalui pemasangan informasi atau plakatisasi di lingkungan sekolah.
Persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam diskusi akademik pada 12 Juli 2026 yang melibatkan unsur DPRD, akademisi, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan aktivis PMII.
Dalam aksi 10 November, Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto menyampaikan bahwa pihaknya akan merencanakan realisasi plakatisasi sekolah gratis pada Maret 2027. PMII menilai komitmen tersebut harus dikawal agar tidak berhenti sebatas rencana.
“Pemasangan informasi sekolah gratis ini penting supaya orang tua dan peserta didik mengetahui haknya. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bahwa sekolah gratis, kemudian masih terbebani pungutan yang tidak semestinya,” demikian substansi tuntutan PMII mengenai pendidikan.
Persoalan ketiga adalah penolakan terhadap alih fungsi kawasan peninggalan megalitikum di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, yang diduga akan digunakan untuk pembangunan peternakan ayam petelur skala industri.
Berdasarkan hasil peninjauan kader PMII pada 9 November 2026, ditemukan pembangunan tembok atau pagar di kawasan tersebut.
PMII menilai peninggalan megalitikum merupakan warisan sejarah dan identitas kebudayaan Bondowoso yang harus dilindungi. Terlebih, daerah ini memiliki lebih dari 1.400 peninggalan megalitikum. Mereka juga menyoroti kondisi batu kenong yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad menyampaikan bahwa kewenangan terkait situs tersebut berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyatakan persoalan itu akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi.
PMII juga mengangkat persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Bondowoso. Mereka mendesak DPRD bersama BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan serta sistem penanggulangan banjir.
“Penanganan banjir jangan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi penyebabnya dan menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” demikian substansi tuntutan PMII terkait persoalan banjir.
Tuntutan kelima berkaitan dengan realisasi janji politik pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1.
PMII mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, terdapat 104.368 jiwa yang masuk kategori Desil 1 di Bondowoso per Agustus 2026.
PMII menegaskan bahwa janji politik kepada masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang memiliki kepastian hukum dan dapat dirasakan manfaatnya.
Mereka juga mengkritik lemahnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap dinamika persoalan yang sebelumnya telah disuarakan mahasiswa.
Melalui November Bergerak, PC PMII Bondowoso menegaskan bahwa aksi demonstrasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Lima persoalan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
PMII berharap DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta memastikan setiap persoalan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sebab, mencintai daerah bukan hanya dengan merayakan kemajuannya, tetapi juga berani mengkritik dan memperjuangkan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat. (Red)
Komentar