Oleh: Setia Pramudita SingShia
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah lama mengemban misi ganda: menjadi pusat pendalaman ilmu agama sekaligus benteng moral dalam membentuk karakter bangsa. Namun, kredibilitas yang dibangun selama berabad-abad kini menghadapi ujian serius.
Maraknya kasus kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, yang melibatkan oknum di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan telah memicu krisis kepercayaan publik. Persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kasus individual semata, tetapi perlu dilihat sebagai peringatan atas lemahnya sistem perlindungan di lingkungan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Catatan Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berbasis keagamaan, khususnya pesantren, menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi dalam pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Temuan tersebut diperkuat oleh laporan pemantauan perlindungan anak di satuan pendidikan keagamaan dari KPAI (2023), yang menunjukkan bahwa persoalan kekerasan membutuhkan perhatian serius dan penanganan sistematis.
Krisis kepercayaan yang melanda pesantren tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola internal. Otoritas keagamaan yang terpusat pada figur pengasuh atau kiai dalam sejumlah kasus dapat melahirkan struktur hierarki yang timpang.
Dalam perspektif sosiologi keagamaan, doktrin ketaatan santri terkadang diinterpretasikan dan diinternalisasi secara berlebihan sehingga menempatkan figur otoritas pada posisi yang seolah tidak tersentuh kritik (Rahman, 2024).
Ketika ketaatan religius tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas institusional, terbuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran atau tindak kekerasan, penyelesaian internal berpotensi lebih mengutamakan kompromi tertutup dengan dalih menjaga nama baik lembaga atau kesakralan tradisi.
Cara pandang defensif semacam ini justru kontraproduktif. Menutupi kasus bukan hanya mencederai keadilan bagi korban, tetapi juga memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Krisis legitimasi semakin terasa ketika publik melihat kesenjangan antara nilai-nilai luhur agama yang diajarkan di ruang kelas dan lemahnya sistem perlindungan santri di lingkungan asrama (Cakra Wikara Indonesia, 2022).
Tradisi Tidak Boleh Menjadi Tameng Kekerasan
Mempertahankan status quo dengan berlindung di balik tradisi bukanlah jalan keluar. Sebaliknya, sikap tersebut berpotensi memperburuk krisis kepercayaan dan melemahkan legitimasi pesantren di mata masyarakat.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, pesantren perlu melakukan transformasi tata kelola secara menyeluruh. Demokratisasi manajemen menjadi salah satu langkah awal. Pengelolaan pesantren tidak seharusnya berlangsung secara tertutup atau bertumpu sepenuhnya pada satu figur.
Perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara fungsi pengasuhan spiritual-keagamaan dan manajemen administrasi operasional, disertai transparansi keuangan serta mekanisme pengawasan eksternal (Arnez & Nisa, 2024).
Selain pembenahan manajemen, penerapan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan santri juga menjadi kebutuhan mendesak. Pesantren harus memiliki aturan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mencakup kode etik pengasuh, kanal pengaduan yang aman dan anonim, serta protokol pendampingan yang berpihak kepada korban.
Pembenahan tersebut perlu disertai rekonstruksi relasi kuasa yang lebih sehat. Konsep takzim kepada guru harus ditempatkan secara proporsional agar tidak bergeser menjadi ketundukan mutlak yang membungkam keberanian santri untuk menyampaikan keberatan.
Santri harus memiliki pemahaman bahwa menghormati kiai dan pengasuh bukan berarti membenarkan segala tindakan. Mereka tetap memiliki hak untuk mengenali, menolak, dan melaporkan segala bentuk kekerasan maupun penyalahgunaan wewenang.
Reformasi untuk Menjaga Masa Depan Pesantren
Krisis legitimasi bukanlah akhir dari perjalanan pesantren. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi alarm untuk mengevaluasi sistem yang selama ini berjalan dan menyesuaikannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Pesantren perlu membuktikan bahwa keluhuran tradisi masa lalu dapat berjalan harmonis dengan tuntutan modernitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi setiap santri.
Reformasi tata kelola bukan berarti menghilangkan identitas pesantren atau meruntuhkan kewibawaan kiai. Justru pembenahan diperlukan agar nilai-nilai luhur pesantren tetap terjaga dan tidak tercoreng oleh tindakan segelintir oknum.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui slogan, klarifikasi, atau pembelaan terhadap nama baik lembaga. Kepercayaan hanya dapat tumbuh ketika pesantren berani membuka diri, menindak setiap pelanggaran, melindungi korban, dan membangun sistem pendidikan yang aman.
Pesantren memiliki tanggung jawab besar untuk tetap menjadi pusat pendidikan agama sekaligus ruang tumbuh yang bermartabat bagi generasi muda. Sebab, menjaga kehormatan pesantren tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan santri.
Di sinilah urgensi reformasi pesantren menemukan maknanya: bukan untuk meninggalkan tradisi, melainkan memastikan tradisi tetap hidup bersama keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. (Red)
Komentar