Oleh: Astrid Astuti
Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Bayangkan situasi di mana seorang ibu hamil di sebuah pulau kecil tiba-tiba mengalami perdarahan pada malam hari. Keluarganya panik mencari bantuan, sementara fasilitas kesehatan yang dapat menangani keadaan darurat berada di pulau lain.
Perahu mungkin tidak tersedia, cuaca bisa berubah kapan saja, dan perjalanan ke rumah sakit memakan waktu berjam-jam. Dalam situasi seperti ini, keselamatan ibu tidak hanya bergantung pada keterampilan tenaga medis, tetapi juga pada kondisi laut yang harus dilalui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ilustrasi ini menunjukkan situasi yang memerlukan perhatian serius di negara kepulauan seperti Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam layanan kesehatan, masih terdapat perempuan yang mengalami kesulitan geografis saat memerlukan bantuan selama masa kehamilan dan persalinan.
Mengapa lokasi tempat tinggal seorang wanita masih bisa mempengaruhi peluangnya mendapatkan layanan kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa?
Ketika Jarak Menjadi Persoalan Keselamatan
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 melaporkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia mencapai 144 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencatat 189 per 100.000 kelahiran hidup.
Namun, meskipun ada perbaikan secara nasional, tidak semua daerah merasakan kondisi yang serupa. Di kawasan Jawa–Bali, angka kematian ibu tercatat 114 per 100.000 kelahiran hidup, sementara di Sulawesi angkanya mencapai 214. Bahkan, di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, angka tersebut mencapai 317 per 100.000 kelahiran hidup.
Perbedaan ini tidak bisa langsung dianggap sebagai hasil dari kondisi geografis semata. Ada banyak faktor yang berperan dalam kematian ibu, seperti kualitas layanan, kondisi sosial ekonomi, penyakit yang menyertai, dan kesiapan sistem rujukan.
Namun, ketidakmerataan ini mengindikasikan bahwa pemerataan keselamatan maternal masih merupakan tugas besar yang harus diselesaikan.
Pada bulan April 2025, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengisahkan pengalaman seorang ibu dari Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, yang harus melakukan perjalanan sekitar delapan jam dengan perahu ke Kupang untuk mendapatkan layanan persalinan dari dokter spesialis kandungan.
Pengalaman semacam itu menunjukkan bahwa bagi beberapa komunitas di kepulauan, mengakses layanan kesehatan lanjutan bukanlah hal yang mudah.
Kehamilan Berisiko Tidak Bisa Menunggu Laut Tenang
Preeklamsia, perdarahan, anemia berat, serta berbagai komplikasi kehamilan lainnya membutuhkan penanganan yang sesuai. Beberapa kondisi dapat dengan cepat berubah menjadi situasi darurat yang mengancam keselamatan ibu dan janin.
Dalam bidang kebidanan, terdapat masalah berupa penundaan dalam membuat keputusan untuk mencari bantuan, penundaan dalam mencapai fasilitas kesehatan, serta penundaan dalam mendapatkan penanganan yang tepat setelah tiba di fasilitas tersebut.
Ketiga jenis keterlambatan ini bisa menjadi lebih kompleks di daerah kepulauan. Meskipun keluarga mungkin sudah mengenali tanda-tanda bahaya dan bidan telah membuat keputusan rujukan yang tepat, transportasi laut tidak selalu tersedia.
Masalah keselamatan ibu tidak dapat diatasi hanya dengan menyarankan ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilan. Meskipun pemeriksaan antenatal sangat penting, tanpa adanya sistem rujukan yang dapat dipercaya, deteksi risiko mungkin tidak diikuti dengan bantuan yang tepat waktu.
Kesiapan sebelum komplikasi muncul sangat penting untuk keselamatan ibu, bukan hanya bertindak setelah situasi memburuk.
Filsafat Ilmu dan Keadilan di Benua Maritim Indonesia
Dari perspektif filsafat ilmu, isu ini mencakup pertanyaan inti mengenai kaitan antara pengetahuan, nilai, dan tanggung jawab manusia.
Dari sudut pandang ontologi, kehamilan dengan risiko tinggi di daerah kepulauan adalah masalah kesehatan yang melibatkan kondisi biologis ibu serta lingkungan sosial dan geografis di mana ia tinggal.
Dari sudut pandang epistemologi, ilmu kebidanan telah menyediakan wawasan tentang deteksi dini komplikasi, pemeriksaan kehamilan, penanganan awal, dan sistem rujukan. Meski demikian, wawasan tersebut harus diubah menjadi layanan yang benar-benar dapat diakses oleh masyarakat.
Di sisi lain, dari sudut pandang aksiologis, keberhasilan dalam bidang ilmu kesehatan tidak semata-mata dinilai dari perkembangan teknologi atau jumlah fasilitas yang didirikan. Ilmu tersebut harus memberikan manfaat yang merata, termasuk bagi perempuan yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan.
Dari sudut pandang Benua Maritim Indonesia, laut seharusnya dilihat sebagai penghubung kehidupan antara pulau-pulau, bukan sebagai alasan untuk menganggap ketimpangan pelayanan sebagai hal yang wajar.
Pembangunan maritim mencakup lebih dari sekadar pelabuhan, perikanan, dan perdagangan. Keberhasilan pembangunan manusia di negara kepulauan juga diukur dari keselamatan perempuan yang tinggal di pulau-pulau kecil.
Bidan Tidak Boleh Berjuang Sendirian
Dalam kapasitasnya, bidan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kehamilan yang berisiko, memberikan informasi mengenai tanda-tanda bahaya, melakukan pemantauan, serta mengatur rujukan sesuai dengan wewenangnya. Namun, tidak adil jika tanggung jawab untuk menyelamatkan ibu hanya dibebankan kepada bidan.
Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan transportasi rujukan laut yang memadai, sistem komunikasi darurat, pendanaan transportasi, serta koordinasi antara Puskesmas, fasilitas persalinan, dan rumah sakit rujukan.
Untuk ibu yang memiliki risiko tinggi, penting untuk memperkuat perencanaan persalinan sejak masa kehamilan. Salah satu opsi bagi ibu yang tinggal jauh dari rumah sakit adalah rumah tunggu kelahiran yang berlokasi dekat dengan fasilitas rujukan, dengan tetap memperhatikan kondisi medis dan kebutuhan keluarga.
Layanan kesehatan bergerak, peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, dan telekonsultasi dapat memperluas akses. Meski demikian, teknologi tidak boleh dilihat sebagai pengganti tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, atau transportasi darurat.
Masyarakat harus turut serta. Keluarga, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat bisa berkontribusi dalam menyediakan dukungan transportasi, pendampingan saat persalinan, serta menyusun rencana untuk situasi darurat.
Keselamatan Ibu Tidak Boleh Ditentukan oleh Kode Pos
Indonesia dapat merasa bangga dengan ribuan pulau dan kekayaan laut yang melimpah. Meski demikian, kebanggaan sebagai negara maritim harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang tinggal di sana.
Di pulau terpencil, seorang ibu berhak mendapatkan pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman setara dengan ibu yang tinggal di pusat kota.
Keselamatan maternal harus diakui sebagai elemen krusial dalam pembangunan maritim, dan tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata.
Walaupun laut dapat memisahkan daratan, seharusnya tidak menghalangi seorang ibu dari haknya untuk hidup dan melahirkan dengan aman. (Red)
Komentar