Oleh: Ahmad Syaifuddin Zuhri, Direktur Sino-Nusantara Institute; Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sebuah kehormatan. Sino-Nusantara Institute, satu-satunya think-tank dari Indonesia, yang fokus pada isu Indonesia-Tiongkok dan yang relevan. Diundang otoritas pusat IDCPC RRT dalam Seminar Internasional “China, from Theory and Practice in Alleviation Poverty”, 8-9 Juli 2026 di Yinchuan, ibukota Wilayah Otonomi Khusus Ningxia Hui.
Bersama ratusan peserta dalam satu forum dengan 35 negara untuk melihat dan belajar bersama bagaimana Tiongkok memberantas kemiskinan ekstrem yang sukses pada 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama program pengentasan kemiskinan China menyasar standar pedesaan, memastikan kecukupan pangan, pakaian, serta akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Untuk mendukung Infrastruktur, pemerintah menginvestasikan triliunan yuan untuk merelokasi warga dari daerah terpencil serta membangun jalan dan perumahan.
Menurut catatan Kementerian Luar Negeri China, langkah ini berkontribusi lebih dari 70% terhadap upaya pengentasan kemiskinan global. Kesuksesan China mengeluarkan lebih dari 800 juta penduduk dari kemiskinan ekstrem diakui dunia dan PBB.
Ini merupakan pencapaian pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, forum di Yinchuan ini penting. Bukan untuk meniru, tapi untuk belajar metode.
Bagi penulis, ini bukan kunjungan pertama di China. Lebih dari 10 tahun penulis keluar-masuk China. Dari Shanghai dan Shenzhen di Timur, hingga Gansu dan Ningxia di Barat. Dari gedung pencakar langit hingga desa pinggiran yang dulu hanya tanah dan debu.
10 tahun lalu, banyak desa di Ningxia dan Gansu masih miskin. Hari ini ada e-commerce desa, PLTS di gurun, dan rumah layak huni.
Mengunjungi langsung wilayah Gansu dan Ningxia. Daerah barat China yang terkenal kondisi alam yang ekstrem. Yang pada era keemasan Jalur Sutra pada ratusan tahun lalu, menjadi salah satu jalur penting dari wilayah barat ke China dan sebaliknya.
Dari pengalaman itu dan forum di Yinchuan, ada pelajaran penting untuk Indonesia yang menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026.
Kondisi Riil Kemiskinan di Indonesia
Berdasarkan data BPS September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Dari jumlah itu, kemiskinan ekstrem – mereka yang pengeluarannya di bawah Rp14.525/kapita/hari – tercatat 4,12 juta orang atau 1,47%. Ini turun signifikan dari 2,06% pada Maret 2024.
Namun tantangan masih besar. Data Kemensos menunjukkan masih ada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat PKH dan 18,8 juta KPM BPNT yang harus terus dijaga agar tidak kembali miskin.
Target pemerintah jelas. Dalam RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan total turun ke 4,5%-5% pada 2029. Ini bukan target mudah. Kita butuh kecepatan, presisi, dan keberlanjutan.
Negara Hadir, Tapi Tidak Menyeragamkan
China di bawah Xi Jinping punya pemikiran “Sosialisme Berkarakteristik China di Era Baru”. Intinya, negara hadir kuat, terencana, dan “tidak ada yang tertinggal”.
Indonesia punya Pancasila. Sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah ruh PKH, BPNT, Makan Bergizi Gratis.
Selama 10 tahun saya lihat kuncinya sama. Negara tidak boleh absen. Tapi juga tidak boleh menyamaratakan.
Alatnya berbeda. Tujuannya sama. Tugas kita bukan meniru. Tapi menyerap metode, lalu adaptasi dengan musyawarah dan gotong royong.
Kecepatan, Karakter Daerah, dan Uji Coba
1970-an Tiongkok sangat miskin. PDB per kapita 110 dolar AS. 1978 reformasi dimulai. 2013-2020 adalah “serangan terakhir”: 98,99 juta orang keluar dari kemiskinan dalam 8 tahun. Kecepatan ini terasa di 5 tahun terakhir. Jalan tol menembus gunung. Internet masuk desa.
Tapi kecepatan itu tidak seragam. Barat dan Timur China beda. Timur seperti Shanghai dan Zhejiang: industri, pelabuhan, ekspor.
Barat seperti Gansu dan Ningxia: kering, pegunungan, rawan bencana, banyak etnis minoritas. Karena itu kebijakannya beda.
Di Gansu, masalahnya tanah tandus. Jawabannya: Relokasi Ekologis Massal, Penghijauan Gurun, Pengairan, PLTS dan PLTB di gurun. Ratusan ribu warga pindah ke kota baru. Lahan tandus jadi pembangkit listrik terbesar.
Di Ningxia, tantangan etnis Hui, yang terkenal etnis terbanyak pemeluk islam di China, adalah wilayah dengan lahan kering. Jawabannya: Industri Halal. E-commerce Goji Berry. Irigasi hemat air.
Lalu ada kebijakan 东西部协作 Dongxibu Xiezuo – Kerja Sama Timur-Barat. Sejak 1996, atau sekarang berjalan selama 30 tahun. Provinsi atau kota besar kaya di Timur “membantu” provinsi atau daerah kabupaten miskin di Barat. Tianjin bantu Gansu. Fujian bantu Ningxia. dan lainnya. Kirim pendampingan, dana, guru, dokter. Tapi disesuaikan karakter lokal.
Satu hal lagi: Pilot Project. Setiap kebijakan baru diuji dulu di 1-2 kabupaten. Dievaluasi. Kalau berhasil baru direplikasi nasional. Tidak langsung ke 1,4 miliar orang.
5 Hal yang Bisa Kita Adaptasi
Pertama, Data Presisi. Sejak 2013 China punya database nasional. Setiap KK miskin punya “kartu identitas”. Tercatat penyebab miskin, bantuan apa, siapa penanggung jawab. Update data tiap bulan. Tidak ada “siram rata”.
Indonesia sudah mulai lewat Regsosek 2022 dan DTKS. Tapi integrasi real-time dan update bulanan seperti di China masih harus dikejar.
Kedua, “One Click System“. Setelah 2020 China buat jaring pengaman. Namanya “Sistem Satu Klik”. Jika ada keluarga sakit berat, PHK, atau gagal panen, cukup “klik” lapor. 7 hari tim verifikasi datang. Jika layak, bantuan darurat, medis, atau pelatihan langsung cair.
Saya lihat sistem ini di Gansu. Tujuannya jelas: cegah “kembali miskin”. Menjaga hasil 8 tahun kerja agar tidak hilang karena satu guncangan.
Indonesia butuh ini. Untuk lindungi 9,9 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT agar tidak jatuh lagi saat ada guncangan ekonomi.
Ketiga, Sesuai Karakter Wilayah. Tidak ada resep tunggal. Gansu menjadi energi baru, relokasi dan wisata gurun. Lalu, Ningxia didesain menjadi kawasan industri halal, pertanian presisi, e-commerce. Sementara, Guizhou, dipetakan menjadi data center dan pariwisata. Semua diputuskan lewat data dan musyawarah desa.
Ini relevan untuk kita. Data BPS menunjukkan kemiskinan tertinggi ada di Papua 24,83%, NTT 19,02%, dan Maluku 15,92%. Jelas Papua beda dengan NTT. NTT beda dengan Kalimantan. Kebijakan harus lahir dari bawah.
Keempat, Peran Masyarakat. Keberhasilan China bukan hanya negara. Jutaan kader partai “turun gunung” tinggal di desa 3-5 tahun.
Tapi masyarakat juga dilibatkan. Ada “Dewan Pengawas Desa”. Ada yang kelola e-commerce.
Di desa pinggiran Ningxia, ibu-ibu PKK jadi admin toko online. Dan bekerja di industri berbasis lokal yang bekerjasama antara petani, peternakan dan pengusaha.
Dijual secara real time di platform online dan mensuplai daerah lain yang bekerjasama dalam Timur-Barat. Tanpa pelibatan warga, program sebesar apapun gagal.
Kelima, Berkelanjutan dan Anti Korupsi. Ini kuncinya. Program kemiskinan di China punya peta jalan 5 dan 10 tahun yang mengikat. Tidak berubah meski ganti pemimpin. Konsisten lintas periode.
Ada 3 tiga penjaga, yakni adanya target yang bersifat mengikat. Bupati gagal capai target, dicopot. Kedua, adanya pengawasan digital. Semua dana bisa dilacak real-time. Dan ketiga, sanksi tegas. Korupsi dana kemiskinan dihukum berat. Tanpa kompromi. Karena itu hasilnya berkelanjutan.
Gerak Bersama: Pemerintah, Masyarakat, dan Akademik.
Satu pelajaran terpenting dari China: “gerak bersama” . Di China, pengentasan kemiskinan bukan kerja satu kementerian. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, sampai Desa bergerak satu komando. Tapi tidak jalan sendiri.
Mereka menggandeng masyarakat, NGO, tokoh masyarakat, dan dunia akademik. Data dan sains jadi dasar. Universitas ditugasi riset: tanaman apa yang cocok di tanah Gansu, model e-commerce apa yang laku di Ningxia. Hasil riset langsung jadi kebijakan.
Kader partai, NGO dan tokoh masyarakat jadi jembatan. Mereka yang mengawasi, menyalurkan, sekaligus mengedukasi warga agar tidak tergantung bantuan.
Di Indonesia kita punya modal yang sama. Bahkan lebih kuat. Pemerintah Pusat buat peta jalan dan anggaran. Pemerintah Daerah yang paham karakter wilayah jadi eksekutor.
Pemerintah Desa dengan Dana Desa Rp71 Triliun tahun 2025 jadi garda depan. NGO dan Tokoh Masyarakat jadi pengawas dan pendamping. Kampus dan Peneliti berbasis data dan sains, buat kebijakan agar tidak trial-error.
Tanpa kolaborasi ini, program sebesar apapun akan jalan di tempat. Dengan kolaborasi ini, 0% kemiskinan bukan mimpi.
Jalan Indonesia: Bagaimana kita adaptasi?
Satu. Membangun “Sistem Satu Klik” versi Indonesia. Menyatukan Regsosek, DTKS, Aduan Dinsos, Call Center 171. Lapor via HP. Verifikasi 7 hari. Bantuan cair. Ini negara hadir cepat. Sesuai sila ke-5.
Dua. Kebijakan sesuai karakter 3T + Pilot Project. Stop pendekatan seragam. Papua Pegunungan: seperti Gansu. Fokus infrastruktur, kesehatan, relokasi dari rawan bencana. NTT: seperti Ningxia. Fokus air, lahan kering, surya, industri halal. Ujicoba. Evaluasi. Kalau berhasil, replikasi ke 10 ribu desa.
Tiga. Gerakkan Ekosistem. Libatkan PKK, Karang Taruna, BUMDes, pesantren, NGO, dan kampus. Bentuk “Tim Percepatan Kemiskinan” di tiap kabupaten. Isinya pejabat, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. Kordinasi, Evaluasi berbasis data.
Empat. Peta Jalan yang Mengikat. Ini PR kita. Buat peta jalan kemiskinan 2025-2045. Jadi kontrak politik nasional. Target dan anggaran jelas. Tidak boleh diubah tiap ganti menteri.
Bangun sistem pengawasan: BPK, KPK, Ombudsman, dan masyarakat. Lacak dana sampai desa. Tegakkan hukum untuk setiap penyalahgunaan. Kemiskinan tidak akan selesai jika dananya bocor di tengah.
Lebih dari 10 tahun keluar masuk di China mengajarkan saya: pembangunan tidak instan. Tapi bisa cepat jika ada arah, data, komitmen, dan keberlanjutan.
China berangkat dari 1970 yang miskin. Kita berangkat dari Pancasila. Gabungkan kecepatan dan presisi dari China.
Karena kemajuan bangsa bukan diukur dari gedung tertinggi. Tapi dari apakah anak di pedalaman bisa sekolah. Ibu bisa berobat. Dan tidak ada lagi yang jatuh ke kemiskinan. Semoga! (Red)
CATATAN: Artikel ini telah tayang di Media Indonesia, Jumat (10 Juli 2026)
Komentar