SUARAMUDA.NET, YOGYAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai alat meraih kekuasaan maupun keuntungan finansial.
Menurut Haedar, pendidikan adalah amanah besar untuk mencerdaskan bangsa, bukan sekadar jalan menuju jabatan atau ladang mencari uang.
“Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang,” tegas Haedar saat menghadiri acara di Bantul, Sabtu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan pesan itu berlaku bagi seluruh pengambil kebijakan pendidikan, mulai dari kepala dinas, menteri, direktur, hingga kepala sekolah.
“Pendidikan itu bukan urusan jabatan dan kekuasaan. Kalau menempatkannya seperti itu, ya keliru,” ujarnya.
Haedar menilai, tantangan dunia pendidikan Indonesia semakin kompleks sehingga dibutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki semangat pengabdian.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah dan perguruan tinggi tidak boleh berubah menjadi institusi yang semata-mata mengejar keuntungan ekonomi.
“Kalau sekolah dan kampus hanya dijadikan jalan mencari uang, nanti bisa dilihat sendiri ujungnya,” katanya.
Karena itu, Haedar mengajak seluruh pihak untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Menurutnya, setiap orang yang mendapat amanah di sektor pendidikan harus memegang tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia juga menyoroti kontribusi Muhammadiyah yang telah lebih dari satu abad membangun pendidikan, bahkan sejak masa sebelum Indonesia merdeka ketika pemerintah belum hadir secara maksimal dalam menyediakan layanan pendidikan.
Di sisi lain, Haedar mengkritik arah pembangunan pendidikan nasional yang kerap berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Akibatnya, program pendidikan sering dimulai dari nol tanpa memiliki peta jalan jangka panjang yang konsisten.
“Kita belum memiliki roadmap yang benar-benar kuat untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.
Meski begitu, Haedar optimistis Indonesia kini mulai memiliki arah yang lebih jelas melalui visi Pendidikan Emas 2045. Ia menilai visi tersebut harus diwujudkan lewat langkah nyata, mulai dari reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi pendidikan.
“Semua itu menjadi tugas pemerintah bersama para kepala sekolah untuk menerjemahkannya menjadi kebijakan dan praktik yang nyata,” pungkasnya. (Red)
Komentar