SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Gelombang aksi demonstrasi yang berkali-kali mengguncang Jawa Tengah akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Namun, jawaban yang dilontarkan orang nomor satu di Jateng itu justru memantik sorotan.
Sepanjang Juni 2026, sedikitnya empat aksi unjuk rasa digelar mahasiswa dan masyarakat sipil. Meski demikian, tak satu pun demonstrasi tersebut dihadiri atau ditemui langsung oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Saat ditemui usai pengukuhan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6/2026), Ahmad Luthfi ditanya mengenai kemungkinan dirinya menemui massa aksi yang selama ini menunggu respons pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih menjawab panjang lebar, Luthfi memberikan respons singkat. “Ya, tanyakan yang pengusaha (pendemo), Anda yang demo atau Anda yang wawancara? Kamu bukan yang demo kan? Ditanyakan yang demo, bukan tanya ke saya,” ujar Luthfi.
Ketika kembali ditanya soal keinginan massa aksi untuk bertemu langsung dengannya dan menyampaikan aspirasi, Luthfi kembali menjawab singkat. “Yo, kita temui,” katanya.
Diketahui, rangkaian demonstrasi dimulai pada 5 Juni 2026 di depan Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah. Aksi kemudian berlanjut di kawasan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 12 Juni, 15 Juni, dan 17 Juni 2026.
Menanggapi maraknya aksi tersebut, Luthfi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.
“Saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan tertib, tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan dilakukan dengan santun,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena demonstrasi bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Ia memastikan pemerintah akan menerima setiap masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat.
“Pihak kita akan menerima dan semuanya akan kita reduksi, kita terima terkait apa yang disampaikan. Dan tidak hanya di Jawa Tengah, termasuk daerah lain,” lanjutnya.
Luthfi juga menilai berbagai aspirasi yang muncul dalam aksi demonstrasi merupakan bentuk kritik yang sah dan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Ini merupakan suatu koreksi dari masyarakat yang perlu kita lakukan antisipasi ke depan,” tambahnya.
Mahasiswa Kecewa Tak Ada yang Menemui
Di sisi lain, sikap pemerintah yang belum menemui massa aksi menuai kekecewaan dari kalangan mahasiswa.
Ketua Korps PMII Putri (Kopri) PC PMII Kota Semarang, Farda Niyahatul Ulum, menyayangkan tidak adanya perwakilan pemerintah daerah maupun DPRD yang hadir menemui peserta aksi pada demonstrasi Rabu (17/6/2026).
Menurut Farda, mahasiswa tidak datang sekadar untuk berorasi. Mereka membawa hasil kajian akademik yang disusun selama hampir dua pekan oleh 15 komisariat dan kampus di Kota Semarang.
Kajian tersebut, kata dia, merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.
“Kami sangat kecewa. Padahal kami datang dengan membawa kajian akademik dari akar rumput terhadap program pemerintah,” ungkap Farda di sela-sela aksi.
Kekecewaan itu muncul karena mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih nyata, sehingga berbagai kritik dan rekomendasi yang telah disusun dapat didengar secara langsung oleh para pengambil kebijakan. (Red)
Komentar