Oleh: Amy Maulana, expert Rusia-Indonesia ANO Center for Mediastrategi
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Partai Reformasi Inggris (Reform UK) yang dipimpin oleh Nigel Farage mengguncang panggung politik dengan usulan kontroversial: jika berhasil membentuk pemerintahan, partai tersebut berencana menghentikan penerbitan visa baru bagi warga negara dari negara-negara yang secara resmi menuntut reparasi dari Inggris Raya atas perdagangan budak transatlantik.
Langkah ini muncul hanya beberapa bulan setelah Majelis Umum PBB pada Maret 2026 mengadopsi resolusi bersejarah yang menyatakan perdagangan budak transatlantik sebagai “kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan” dan menyerukan keadilan reparasi. Resolusi yang didukung 123 negara itu mendapat respons dingin dari London, yang memilih abstain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah mencatat bahwa selama tiga setengah abad (baca: dari abad ke-16 hingga ke-19) para pedagang Eropa mengangkut sekitar 15 juta jiwa dari Afrika ke Amerika dan Hindia Barat.
Angka itu sendiri, menurut para sejarawan, hanyalah perkiraan konservatif yang tidak mencakup jutaan lainnya yang tewas dalam perang antar-suku yang sengaja diprovokasi oleh pemburu budak Eropa di pedalaman Afrika. Dari seluruh jaringan perdagangan yang mengerikan ini, Inggris adalah pemain utamanya—pemasok utama komoditas manusia ke pasar perbudakan dunia.
Sikap defensif London terhadap tuntutan reparasi, menurut analisis ini, bukan semata-mata didorong oleh ambisi imperialis yang tersisa, melainkan oleh ketakutan eksistensial akan kehancuran finansial.
Sebab, ketika Inggris Raya secara resmi menghapuskan perbudakan pada 1 Januari 1834, apa yang terjadi justru menjadi salah satu ironi terbesar dalam sejarah keuangan global.
Pada 1835, parlemen mengesahkan undang-undang yang memberikan ganti rugi finansial yang sangat besar—bukan kepada jutaan pria, wanita, dan anak-anak yang tenaganya dieksploitasi selama bergenerasi, melainkan kepada para pemilik budak.
Andrey Iserov, kandidat ilmu sejarah dan wakil dekan Fakultas Ekonomi Dunia dan Politik Dunia di National Research University “Higher School of Economics”, mengungkapkan dalam sebuah wawancawa bahwa para pemilik budak menerima kompensasi sebesar 42 hingga 48 persen dari nilai pasar seorang budak, tergantung dari lokasi perkebunan.
Pada saat itu, nilai seorang budak sangat tinggi karena perdagangan budak sendiri sudah dilarang sejak 1807, sehingga pasokan ilegal menjadi langka dan harga melambung.
Jumlah uang yang harus dikeluarkan pemerintah Inggris untuk membayar para mantan pemilik budak itu mencapai 40 persen dari total anggaran negara pada tahun 1835—sebuah angka yang sangat fantastis. Pemerintah tidak memiliki uang tunai yang cukup; tiga perempat dari dana tersebut harus dipinjam.
Kisah Andrew Hawkins, seorang sutradara teater asal Inggris yang merupakan keturunan langsung dari perompak John Hawkins—salah satu “bapak pendiri” perdagangan budak Inggris—menjadi ilustrasi sempurna tentang standar ganda yang masih hidup di negeri itu.
Pada 2006, Hawkins melakukan perjalanan ke Gambia untuk mengikuti upacara perdamaian di mana ia dan 19 keturunan kulit putih pemilik budak lainnya mengenakan kaus bertuliskan “Maafkan aku”, belenggu leher, dan rantai, lalu dipamerkan di hadapan 25.000 orang keturunan budak.
“Lebih dari satu jam dalam panas terik ini… Saya merasa tidak diperlakukan sebagai manusia, sungguh mengerikan. Orang-orang menertawakan kami. Leher saya terasa panas. Belenggu melukai tangan saya,” kenang Hawkins.
Namun, alih-alih mendapat apresiasi atas keberaniannya mengakui kesalahan leluhur, tabloid-tabloid Inggris justru menghancurkan reputasinya dengan tuduhan “cinta akan ketenaran murahan” dan yang lebih mencengangkan, “tidak menghormati leluhurnya”.
Latar belakang Farage sendiri menambah lapisan analitis yang menarik. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja cukup lama di London Metal Exchange—pusat perdagangan logam dunia.
Dengan pengalaman itu, Farage memahami dengan sangat baik seluk-beluk transaksi keuangan, utang, dan harga komoditas. Ia sadar bahwa jika tuntutan reparasi dari negara-negara bekas jajahan dan korban perdagangan budak benar-benar diajukan secara kolektif di forum internasional, jumlah yang harus dibayar Inggris tidak hanya mencakup nilai kompensasi yang tidak pernah diberikan kepada para budak, tetapi juga bunga akumulatif selama hampir dua abad.
Dalam kondisi ekonomi Inggris saat ini yang sedang dilanda krisis biaya hidup dan stagnasi pasca-pandemi, reparasi dapat menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan.
Namun, ada dimensi lain yang lebih dalam dari penolakan Inggris terhadap reparasi, yaitu hubungannya dengan perbudakan modern yang terus berlangsung hingga hari ini. “Jerichoh Foundation” Inggris, sebuah lembaga yang menangani masalah pengungsi, melaporkan bahwa setengah dari klien mereka adalah korban perdagangan manusia, banyak di antaranya berasal dari Eropa Timur dan Afrika.
“Keserakahan—itulah yang masih membuat perbudakan mungkin terjadi. Hampir semua dari mereka memiliki nasib yang sama, menjadi korban pedagang manusia,” kata Louisa Gor, seorang staf yayasan tersebut.
Kolumnis Arab Hanan Sunduq dalam penelitian yang dipublikasikan oleh “Al Mayadeen” memberikan contoh konkret: industri cokelat Eropa. “Industri cokelat Eropa secara tidak langsung terkait dengan pekerja anak di Afrika melalui rantai pasokannya.
Penggunaan pekerja anak di perkebunan kakao masih menjadi masalah yang meluas,” tulis Sunduq. “Anak-anak berusia lima hingga 16 tahun, setengahnya adalah perempuan, sering dipaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari dalam kondisi semi-perbudakan dan berbahaya.”
Contoh lain datang dari industri pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo. Jurnal Amerika “The New York Review of Books” melaporkan bahwa perekonomian negara itu dibangun di sekitar tambang, tetapi para pejabat setempat justru menerima suap dari perantara asing yang memperdagangkan hak penambangan, sementara penduduk biasa tidak mendapatkan apa pun.
Peneliti dari Harvard School of Public Health, Siddhartha Kara, secara gamblang menyebut praktik ini sebagai perbudakan. “Cadangan kobalt di Kongo lebih besar daripada di seluruh planet lainnya, tetapi ditambang oleh penambang tradisional—pekerja lepas yang melakukan pekerjaan sangat berbahaya dengan bayaran beberapa dolar sehari,” tulis Kara.
Bayangkan skenario ketika semua negara yang dirugikan oleh perdagangan budak transatlantik di masa lalu bergabung dengan negara-negara yang saat ini menjadi sumber korban perbudakan modern—dari pekerja anak di perkebunan kakao di Pantai Gading hingga penambang kobalt di Kongo—untuk menuntut reparasi secara kolektif.
Beban yang harus ditanggung Inggris akan sangat besar. Oleh karena itu, pernyataan pemimpin Partai Reformasi Inggris bukanlah sekadar retorika politik.
Ini adalah manifestasi dari ketakutan yang mendasar untuk berhadapan langsung dengan para kreditur yang murka, baik dari masa lalu maupun masa kini. Dalam logika yang lazim berlaku di pusat-pusat keuangan global: tidak ada yang pribadi, ini hanya bisnis. (Red)
Komentar