KKL FISIP UIN Walisongo di Penglipuran: Belajar Mandiri Adat hingga Kritik Pembagian Retribusi Wisata
Redaksi
09/04/2026 08:29
.
3 min read
SUARAMUDA.NET, DENPASAR — Sebanyak 173 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang mengadakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, pada Rabu (8/4/2026).
Rombongan yang terdiri dari 94 mahasiswa program studi Sosiologi dan 79 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023 ini tiba di lokasi pada pukul 15.40 WITA guna mempelajari tata kelola desa terbersih ketiga di dunia tersebut.
Wakil Dekan 3 FISIP UIN Walisongo, Dr. Parmudi, M.Si., dalam sambutannya membuka kunjungan dengan mengapresiasi manajemen pariwisata Penglipuran.
“Kami memohon kepada Kepala Desa untuk bisa berbagi wawasan, bagaimana desa ini bisa viral dan dinobatkan sebagai desa terbersih ketiga di dunia, serta bagaimana sistem manajemen yang diterapkan di sini,” ujar Dr. Parmudi.
Kelian (Kepala) Desa Adat Penglipuran, I Wayan Budiarta, merespons dengan memaparkan sejarah panjang desanya. Menurut Budiarta, daya tarik utama desa ini bukanlah pada fasilitas modern, melainkan kelestarian adatnya.
Also Read:
“Penglipuran saat ini bisa menjadi desa wisata karena adatnya. Usia desa ini sudah sekitar 700 tahun, tetapi adat kita sudah ada jauh sebelum itu, yakni ketika leluhur kita masih tinggal di Bayung Gede,” jelas Budiarta.
Ia menambahkan, nama ‘Penglipuran’ memiliki filosofi Pengeling Pura, yang bermakna upaya untuk selalu mengingat budaya dan tanah leluhur.
Menolak Pemodal Luar dan Adaptasi Hukum Adat
Kunjungan ini menjadi wadah diskusi kritis saat memasuki sesi tanya jawab. Mahasiswa menggali lebih dalam mengenai ketahanan masyarakat adat di tengah modernisasi.
Menjawab pertanyaan Alfani terkait intervensi pemodal, Budiarta menegaskan bahwa kemandirian adalah kunci.
“Pembangunan kita dilakukan secara bertahap. Pernah ada pemodal (investor) yang datang, tapi kita tolak. Desa ini dikelola oleh kelompok wisata dengan mengusung konsep Community-Based Tourism (pariwisata berbasis masyarakat),” tegasnya.
Terkait adaptasi hukum adat dengan fenomena modern yang ditanyakan oleh Huda, Budiarta menjelaskan bahwa masyarakat berpegang pada konsep Desa Kala Patra (penyesuaian terhadap tempat, waktu, dan keadaan). Segala gesekan diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat.
Merespons pertanyaan Fyra mengenai posisi perempuan, ia memaparkan sistem kekerabatan patrilineal Bali, termasuk tradisi perkawinan Nyentana sebagai solusi pewarisan klan jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki.
Kritik Terhadap Pemerintah Daerah
Dinamika diskusi semakin hangat ketika seorang mahasiswa bernama Beler mempertanyakan sumbangsih negara, mengingat 40 persen pendapatan tiket wisata Penglipuran disetorkan kepada pemerintah daerah.
Budiarta secara terbuka menyampaikan keluh kesah desa terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pariwisata.
“Dalam PKS, fungsi pemerintah seharusnya adalah melakukan promosi. Kita sudah menyumbang 40 persen, tetapi kenyataannya anggaran promosi untuk Desa Penglipuran dari pemerintah itu nol rupiah. Saat ini skema pembagiannya adalah 40:60, ke depan kita ingin berubah menjadi 85:15. Kami ingin statusnya dikelola sebagai pajak, bukan sekadar retribusi lagi,” ungkap Budiarta secara lugas.
Dinamika Lapangan
Di luar agenda formal, kunjungan lapangan ini tidak lepas dari dinamika khas mahasiswa. Sebagian mahasiswa merasa alokasi waktu untuk eksplorasi mandiri berkurang akibat panjangnya sesi seremonial dan cuaca yang kurang bersahabat.
“Kepala desa menjelaskan ulang mengenai sejarah dan makna desa, padahal informasi itu sudah dijelaskan oleh pemandu wisata di dalam bus saat perjalanan. Ini cukup memotong waktu kami untuk keliling desa secara langsung,” ungkap Bagus, mahasiswa Sosiologi.
Cuaca hujan di sore hari turut menambah kekhawatiran peserta. “Karena hujan, jadi kurang seru karena kita tidak bisa mengeksplorasi desa dengan bebas. Walaupun hujannya nanti reda, jalanannya mungkin akan becek,” tambah Revangga, mahasiswa Ilmu Politik.
Also Read:
Meski demikian, kekhawatiran terkait kondisi jalan berlumpur tidak terbukti. Tata ruang Desa Penglipuran telah dirancang dengan jalan utama berlapis batu alam serta sistem drainase kuno yang sangat baik, sehingga jalanan tetap bersih dan bebas becek meski diguyur hujan lebat. (Red)
Desa Adat Penglipuran BaliKKL FISIP UIN Walisongo Penglipuranretribusi wisata Penglipuran kritik pemerintah daerahwisata berbasis masyarakat Bali
You might also like
