SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Suasana aksi mahasiswa kembali mewarnai ibu kota. Kali ini, mahasiswa Universitas Saintek Muhammadiyah (USM) yang tergabung dalam BEM Universitas, BEM Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM), dan BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis (FAKOMBIS) turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan kepada pemerintah.
Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik.
Aksi berlangsung damai dan diwarnai orasi-orasi yang menyoroti persoalan ekonomi, kebijakan publik, hingga kondisi demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksinya, mahasiswa mengajukan empat tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
Kedua, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, bahkan meminta penghentian sementara program tersebut hingga kajian yang lebih komprehensif dilakukan.
Tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terkait demokrasi dan kebebasan sipil.
Sementara tuntutan keempat, mahasiswa meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat orasi dari atas mobil komando. Perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai penyambung suara rakyat.
“Jika satu suara dibungkam, maka akan ada seribu suara yang melawan. Kritik yang kami sampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan tanda cinta kami kepada negeri ini,” tegas salah satu orator.
Menurut para mahasiswa, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, mereka berharap pemerintah dapat menerima kritik sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan dinilai penting agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan seruan kepada masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap demokratis.
Bagi para mahasiswa, partisipasi publik menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan keadilan sosial dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red)
Komentar