SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kalau logikanya begini: supaya koperasi desa hidup, minimarket harus “dimatikan”. Apa ini serius?
Pasalnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melempar pernyataan yang bikin banyak orang mengernyitkan dahi.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 November 2025 lalu, ia menyebut bahwa kalau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket seperti Alfamart dan Indomaret sebaiknya disetop.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Logikanya sederhana versi beliau: Kopdes mau tumbuh, maka raksasa ritel harus minggir.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri.
Kedengarannya tegas. Tapi masuk akal tidak?
Yandri menilai pemerintah harus berpihak pada masyarakat desa. Minimarket disebut sudah terlalu merajalela, bahkan dianggap ancaman bagi Kopdes Merah Putih.
Ia juga menyebut jumlah gerai yang sudah tembus 20 ribuan sebagai bukti dominasi yang kelewat jauh.
Masalahnya begini: apakah solusi membangun koperasi memang harus dengan cara mematikan kompetitor?
Kalau logika ekonominya sehat, koperasi mestinya diperkuat dari sisi manajemen, distribusi, permodalan, digitalisasi, hingga daya saing harga.
Bukan dengan cara menutup pintu usaha lain. Persaingan itu dilawan dengan inovasi, bukan dengan larangan.
Yandri bahkan menyebut kekayaan pemilik minimarket sudah “terlalu” besar untuk Republik ini. Pernyataan ini terdengar emosional, tapi kebijakan publik tak bisa berdiri di atas sentimen. Regulasi harus rasional, terukur, dan adil.
Kalau setiap usaha besar dianggap ancaman dan harus disetop demi memberi ruang pada yang kecil, lalu bagaimana dengan prinsip pasar yang sehat?
Bagaimana dengan lapangan kerja ribuan karyawan minimarket? Bagaimana dengan rantai pasok UMKM yang justru banyak bergantung pada jaringan ritel modern?
Alih-alih terdengar sebagai strategi pembangunan desa yang matang, gagasan ini justru terasa seperti solusi instan yang mengabaikan realitas ekonomi.
Membangun Kopdes itu penting. Sangat penting. Tapi memajukannya dengan cara “menghentikan” yang lain bukanlah kebijakan yang masuk akal.
Negara seharusnya hadir sebagai pengatur yang adil, bukan jadi wasit yang meniup peluit hanya untuk satu tim. Gokil!
Nah, kalau koperasi ingin kuat, dia akan berdiri sendiri. Berdikari. Bukan karena pesaingnya dimatikan. (Red)
Komentar