Pak Prabowo, Dengar Cerita Guru Ini: 23 Tahun Mengabdi, Gajinya Cuma Rp 223 Ribu/ Bulan
Redaksi
29/01/2026 08:18
.
4 min read
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Suzuki Smash hitam itu sudah uzur. Distarter berkali-kali, suaranya serak, seperti ikut mengeluh bersama pemiliknya. Beberapa detik kemudian mesin menyala, asap putih mengepul dari knalpot, menembus udara sore Selasa (27/1/2026).
Di atas motor tua itu, Agusthinus Nitbani (52) pulang dari tugasnya sebagai wali kelas III SD Negeri Batu Esa, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Perjalanan pulang selalu menjadi tantangan—jalan rusak, berlubang, licin, dan penuh kubangan sisa hujan. Ini bukan kisah sehari-dua hari. Ini cerita yang berulang selama 23 tahun pengabdian.
Jika hujan turun dan motornya mogok, Agusthinus tak banyak mengeluh. Ia berjalan kaki, menumpang truk, atau menitipkan motor di rumah kerabat, lalu menyusuri jalan pintas menuju sekolah. Semua dilakukan demi satu hal: kelas tetap berjalan.
Sekolah di Wilayah yang Nyaris Dilupakan Negara
Also Read:
SD Negeri Batu Esa berdiri di wilayah yang dulu nyaris tak tersentuh pendidikan formal. Saat sekolah ini hendak dibuka pada 2009, tak ada guru PNS yang bersedia ditempatkan. Medannya berat. Aksesnya sulit.
“Saya bilang di depan kepala sekolah, saya berani buka,” ujar Agusthinus kepada Kompas.com, Selasa (27/1/2026).
Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, jika tak ada yang berani melangkah, anak-anak di Batu Esa akan terus tertinggal.
Ucapan itu bukan basa-basi. Sejak hari pertama hingga hari ini, Agusthinus bertahan—tanpa kepastian status.
Dari Relawan, Honorer, Sampai Hampir Dilupakan
Agusthinus mulai mengajar pada 2002 sebagai tenaga sukarela di SD Inpres Sumlili. Dua tahun pertama, gaji nyaris tak ada. Pernah sebulan hanya menerima Rp 25.000. Tahun 2004, ia mendapat SK komite sekolah dengan upah Rp 50.000 per bulan.
Tahun demi tahun berlalu. Statusnya tak pernah naik. Padahal pada 2014 ia sudah lulus Sarjana PGSD.
Gaji “tertinggi” baru ia rasakan pada 2023–2024: Rp 600.000 per bulan dari dana BOS. Itu pun tak lama. Semester pertama 2025, gaji dipotong 20 persen. Kini, setiap bulan ia hanya menerima Rp 223.000.
Jumlah itu harus dibagi untuk hidup satu keluarga: istri dan dua anak yang masih sekolah. Anak pertama SMP, anak kedua SD. “Dari gaji itu sangat sulit. Tidak cukup,” katanya lirih.
Agar dapur tetap berasap, Agusthinus membersihkan kebun tetangga. Upahnya Rp 20.000 sekali kerja. Badan lelah, tapi esok pagi ia tetap berdiri di depan kelas.
“Kalau Saya Pergi, Saya Berdosa”
Banyak yang menyarankan Agusthinus berhenti mengajar. Cari kerja lain. Mengajar dianggap buang waktu dan tenaga. Tapi baginya, sekolah itu bukan sekadar tempat kerja.
“Ini sekolah yang saya buka. Saya punya tanggung jawab mengembangkan anak bangsa,” ucapnya sambil menahan tangis. “Kalau saya tinggalkan, saya berdosa. Walaupun gaji sedikit, saya tetap mengabdi.”
Setiap hari ia berangkat sekitar pukul 06.30 Wita. Jika harus menunggu truk, ia baru tiba pukul 07.30 Wita. Bersama lima guru honorer lain dan dua guru PNS, mereka mengajar 68 siswa dengan fasilitas terbatas dan masa depan yang serba tak pasti.
Lulus PPPK, Tapi Tak Pernah Diangkat
Harapan sempat muncul ketika seleksi PPPK dibuka. Tahun 2023, Agusthinus dinyatakan lulus dan berstatus prioritas. Namun hingga kini, tak ada kejelasan. “Kami lolos, tapi tidak diperhatikan. Kami urus sampai hari ini tidak ada informasi,” katanya.
Ia satu dari 1.117 guru honorer di Kabupaten Kupang yang bernasib sama. Pada 2024, ia bahkan tak bisa mendaftar lagi. Namanya disebut tak terdata di BKN. Untuk seleksi paruh waktu, ia diminta SK kontrak bupati—dokumen yang tak pernah ia terima.
Meski berkali-kali dikecewakan, Agusthinus tak pernah meninggalkan papan tulis. Ia tetap mengajar membaca, menulis, dan menanamkan mimpi pada anak-anak di pelosok Kupang.
“Saya akan tetap mengajar sampai tidak diperbolehkan lagi karena usia pensiun,” tegasnya. Ia berharap negara benar-benar hadir.
“Guru itu penting. Kami mencerdaskan generasi bangsa. Kesejahteraan guru harus diperhatikan.”
Di tengah jalan rusak, gaji yang nyaris tak layak, dan status yang menggantung, Agusthinus Nitbani memilih bertahan. Ia menjaga nyala pendidikan di Batu Esa—meski api itu hampir padam oleh ketidakadilan. (Red)
Dikutip dari Kompas.com
Agusthinus Nitbani guru honorer 23 tahunkisah guru honorer NTT Kupangnasib guru honorer lulus PPPK belum diangkatPak Presiden guru honorer gaji Rp 223 ribu
You might also like
