SUARAMUDA.NET, BANDA ACEH — Gelombang banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mengungkap betapa rapuhnya kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana besar.
Ribuan warga masih terjebak di wilayah terisolir, akses jalan terputus, dan laporan korban jiwa bertambah dari hari ke hari. Di banyak lokasi, tim penyelamat kesulitan menembus desa-desa terdampak karena infrastruktur lumpuh total.
Melihat skala kehancuran yang merata di tiga provinsi sekaligus, Masyarakat Sipil Aceh menegaskan bahwa bencana ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka mendesak Presiden untuk segera menetapkan banjir dan longsor yang melanda Sumatera sebagai bencana nasional, agar penanganan darurat dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
Dalam pernyataan sikap bersama, puluhan lembaga menyoroti lambannya penanganan sejak awal. Mereka menilai koordinasi di lapangan masih lemah, informasi simpang-siur, dan distribusi bantuan belum merata.
Sementara itu, sejumlah daerah yang paling parah justru belum tersentuh bantuan, membuat warga bertahan dengan pangan dan air bersih yang semakin menipis.
Bagi mereka, keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas tertinggi negara, bukan sekadar urusan administratif antarlevel pemerintahan.
Masyarakat sipil juga menekan Pemerintah Aceh untuk mengalihkan anggaran APBA yang belum terpakai demi penanganan darurat, agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga.
Mereka menyerukan pembentukan pusat informasi terpadu yang dapat menjadi rujukan resmi bagi masyarakat dan tim lapangan, sehingga kebingungan dan tumpang tindih laporan dapat dihindari.
Tanpa manajemen krisis yang jelas, mereka khawatir jumlah korban bisa terus bertambah, bukan hanya akibat bencana awal tetapi karena kegagalan penanganan pasca bencana.
Penetapan status bencana nasional, menurut mereka, menjadi langkah penting untuk membuka akses logistik, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memungkinkan masuknya dukungan internasional jika diperlukan.
Lebih dari itu, penetapan tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam melihat penderitaan rakyat sebagai prioritas kemanusiaan, bukan sekadar angka dalam laporan resmi.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, Kontras Aceh, Balai Syura, JKMA Aceh, MaTA, Mafindo Aceh, dan puluhan organisasi lainnya.
Hadir sebagai perwakilan lembaga antara lain Sudirman Hasan dari Forum LSM Aceh, Riries dari Flower Aceh, Munawir dari WALHI Aceh, Khairil dari Koalisi NGO HAM, serta Gilang dari GeRAK Aceh.
Masyarakat Sipil Aceh menyatakan kesiapan untuk bergandengan tangan dengan pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan relawan di seluruh Indonesia.
Namun mereka juga mengingatkan bahwa solidaritas warga tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara. Dalam kondisi darurat seperti ini, negara dituntut hadir sepenuhnya, bukan terlambat, bukan setengah hati. (Red)
Komentar