SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Peta ekonomi global kembali bergerak. China akan mengambil alih keketuaan BRICS pada 2027 dan menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-19.
Beijing pun mulai mendorong agenda yang lebih besar: memperkuat kerja sama ekonomi, teknologi, perdagangan, hingga sistem pembayaran lintas negara.
Presiden China Xi Jinping menyatakan keketuaan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kerja sama negara-negara Global South.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
China juga menawarkan sejumlah inisiatif, termasuk kerja sama kecerdasan buatan, rantai pasok, industrialisasi baru, serta reformasi tata kelola global.
Di sektor keuangan, isu yang kembali mencuri perhatian adalah dedolarisasi—upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional.
Dalam KTT BRICS di New Delhi pada September 2026, negara-negara anggota menyepakati penguatan sistem pembayaran lintas negara dan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan serta investasi.
Langkah ini tidak sama dengan keputusan untuk mengganti dolar AS dengan mata uang BRICS, tetapi membuka ruang bagi transaksi yang tidak sepenuhnya bergantung pada dolar.
China punya posisi penting dalam proses tersebut. Penggunaan yuan dalam perdagangan antarnegara BRICS dan pengembangan infrastruktur pembayaran alternatif membuat Beijing menjadi salah satu penggerak utama diversifikasi dari sistem pembayaran berbasis dolar.
Namun, dedolarisasi belum berarti dolar AS kehilangan dominasinya dalam waktu dekat. Dolar masih menjadi mata uang utama dalam cadangan devisa, perdagangan, dan transaksi internasional.
Selain itu, BRICS sendiri belum memiliki mata uang bersama dan negara-negara anggotanya memiliki kepentingan ekonomi serta politik yang berbeda.
Karena itu, tantangan bagi dolar lebih tepat dibaca sebagai proses diversifikasi jangka panjang, bukan ancaman yang langsung mengguncang posisi greenback.
Dengan China memimpin BRICS pada 2027, pertarungan sebenarnya bukan sekadar soal siapa memakai dolar atau yuan.
Yang lebih besar adalah siapa yang mampu membangun infrastruktur perdagangan dan keuangan global alternatif—dan seberapa jauh negara-negara Global South bersedia menggunakannya. (Red)
Komentar