Oleh: Salsa Nabilah, Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Institut Prima Bangsa Cirebon
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Naik kelas seharusnya bukan sekadar rutinitas tahunan dalam dunia pendidikan. Di balik perpindahan siswa dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, ada kompetensi yang semestinya sudah dikuasai.
Sayangnya, tidak semua siswa benar-benar siap ketika harus melanjutkan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah muncul wacana kebijakan tidak otomatis naik kelas yang direncanakan pemerintah mulai tahun ajaran 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa siswa yang menunjukkan usaha, motivasi, dan perkembangan kompetensi perlu mendapatkan apresiasi.
Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak seharusnya otomatis dianggap siap melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan upaya membangun karakter dan budaya belajar (Dirgantara & Belarminus, 2026).
Wacana ini patut dipertimbangkan, terutama ketika persoalan literasi dan numerasi masih menjadi pekerjaan rumah pendidikan Indonesia.
Penulis mendukung kebijakan tidak otomatis naik kelas karena dapat mendorong tanggung jawab belajar sekaligus memastikan siswa menguasai kompetensi dasar sebelum melanjutkan pembelajaran.
Naik Kelas Bukan Sekadar Rutinitas Tahunan
Kenaikan kelas semestinya menjadi bentuk penghargaan terhadap proses dan hasil belajar siswa, bukan sekadar formalitas setiap akhir tahun ajaran.
Siswa yang telah berusaha, menunjukkan kedisiplinan, dan mencapai kompetensi pembelajaran perlu mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, mereka yang belum mencapai standar kompetensi membutuhkan evaluasi dan pendampingan agar kekurangan belajarnya dapat diperbaiki.
Hal ini berkaitan erat dengan motivasi dan tanggung jawab siswa. Penelitian yang dikutip dalam artikel Rabbani et al. (2024) menunjukkan bahwa 68 persen siswa kelas V dan VI sekolah dasar di Yogyakarta merasa tidak perlu belajar keras karena tetap akan naik kelas, apa pun hasil akademiknya (Lestari & Kurniawan, 2022, sebagaimana dikutip dalam Rabbani et al., 2024).
Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa sistem kenaikan kelas otomatis berpotensi memengaruhi keseriusan sebagian siswa dalam belajar. Ketika kenaikan kelas dianggap sebagai sesuatu yang pasti, dorongan untuk mencapai kompetensi pembelajaran bisa menjadi kurang optimal.
Karena itu, kebijakan tidak otomatis naik kelas dapat menjadi salah satu cara membangun kesadaran bahwa pendidikan membutuhkan usaha, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Meski demikian, penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada angka atau nilai akhir, tetapi juga harus mempertimbangkan proses dan perkembangan kemampuan setiap siswa.
Literasi dan Numerasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Alasan lain yang membuat wacana ini relevan adalah persoalan kemampuan dasar siswa, khususnya literasi dan numerasi. Membaca bukan sekadar kemampuan mengenali huruf dan merangkai kata, melainkan fondasi untuk memahami informasi serta berbagai materi pembelajaran.
Isma et al. (2022), melalui penelitian di MIN 13 Nagan Raya, menemukan masih adanya siswa yang belum mampu membaca. Sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, tidak mengikuti pendidikan taman kanak-kanak sebelum sekolah dasar, serta kebiasaan bermain dan menggunakan gawai.
Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca dasar masih membutuhkan perhatian serius. Siswa yang belum mampu memahami bacaan tentu akan menghadapi kesulitan ketika harus mempelajari materi yang lebih kompleks.
Persoalan serupa juga terjadi pada kemampuan numerasi. Numerasi bukan sekadar keterampilan menghitung, melainkan kemampuan memahami dan menggunakan angka untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran.
Dalam artikel Hardi (2026), temuan Asesmen Nasional 2024 yang merujuk pada Darmastuti dan Rahayu (2024) menunjukkan bahwa kompetensi literasi dan numerasi siswa sekolah dasar masih membutuhkan peningkatan signifikan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kenaikan kelas tidak selalu mencerminkan kesiapan akademik siswa. Jika kemampuan membaca dan berhitung belum dikuasai, siswa berpotensi mengalami kesulitan ketika menghadapi tuntutan pembelajaran pada jenjang berikutnya.
Oleh karena itu, penguasaan kompetensi dasar perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kenaikan kelas.
Tekanan Orang Tua dan Tantangan Objektivitas Sekolah
Meski memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, kebijakan tidak otomatis naik kelas bukan tanpa tantangan. Salah satu persoalan yang mungkin muncul adalah tekanan dari orang tua yang menginginkan anaknya tetap naik kelas meskipun belum memenuhi kompetensi yang ditetapkan.
Penelitian di SDN 007/II Limbur Merangin yang dibahas Hardi (2026) menunjukkan adanya tekanan orang tua agar anak tetap dinaikkan kelas meskipun belum menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
Tekanan tersebut disampaikan melalui komunikasi dengan guru maupun kepala sekolah, termasuk ketika penerimaan rapor dan pertemuan khusus.
Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan kenaikan kelas tidak selalu berkaitan dengan hasil evaluasi akademik, tetapi juga dipengaruhi harapan keluarga.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas sekolah dalam mengambil keputusan. Padahal, keputusan akademik seharusnya didasarkan pada perkembangan dan kemampuan siswa, bukan semata-mata tuntutan orang tua.
Karena itu, kebijakan tidak otomatis naik kelas harus disertai kriteria penilaian yang jelas, objektif, dan transparan. Sekolah perlu membangun komunikasi terbuka dengan orang tua mengenai perkembangan belajar anak, sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan akademik.
Yang tidak kalah penting, siswa yang belum mencapai kompetensi harus mendapatkan program remedial dan pendampingan. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat siswa merasa gagal atau kehilangan motivasi belajar.
Jangan Jadikan Kenaikan Kelas sebagai Hukuman
Pada akhirnya, wacana tidak otomatis naik kelas patut didukung sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan.
Persoalan literasi dan numerasi menunjukkan bahwa perpindahan siswa ke jenjang berikutnya belum tentu mencerminkan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran yang lebih kompleks.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku. Penilaian harus mempertimbangkan kemampuan, proses perkembangan, dan kondisi masing-masing siswa. Sekolah juga perlu memastikan tersedianya pendampingan yang memadai bagi mereka yang mengalami kesulitan belajar.
Keluarga, guru, dan sekolah harus membangun kerja sama agar kebijakan ini tidak dipahami sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kemampuan dasar siswa.
Sebab, tujuan pendidikan bukan sekadar membuat siswa terus naik kelas setiap tahun. Lebih dari itu, pendidikan harus memastikan setiap anak benar-benar belajar, memahami pengetahuan, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.
Jangan sampai siswa naik kelas, tetapi kemampuan dasarnya justru tertinggal. (Red)
Komentar