SUARAMUDA.NET, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan study tour dan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB mulai menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu yang paling lantang menyuarakan penolakan adalah para pelaku industri pariwisata yang merasa kebijakan itu mengancam mata pencaharian mereka.
Senin (21/7/2025), ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Sate, Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi diwarnai kedatangan sekitar 50 armada bus pariwisata yang turut menutup akses flyover Pasupati sebagai bentuk protes simbolik.
Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menegaskan bahwa larangan study tour telah memangkas pendapatan perusahaan wisata secara drastis—turun hingga 60 persen dalam beberapa bulan terakhir.
“Dari Rp80 juta per bulan, sekarang hanya sekitar Rp30 juta. Ini membuat pengusaha tidak bisa membayar cicilan leasing maupun utang bank,” ujar Herdi di tengah aksi damai tersebut.
Tak hanya perusahaan transportasi wisata, sektor UMKM hingga pemandu wisata lokal pun ikut terdampak.
Herdi menyayangkan langkah sepihak pemerintah provinsi yang dinilai tidak melibatkan stakeholder pariwisata dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami sudah coba minta audiensi, tapi tidak digubris. Kebijakan ini dikeluarkan tanpa solusi penyelamat,” tambahnya.
Lebih ironis lagi, Herdi menyebut dampak larangan ini bahkan lebih parah dibanding masa pandemi Covid-19.
Meski belum ada yang resmi bangkrut, sejumlah perusahaan bus sudah mulai merumahkan karyawan akibat minimnya permintaan.
“Saya sudah minta ke pengusaha jangan lakukan PHK. Tapi karena tidak ada pesanan, sekarang mulai ada yang dirumahkan,” ungkapnya.
Meskipun aksi menutup jalan utama, unjuk rasa berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Para demonstran menyerukan satu tuntutan utama: cabut larangan study tour dan evaluasi ulang jam masuk sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi tersebut.
Kebijakan pendidikan ini menjadi ujian pertama Gubernur Dedi Mulyadi dalam menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. (Red)
Komentar