SUARAMUDA, TEGAL — Gegara didemo ratusan warga, Kepala Desa (Kades) Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal akhirnya mengakui perbuatannya menggunakan Dana Desa (DD), Senin (6/1/2025).
Ratusan warga menuntut Kades Kreman, Wahyono untuk mundur dari jabatannya karena diduga korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2024.
Melansir iNews Tegal, Senin (6/1/2025) data dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kreman menyebut, sebanyak 14 kegiatan anggaran dari DD 2024 belum dikerjakan oleh Kades seperti, pembangunan rabat beton di RT 07 RW 01 senilai Rp 36,4 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan drainase di RT 03 RW 02 senilai Rp 31,5 juta, kegiatan gropyokan tikus untuk lahan pertanian Rp 15 juta, pengadaan rumah burung hantu (rubuha) Rp 10 juta juga tak digarap.
Tak hanya itu, insentif guru PAUD Rp 20 juta, insentif guru ngaji Rp 20,4 juta, insentif PKK Rp 18 juta, pembangunan lapangan tenis meja Rp 4 juta, pembangunan lapangan bulutangkis di Dukuh Wanagopa Rp 8 juta dan peningkatan kapasitas RT dan RW Rp 18 juta akhirnya “ambyar”.
Perawatan Pamsimas desa senilai Rp 25 juta, insentif guru MDA Rp 10 juta, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 12 keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan sebesar Rp 10,8 juta dan dana cadangan Pilkades Rp 19 juta juga “dutilep”.
Selain itu BPD juga mencatat ada 4 kegiatan yang anggarannya dari Pendapatan Hasil Pajak Daerah (PDRD) Desa yang belum dikerjakan di Tahun 2024 seperti pengadaan alat pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 2 juta, rehab posyandu Sekar Wangi Rp 2 juta, rehab posyandu Wanareja Rp 6 juta dan ruang pelayanan pajak Rp 1 juta.
“Jumlahnya ada sekitar Rp 257.100.000. Tapi, data itu belum semuanya. Masih bisa lebih banyak lagi. Karena honor ketua RT dan RW juga belum dibayar semua selama empat bulan,” kata Ketua BPD Kreman Abdul Rosul, di sela aksi.
Kasus korupsi Kades Kreman di Tegal, mungkin saja satu dari banyaknya para petinggi di Indonesia yang “bermain-main duit rakyat”. Jika diamati, bisa jadi terlalu lamanya jabatan kepala desa bisa nenjadi peluang mereka untuk menyalahgunakan anggaran desa.
Untuk diketahui, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah.
“Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”, bunyi pasal 39 itu. (Red)
Komentar