Oleh: Tio Febriawan, Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Model pembelajaran hybrid—kombinasi antara tatap muka (offline) dan kuliah daring (online)—seolah menjadi norma baru di perguruan tinggi.
Berbekal dalih mengikuti regulasi dan kebijakan baru pemerintah tentang fleksibilitas pendidikan, pihak kampus seolah mendapatkan legitimasi penuh untuk memindahkan sebagian porsi tatap muka ke dalam layar monitor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di atas kertas, konsep ini digadang-gadang sebagai bentuk modernisasi: fleksibel, adaptif, dan canggih. Namun, jika kita mau jujur dan melihat realitas di lapangan, efektivitas sistem hybrid ini makin hari makin dipertanyakan.
Bagi banyak mahasiswa, perkuliahan hybrid tidak lagi dirasakan sebagai inovasi pembelajaran, melainkan sebuah kompromi setengah hati.
Kuliah online sering kali berujung pada penyampaian materi searah yang membosankan, sinyal yang tidak stabil, dan minimnya ruang diskusi yang hidup.
Pertanyaan mendasarnya, mengapa sistem yang terbukti menyisakan banyak celah efektivitas ini masih terus dipaksakan?
Jawaban jujurnya sering kali berujung pada satu alasan klasik yang disamarkan: efisiensi anggaran operasional kampus.
Dengan mengalihkan sebagian jadwal perkuliahan ke ruang-ruang digital, kampus bisa menekan biaya listrik, pemeliharaan fasilitas gedung, kebersihan, hingga pendingin ruangan.
Regulasi pemerintah dijadikan stempel pembenar yang sangat nyaman untuk menutupi kebijakan pemotongan beban operasional ini.
Sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh negara, saya sendiri merasa bahwa kondisi ini sangat tidak efektif.
Rasa tanggung jawab moral kepada negara membuat saya merasa prihatin ketika kesempatan menyerap ilmu secara maksimal di ruang kelas harus terdistraksi oleh instruksi online yang terkesan sekadar formalitas penggugur kewajiban.
Rasa ketidakadilan ini makin terasa pekat jika kita melihat kawan-kawan mahasiswa reguler. Mereka merogoh kocek pribadi atau bekerja keras bersama orang tua mereka untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh.
Mereka membayar biaya fasilitas kampus, ruang kelas yang layak, atmosfer akademik, dan akses pembinaan langsung dari dosen.
Namun, apa yang mereka dapatkan? Hak belajar mereka dikurangi dan digantikan oleh tatap muka virtual yang kualitas interaksinya jauh di bawah standar kelas fisik.
Kompensasi dari UKT yang mereka bayarkan setiap semester tidak pernah berkurang atau disesuaikan, padahal beban operasional fasilitas yang mereka gunakan jelas-jelas berkurang akibat sistem online tersebut. Ada ketimpangan nilai (value for money) yang sangat nyata di sini.
Dalam kacamata manajemen dan tata kelola pendidikan, efisiensi anggaran adalah hal yang wajar. Namun, efisiensi yang merusak esensi dasar dari pelayanan publik—dalam hal ini kualitas pendidikan—adalah bentuk kekeliruan orientasi.
Pendidikan tinggi bukan sekadar tentang transfer materi atau pengguguran presensi kehadiran. Pendidikan adalah tentang pembentukan karakter, pengalaman bersosialisasi, diskusi kritis di koridor kampus, dan pembinaan emosional antara dosen dan mahasiswa.
Hal-hal mendasar inilah yang lenyap ketika ruang kelas dipindahkan ke dalam aplikasi meeting. Kampus tidak boleh menjadikan regulasi pemerintah sebagai perisai untuk menghemat pengeluaran dengan cara mengorbankan hak-hak mahasiswa.
Jika kampus memang ingin menerapkan efisiensi melalui pembelajaran digital, maka harus ada komitmen transparansi, penyesuaian biaya, serta perbaikan mutu infrastruktur digital yang benar-benar memadai.
Sudah saatnya suara dan keresahan mahasiswa didengar secara jujur. Jangan sampai atas nama efisiensi dan regulasi, kampus perlahan-lahan kehilangan ruhnya sebagai ruang belajar yang adil, berkualitas, dan memanusiakan mahasiswanya. (Red)
Komentar