Oleh: Yohanes Soares, Yohanes Soares, peneliti dan aktivis sosial; dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekadar seremoni kenegaraan, bukan pula hanya pengulangan pidato-pidato tentang kebangsaan.
Hari Lahir Pancasila sejatinya merupakan ruang refleksi kolektif untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa benar-benar hadir dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah nilai keadilan sosial yang menjadi ruh Pancasila sudah sungguh-sungguh terwujud dalam tata kelola pendidikan tinggi Indonesia?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat realitas yang dihadapi oleh ribuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia saat ini.
Di tengah gegap gempita pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, banyak PTS justru sedang berjuang mempertahankan eksistensinya.
Sebagian menghadapi penurunan jumlah mahasiswa, sebagian lagi kesulitan meningkatkan kualitas akademik karena keterbatasan sumber daya, bahkan tidak sedikit yang terancam tutup akibat ketatnya kompetisi dan minimnya dukungan yang proporsional.
Ironisnya, kondisi ini terjadi pada institusi yang selama puluhan tahun justru menjadi ujung tombak pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.
Pancasila dan Amanat Keadilan Pendidikan
Ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945, salah satu cita-cita besar yang hendak dibangun adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial bukan hanya berbicara mengenai ekonomi atau politik, tetapi juga tentang kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan.
Pendidikan dalam perspektif Pancasila bukanlah privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak seluruh warga negara.
Dalam konteks itulah keberadaan Perguruan Tinggi Swasta memiliki makna yang sangat strategis. PTS hadir bukan semata sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai instrumen pemerataan pembangunan manusia.
Di banyak wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan, kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah dengan keterbatasan akses, PTS sering kali menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, hingga daerah-daerah terpencil lainnya, banyak anak petani, nelayan, buruh, dan keluarga sederhana memperoleh kesempatan kuliah bukan karena keberadaan perguruan tinggi negeri, melainkan karena hadirnya kampus-kampus swasta yang tumbuh bersama masyarakat.
Mereka tidak lahir dari dukungan anggaran negara yang besar. Mereka tumbuh dari semangat pengabdian, idealisme pendiri, kerja keras dosen, dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, ketika kita berbicara tentang PTS, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang implementasi nyata sila kelima Pancasila.
Kompetisi yang Tidak Selalu Berjalan Setara
Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan tinggi Indonesia saat ini berada dalam era kompetisi terbuka.
Perguruan tinggi negeri terus berkembang dengan dukungan anggaran yang relatif lebih kuat. Infrastruktur pendidikan semakin modern. Program beasiswa semakin banyak. Fasilitas penelitian semakin lengkap.
Di saat yang sama, perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai platform pembelajaran daring yang mampu menjangkau mahasiswa lintas wilayah tanpa batas geografis.
Lebih jauh lagi, globalisasi pendidikan memungkinkan perguruan tinggi asing memasuki pasar pendidikan Indonesia melalui berbagai bentuk kerja sama internasional.
Dalam prinsip ekonomi pasar, kompetisi tentu dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Namun kompetisi hanya dapat disebut sehat apabila seluruh pemain berada pada titik start yang relatif setara.
Masalahnya, dalam realitas pendidikan tinggi Indonesia, kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi.
Banyak PTS harus berkompetisi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Mereka dituntut memenuhi standar mutu yang sama, tetapi tidak selalu memiliki akses yang sama terhadap berbagai sumber dukungan.
Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai aspek: pendanaan penelitian, akses hibah, pengembangan infrastruktur, penguatan kapasitas dosen, hingga persepsi publik mengenai kualitas institusi.
Di mata sebagian masyarakat, PTN masih dianggap sebagai simbol mutu, sementara PTS sering kali diposisikan sebagai pilihan kedua. Stigma ini berlangsung cukup lama dan membentuk ketimpangan psikologis yang tidak kecil.
Padahal kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh status negeri atau swasta, melainkan oleh komitmen terhadap mutu, inovasi, dan pelayanan akademik.
Ketika PTS Menjadi Korban Sentralisasi Pendidikan
Salah satu persoalan mendasar yang jarang dibicarakan adalah masih kuatnya kecenderungan sentralisasi dalam pembangunan pendidikan tinggi.
Sebagian besar kampus unggulan, pusat penelitian, fasilitas laboratorium modern, dan investasi pendidikan terkonsentrasi di kota-kota besar.
Sementara itu, kampus-kampus daerah harus berjuang dengan keterbatasan yang kompleks. Akibatnya muncul kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Dalam perspektif pembangunan nasional, kondisi ini berbahaya. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju jika pembangunan pendidikan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Kemajuan bangsa membutuhkan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah-daerah terluar. Dan dalam misi itulah PTS sesungguhnya memainkan peran yang sangat penting.
Mereka hadir di tempat-tempat yang sering kali tidak menjadi prioritas investasi pendidikan besar. Mereka melayani mahasiswa yang mungkin tidak pernah memiliki kesempatan kuliah di kota-kota besar.
Mereka menjadi jembatan mobilitas sosial bagi masyarakat kelas bawah. Karena itu, melemahnya PTS bukan hanya persoalan institusi pendidikan, tetapi juga persoalan keadilan pembangunan nasional.
PTS Tidak Boleh Terjebak Menjadi Korban
Meski demikian, akan menjadi kesalahan besar apabila seluruh persoalan masa depan PTS hanya dibebankan kepada pemerintah atau regulasi. PTS juga harus berani melakukan refleksi internal.
Era sekarang tidak lagi memberi ruang bagi kampus yang hanya mengandalkan status legalitas tanpa keunggulan yang jelas.
Kampus yang bertahan di masa depan adalah kampus yang memiliki identitas kuat, relevansi tinggi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.
PTS perlu membangun keunggulan yang spesifik dan kontekstual. Tidak semua kampus harus menjadi universitas riset besar. Tidak semua harus mengejar model yang sama.
Kampus di daerah pesisir dapat menjadi pusat unggulan kelautan. Kampus di wilayah pertanian dapat menjadi pusat inovasi agribisnis. Kampus di daerah wisata dapat mengembangkan ekowisata dan ekonomi kreatif.
Kampus yang dekat dengan komunitas disabilitas dapat menjadi pusat pengembangan pendidikan inklusif. Kekuatan terbesar PTS justru terletak pada fleksibilitasnya.
PTS lebih lincah bergerak. Lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lebih cepat melakukan inovasi. Lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Inilah modal strategis yang harus diperkuat.
Memaknai Pancasila dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi
Hari Lahir Pancasila tahun 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan diskusi pendidikan tinggi pada pertanyaan yang paling fundamental: pendidikan tinggi Indonesia dibangun untuk siapa?
Apakah hanya untuk mereka yang tinggal di kota besar?
Apakah hanya untuk kampus-kampus yang telah mapan? Ataukah untuk seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis?
Jika jawabannya adalah seluruh anak bangsa, maka negara perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial.
PTS tidak meminta perlakuan istimewa. PTS tidak meminta privilese. PTS hanya membutuhkan ruang kompetisi yang lebih adil, akses dukungan yang lebih inklusif, dan pengakuan yang lebih proporsional atas kontribusi yang telah diberikan selama puluhan tahun bagi pendidikan Indonesia.
Karena pada akhirnya, kekuatan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kampus-kampus besar di pusat kota, tetapi juga oleh ribuan kampus swasta yang diam-diam terus bekerja di daerah, mendidik generasi muda, membuka akses ilmu pengetahuan, dan menjaga harapan masyarakat.
Hari ini, ketika bangsa memperingati Hari Lahir Pancasila, kita perlu mengingat bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti menjadi slogan dalam pidato-pidato resmi.
Keadilan sosial harus hadir dalam kebijakan pendidikan. Keadilan sosial harus terasa di kampus-kampus daerah. Keadilan sosial harus memberi kesempatan yang sama kepada seluruh institusi yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebab jika Perguruan Tinggi Swasta maju, akses pendidikan akan semakin luas. Jika PTS kuat, daerah-daerah akan semakin berkembang.
Dan jika nilai-nilai Pancasila sungguh-sungguh diwujudkan dalam tata kelola pendidikan tinggi, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki sistem pendidikan yang kompetitif, tetapi juga sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkeadaban.
Itulah makna paling substansial dari Hari Lahir Pancasila: menghadirkan keadilan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (Red)
Komentar