Oleh: Ali Achmadi, pemerhati masalah sosial, tinggal di Pati
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pertamax naik. Tengah malam. Tanpa ketukan pintu. Tanpa permisi. Tahu-tahu angka di papan SPBU berubah menjadi Rp16.250 per liter.
Padahal sebelumnya masih Rp12.300. Selisih hampir Rp4.000. Bukan kenaikan receh. Bukan sekadar pembulatan. Dan seperti biasa, rakyat hanya diberi dua pilihan: menerima dengan ihklas atau menerima dengan ratapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang paling merasakan tentu bukan orang kaya. Mereka tetap mengisi tangki penuh sambil menyeruput kopi seharga lima liter Pertamax.
Yang terpukul justru kelas menengah. Kelompok yang selama ini diperas dari segala arah. “Terlihat kaya” untuk menerima bantuan, tetapi terlalu miskin untuk kebal terhadap kenaikan harga.
Mereka yang dulu masih bisa menabung sedikit demi sedikit, kini mulai menghitung ulang setiap pengeluaran. Sebab kenaikan BBM tidak pernah berhenti di pompa bensin. Ia merambat. Ke ongkos angkut. Ke harga sembako. Ke biaya produksi. Ke harga barang di toko. Sampai akhirnya ke kantong rakyat yang makin tipis.
Lalu daya beli turun. Usaha lesu. PHK bertambah. Pengangguran meningkat. Rumusnya sudah setua republik ini. Sementara itu, janji 19 juta lapangan kerja masih terdengar seperti iklan properti: gambar brosurnya indah, bangunannya entah di mana.
Yang menarik, di saat rakyat diminta memahami keadaan, pemerintah justru sibuk menjalankan program-program yang sejak awal mengundang banyak tanda tanya.
Program Makan Bergizi Gratis misalnya. Ide yang terdengar mulia. Siapa yang menolak anak-anak mendapat makanan bergizi? Masalahnya bukan pada idenya. Masalahnya pada cara menjalankannya.
Ketika muncul kabar pengadaan yang janggal, barang yang diduga di-mark up, hingga aset yang mangkrak, publik tentu bertanya. Itu uang rakyat dipakai untuk memberi gizi atau memberi kesempatan korupsi.
Sebab dalam praktik birokrasi kita, sering kali yang paling cepat tumbuh bukan gizinya, melainkan anggaran dan para pemburu anggaran. Rakyat mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan yang paling kenyang bukan anak sekolah.
Belum selesai di situ. Muncul lagi proyek Koperasi Desa Merah Putih. Dibangun serentak. Diresmikan dengan semangat yang menggelegar. Spanduknya besar. Pidatonya panjang. Fotonya banyak. Aktivitasnya nol.
Di beberapa tempat bahkan ada bangunan yang berdiri gagah tetapi sepi seperti rumah singgah makhluk halus. Ada yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Jauh dari pemukiman. Dekat dengan pepohonan, bahkan ada yang dipinggir sawah. Orang lalu bertanya dengan polos: “Nanti yang belanja siapa?”
Pertanyaan sederhana yang mestinya dijawab sebelum bangunan berdiri, bukan setelah pita peresmian dipotong.
Yang lebih menarik lagi adalah reaksi terhadap kritik. Di negeri ini, kritik sering dianggap penyakit. Pengkritik dianggap musuh. Kalau mengingatkan disebut pesimis.
Kalau mempertanyakan disebut anti pembangunan. Kalau terlalu keras sedikit, langsung dicurigai menjadi agen asing, antek luar negeri, bahkan konspirator global.
Padahal kritik itu seperti alarm kebakaran. Bunyinya memang mengganggu. Tetapi jauh lebih berbahaya jika alarmnya dimatikan sementara api terus membesar. Hari ini, ketika ekonomi mulai terasa berat, pemerintah terlihat sibuk mencari tambalan ke sana kemari.
Penerimaan pajak digenjot. Target dipasang lebih tinggi. BBM dinaikkan. Tarif ini naik. Pungutan itu bertambah. Seolah solusi paling mudah memang selalu mengambil lebih banyak dari kantong rakyat.
Padahal rakyat sudah seperti jeruk yang diperas berkali-kali. Yang keluar bukan lagi air. Tinggal ampas. Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang katanya kaya raya. Negeri dengan laut luas. Hutan luas.
Tambang melimpah. Nikel ada. Batu bara ada. Emas ada. Gas ada. Minyak ada. Segala macam ada. Bahkan mungkin kalau bumi ini punya etalase, Indonesia ditempatkan di rak premium.
Lalu pertanyaannya sederhana. Kalau negeri ini memang sekaya itu, mengapa rakyatnya terus diminta berhemat? Kalau sumber daya alamnya begitu melimpah, mengapa setiap kali anggaran seret yang pertama dicari justru kantong rakyat?
Dan kalau hasil kekayaan alam itu benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mengapa yang makmur sering kali hanya terlihat dalam laporan dan pidato?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan hilang hanya dengan menyebut pengkritik sebagai pembenci pemerintah. Sebab yang membuat rakyat resah bukan kritik.
Melainkan kenyataan bahwa harga terus naik, hidup makin berat, dan harapan terasa semakin mahal. Sebab yang paling mahal di negeri ini bukan lagi bahan bakar, melainkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. (Red)
Editor : DT Atmaja
Komentar